Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum
Zulharbi Amatahir
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk.
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM : THE ROLE AND LEGAL POSITION OF AN ADVOCATE IN LAW ENFORCEMENT Zulharbi Amatahir
Jurnal Media Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.71 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v9i2.435

Abstract

Sistem peradilan kita di Indonesia adalah sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. 4 pilar ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (Machstaat). Karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar serta terdapat Polisi dan Jaksa yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Sementara di sisi lain Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sebagaimana istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Tinjauan yuridis Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia: Juridical review of Default in credit agreements with Fiduciary Guarantees Zulharbi Amatahir
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.341 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v11i1.447

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jaminan fidusia dalam  perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Jaminan  fidusia  itu  sendiri  adalah  hak-hak  jaminan  atas  benda  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia, sebagai  jaminan  bagi  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.  
PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA: THE INFLUENCE OF LEGAL CULTURE ON LEGAL DEVELOPMENT POLICY IN INDONESIA Zulharbi Amatahir
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.968 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.502

Abstract

Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengidikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum.
Tinjauan Hukum Pemberdayaan Hak Politik Perempuan: Legal Review of the Empowerment of Women's Political Rights Zulharbi Amatahir; Abdul Mukmin Rehas
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.218 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pemberdayaan politik perempuan. Dan untuk mengetahui hak-hak politik perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta memahami asas-asas dalam perundang-undangan. Peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Keterlibatan Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sangatlah perlu diapresiasi. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari penyetaraan gender yang mana hak-hak wanita tidak lagi dikesampingkan, bahkan telah dilindungi secara nyata dalam bentuk produk-produk hukum nasional.
Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud Zulharbi Amatahir
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v11i2.577

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan menjaga keadilan pemilu, Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilu, peran mahasiswa memiliki dampak yang signifikan. Dalam studi hukum untuk menjaga keadilan pemilu, mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas independen dan menjaga integritas pemilihan umum. Dengan pendidikan hukum yang diperoleh, mahasiswa dapat membantu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses politik pemilihan umum. Memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan prosedur pemilu, mahasiswa dapat memantau dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama pemilu, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.
Co-Authors Abdul Mukmin Rehas