Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.642

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-'Adl Jurnal Kolaboratif Sains ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN

Muh. Akbar

UIN Datokarama Palu

Author-ID : 6291406

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Muhammad Akbar
Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

The freedom of judges based on the independence of judicial power in Indonesia is guaranteed in the constitution of Indonesia, namely the Constitution of the Republic of I1945, which is further implemented in Law No. 48 of 2009 on the Judicial Power Law. In essence, the duties of judges in law enforcement, particularly in re-enforcing laws that have been violated by the parties or suspects / defendants may proceed well and smoothly if the spirit of the violated legislation reflects a sense of justice in society. Or in other words, that the task of the judge in enforcing the law will not encounter significant obstacles if the existing legislation conforms to the feelings of law and the values of justice that live and thrive in society. Conversely, if the legislations that have been violated are no longer relevant to reality in society, the judge will have difficulty in reestablishing them. If the judge imposes himself to apply the rule to concrete events, it is likely that the creation of injustice Independence shall be construed as free from the influence of the executive or any other State Power and freedom from coercion, directive or recommendation coming from extra judicially parties except in Matters permitted by law.

Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue): District Government Authority in Regulating Animals Livestock According to Local Regulation Number 25 Year 2005 (District Study of Parigi Moutong District Torue) Ade Dwi Astuti; Muh Akbar; Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 4: APRIL 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i4.1823

Penulisan ini bertujuan 1). Untuk mengetahui Kewenangan dan mekanisme penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor.25 Tahun 2005.2). Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala sehingga peraturan daerah Nomor.25 Tahun 2005 tidak berjalan maksimal di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkenaan dengan penegakkan hukum Nomor 25 Tahun 2005 tentang pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Torue Kab.Parigi Moutong. Hasil Penelitian Menunjukan 1). Bahwa tugas camat di Kecamatan Torue adalah mengawasi penertiban Hewan Ternak dan Petugas yang melakukan penangkapan, penjagaan terhadap hewan ternak adalah Polisi Pamong Praja.2). Adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi adalah tidak tersedianya dana/Anggaran khusus operasional untuk menyiapkan kandang hewan yang ditangkap, makanan hewan ketika dikandang, kendaraan memuat hewan yang ditangkap dan gaji bagi petugas yang melakukan penangkapan dan penjagaan terhadap hewan yang ditangkap sehingga menghambat pelaksanaan dari peraturan daerah itu sendiri.

Kewenangan Ombudsman dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik: Ombudsman's Authority in Handling Reports Public Service Muhammad Rus’an Yasin; Muhammad Akbar; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i5.1874

Hasil dari pembahasan ini yaitu pertama, mekanisme penanganan laporan pelayanan publik oleh Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yakni terlebih dahulu “harus” dilaporkan pada instansi terlapor, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni tidak mengharuskan masyarakat menyampaikan pada institusi terlapor. Kedua, penyelesaian disharmoni kedua peraturan perundang-undangan ini yakni dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh lembaga yang berwenang. Akhirnya, penulis memberikan saran pertama, sebaiknya pihak Ombudsman Republik Indonesia dan kementerian Hukum dan HAM, berkoordinasi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan yang mengatur penanganan laporan sebagaimana terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009. Kedua, kepada pihak pembuat Undang-Undang agar dapat merubah beberapa pasal yang ada dalam kedua UU tersebut, guna menghilangkan kebingungan pada lembaga pelaksananya.

Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata: The Authority of the Attorney as State Attorney in Corrupt Assets Taking Through Civil Instruments Muh. Yusuf Mustari; Muh. Akbar; Moh. Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 5: MEI 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i5.2417

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dasar hukum kewenangan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk mengetahui mekanisme pengambilan aset hasil korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara melalui jalur hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Menganalisis Pengaturan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen perdata, melalui Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan R.I. (2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA TOAYA) Rifaldi Rifaldi; Osgar S. Matompo; Muh. Akbar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya belum sepenuhnya terlaksana dalam rangka untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang diamanatkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya sudah tidak relevan lagi. Saran penelitian ini adalah implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya harus dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dan rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang termuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada Desa Toaya perlu pembaharuan aturan yang mengatur rasio pembagian alokasi dana desa. (Isinya Tujuan penelitian, Metode, Hasil)

