Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL Yona Kristin Simbolon; Elma Suzana Sinaga; Reh Bungana Beru Perangin-angin
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v13i1.3157

Abstract

Abstrak Kaidah hukum yang penegakannya tergantung pada integritas negara-negara yang menjadi anggota masyarakat internasional merupakan definisi dari hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan jika negara tidak memiliki kekuatan untuk melobi dalam hubungan internasional. Ada bukti bahwa meskipun banyak negara melanggar hukum internasional, mereka memiliki sekutu yang kuat dan bebas dari keterikatan dengan hukum internasional itu sendiri. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya memenuhi kriteria untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai genosida. Perhatian dunia Internasional telah menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Keadilan tidak didapatkan dari pemerintah Myanmar terhadap korban etnis Rohingya yang tinggal di bagian wilayah Myanmar. Tentu saja, berbagai pelanggaran hak asasi manusia tidak sesuai dengan instrumen dasar hukum internasional. Permasalahan tersebut sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mengidentifikasinya. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari artikel ini adalah guna diidentifikasinya prespektif hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap perlindungan hukum kaum Rohingya di Myanmar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari sumber kepustakaan merupakan sumber hukum yang diperoleh dari penelitian jenis ini.Kata kunci: Genosida Rohingya, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT LIMBAH B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN) Junaidi Junaidi; Yona Kristin Simbolon; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Pika Lbn Batu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4301-4314

Abstract

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Rumah Sakit Umum Berkah Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat Limbah B3, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data primer berupa Putusan PT Medan, serta data sekunder berupa peraturan-undangan di bidang Lingkungan Hidup, jurnal, dan buku. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Berkah Medan berupa hukuman denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 3 bulan kurungan.Kemudian dalam kasus limbah B3, PPNS memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah B3. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, PPNS dapat melakukan tindakan seperti penyertaan barang bukti, pemanggilan Saksi, dan pemeriksaan dokumen.
Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia Ira Sandika; Syarifa Aini; Yona Kristin Simbolon; Sri Hadiningrum
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.89

Abstract

Village Government as a government entity at the local level has an important role in community development and empowerment. This research aims to conduct an in-depth analysis of the village government system in Indonesia with a focus on the organizational structure, policies and challenges faced. This study uses a qualitative descriptive research method by collecting data through interviews, observation and study of related documents. The results of the analysis show that the Village government system in Indonesia has various components, including the Village head, Village Consultative Body (BPD), and other Village officials. However, there are still several challenges that affect the effectiveness and efficiency of Village government. Factors such as limited resources, lack of access to information, and regulatory complexity are the main obstacles in carrying out the duties of the Village government. In addition, community involvement and the role of women in village decision making still need to be improved to ensure fair representation. This research also highlights the importance of improving central government policies related to Village funds and increasing human resource capacity at the Village level. Recommendations for improvement involve a holistic approach involving relevant parties, including the central government, regional government and local communities.