IMPLIKASI HAK UJI MATERIIL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/P/HUM/2017 TERKAIT KENAIKAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Deliana Padiku; Muh. Akbar; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Hak Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yang Bertentangan dengan Undang-Undang terkait Kenaikan Tarif PNBP STNK dan BPKB; (2) Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif PNBP STNK dan BPKB. Metode Penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan meliputi dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian ini adalah (1) Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yang Bertentangan dengan Undang-Undang terkait Kenaikan Tarif PNBP STNK dan BPKB secara Yuridis harusnya dapat dikabulkan secara keseluruhan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP; (2) Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif PNBP STNK dan BPKB tetap berlakunya Lampiran Nomor D Angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H Angka 1 dan 2 karena Putusan tersebut bersifat erga omnes. Saran Penelitian ini : (1) Dalam pengambilan keputusan Mahkamah Agung diharapkan dapat memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berkesesuaian sehingga tidak menimbulkan konflik norma baru dalam putusannya; (2) Seharusnya Mahkamah Agung juga dapat membatalkan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Polri, agar tidak mencederai nilai-nilai keadilan dimasyarakat. Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Implikasi Hukum, Putuasan Mahkamah Agung, PNBP

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 98/puu-xv/2017) Erma Erma; Muh Akbar; Muliadi Muliadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; (2)Untuk Mengetahui Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative dan meliputi dua sumber bahan hukumya itu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian ini adalah: (1)Pengaturan jaminan sosial bagi ASN dengan peraturan pemerintah tidak melalui persetujuan DPR karena peraturan pemerintah hanya dibua toleh pemerintah sehingga pembentukan setiap BPJS haruslah dengan undang-undang;(2)Akibathukum program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih diselenggarakan oleh PT. TASPEN yang berbadan hukum privat yang dalam tata kelolanya adalah mencari laba atau keuntungan untuk menjalankan usahanya.Saran penelitianini : (1) sebaiknya Hakim MK lebih teliti dalam mengambil pertimbangan hukum, agar putusan yang dibuat dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum; (2) Pemerintah agar segera menyelesaikan pengalihan program jaminan kecelakaan kerjadan jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.Kata Kunci : Kajian Yuridis, Penyelen

PERANAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Dwita Rezkiana; Muh Akbar; Moh. Yusuf Yusuf Hasmin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers yaitu dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan Media Massa. Dewan Pers dapat juga berperan sebagai mediator jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana, antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media massa. Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers menggunakan strategi, diantaranya adalah a). melakukan mediasi, b). membuat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR), c). melakukan Surat Menyurat atau Komunikasi Telephon, d). Pemberian Pendapat.Kata Kunci : Dewan Pers, Penyelesaian Sengketa Pers, Peranan

PENGUATAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MENGEMBAN HUKUM PRAKTIS YANG PROGRESIF DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA (Dari Paradigma Hukum Positivisme Menuju Paradigma Hukum Progresif) Muhammad Akbar
ISTIQRA Vol. 9 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Freedom and independence of a judge in the birth / creating a progressive decision, is still far from expectations. This is due to size / indicators that should be owned by a judge, such as: independence, integrity and moral ethics, transparency and accountability; supervision / control (internal and external); intellect and professionalism, and impartiality, as well as faith is not maximized. The culture of law seeking justice community can not afford to support the efforts of judges in giving birth to a progressive decision. This is due to the legal culture of society in Indonesia is still low, in the sense that there is a tendency people have poor legal awareness.

Justice, Mediation, and Kalosara Custom of the Tolaki Community in Southeast Sulawesi from the Perspective of Islamic Law Kamaruddin Kamaruddin; Iswandi Iswandi; Andi Yaqub; Layyin Mahfiana; Muh. Akbar
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.13183

The existence of customary law has been less a concern as a source in the law enforcement process for law enforcers. The Tolaki community in Southeast Sulawesi has a custom capable of resolving legal disputes called kalosara. This study aims to examine the customary role of the Kalosara in resolving land disputes to create justice and social order in society. This empirical legal study used the sociological theory of law and benefit in Islamic law. Data were collected by means of in-depth interview and literature review. The results of the study revealed that the Kalosara that has become a customary law or living law in society has played a role in resolving cases through mediation. The Kalosara customarily carried out through a mediation process has been able to mitigate internal cases of the indigenous people. Dispute resolution resolved in terms of land cases has also succeeded in creating social order in society. The philosophical principles in the Kalosara consist of ate pute penao moroha (chastity and justice), the values that are able to bind the parties to the disputes in a customary way to create justice. Theoretically, the social function of the customary law in society is to realize social harmonization so that disputes and conflicts can be avoided. In the context of the Islamic law, creating harmony and social order in society is one of the main goals.

Co-Authors Ade Dwi Astuti Andi Yaqub Ardin Deliana Padiku Dwita Rezkiana Erma Erma Ida Lestiawati Iswandi Kamaruddin Kamaruddin Layyin Mahfiana Maisa Maisa Moh. Yusuf Hasmin Moh. Yusuf Hasmin Moh. Yusuf Yusuf Hasmin Muh. Yusuf Mustari Muhammad Rus’an Yasin Muliadi Muliadi Osgar S. Matompo Rifaldi Rifaldi Samsuria Samsuria

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search