Articles
<![CDATA[Legal Problems of Regulation of Electronic Land Certificates In the Legislation System in Indonesia ]]>
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i4.2987
<![CDATA[The digitalization of legal products continues to develop as an effort to provide convenience and transparency of public services, as well as certificates of land rights as proof of land registration rights in the form of paper (land books) or analogues based on Law no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration, with the issuance of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation provides legal norms for electronic certificates of land rights which are regulated by Permen ATR/BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, so that with the new regulation, land registration products are in the form of electronic (e-certificates), to the significant difference in the form of the certificate, there are legal issues regarding the position of the Job Creation Law, Permen ATR/BPN No. 1 of 2021 with the UUPA and PP No. 24 of 1997 in the legal system in Indonesia. This research is normative juridical with a statutory and conceptual approach. ATR/BPN Ministerial Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates based on Law no. 12 of 2011 its position is under PP No. 24 of 1997 so that according to the principle of lex superiori derogate legi inferiori the provisions of the Ministerial Regulation as long as it regulates land registration may not conflict with a Government Regulation which has a higher legal degree. Land registration norms are regulated in the UUPA and PP No. 24 of 1997, while the Job Creation Act and ATR/BPN Regulation No. 1 of 2021 is not a legal norm that regulates land registration but as a new norm regarding the granting of land rights in the form of electronic certificates as evidence of the election of land rights. ]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PROGRAM TRANSMIGRASI ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Romdoni Albar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas Akibat Hukum Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Program Transmigrasi dengan permasalahan yang dibahas yakni penyebab akibat hukum hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi dan akibat hukum dari hapusnya hak atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi. Metode yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan komparatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam kedudukan Hak Atas Tanah yang ditinggalkan oleh Pemiliknya maka berdasarkan Kebijakan pengelolaan tanah terlantar yang sudah dilekati hak dan tidak dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibat hukum dari tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya; Terdapat beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar. Pertama, Kedua, terkait dengan akibat hukum dari tanah yang ditelantarkan oleh para Transmigrasi adalah subyek dalam hukum positif nasional adalah Warga Negara Indonesia mempergunakan asas nasionalitas-teritorial, otomatis Warga Negara Asing tidak termasuk dalam kategori ini.]]>
<![CDATA[GANTI RUGI TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: Ganti rugi, tanah kas desa, belum didapatkan tanah pengganti. ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Eti Mairini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v10i1.1429
<![CDATA[Tanah Kas Desa merupakan aset desa yang sebagai salah satu jenis tanah yang proses pembebasan lahannya memakan waktu lama. Atas kebutuhan umum,ganti ruginya harus berbentuk tanah pengganti, memiliki nilai setara sehingga proses pelepasan tanahnya berlangsung lama dan menimbulkan pertanyaan bagaimana kompensasiatas Tanah Kas Desa akibat terkena dampak Pengadaan Tanah untuk Kebutuhan Umum yang belum didapatkan tanah pengganti.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan komparatif.Teknik pengumpulan bahan hokumpenelitian kepustakaan dan diklasifikasikan konsep, asas-asas hukum dan pengaturan terkait pokok pembahasan.Direkonstruksi secara teratur, berurutan dan logis. Dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini merumuskanatas Ganti Rugi atas Tanah Kas Desa yang belum didapatkan tanah pengganti dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat diberikan dalam bentuk uang terlebih dahulu berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Perpres Nomer 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 33 Permendagri Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Akan tetapi, ganti kerugian tersebut harus dipakai untuk membeli tanah pengganti senilai.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW / UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA MENURUT TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Omnibus Law, Cipta Kerja, Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Ido Nugroho Wahyu Cahyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan sistem/konsep omnibus law di adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia, yang mana konsep tersebut tersebut memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus, amandemen tersebut berupa perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah dengan adanya Undang-Undang ini akan menjadi norma baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metodo penelitian hukum normatif yuridis. Data yang digunakan bersumber dari Undang-Undang, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana maupun ahli. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep omnibus law tidak dilarang, seharusnya terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar dalam pembentukan maupun pelaksanaannya memiliki pijakan/dasar hukum yang kuat. Selain itu juga diperlukan norma baru dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan sistem hukum Indonesia dan berdasarkan produk hukum yang telah dibuat/disahkan demi menjamin keteraturan hierarki atau tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM KEIKUTSERTAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ]]>
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 7 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v5i7.2464-2468
<![CDATA[Salah satu inisiatif pemerintah saat ini adalah Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena desa memiliki akses terhadap informasi hukum tentang bidang tanah, terutama yang belum terdaftar, program PTSL memiliki dampak besar pada keberhasilan kota. Namun, keterlibatan desa atau masyarakat desa dalam pelaksanaan PTSL kurang dari yang diharapkan. Di Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun yang sebagian besar penduduknya adalah petani dan memiliki lahan pertanian, diketahui sebagian besar belum bersertifikat. Ada kelangkaan pengetahuan publik tentang perlunya membuktikan kepemilikan tanah. Tujuan program ini adalah untuk memberikan informasi dan sumber daya kepada anggota masyarakat tentang Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Dimulai dengan inventarisasi larangan pendaftaran tanah dan sosialisasi serta dukungan Pendaftaran Tanah, cara pelaksanaannya dilakukan secara ekstensif dengan Kepala Desa Jrebeng dan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik saling bermitra. Banyak orang di lingkungan sekitar sekarang menyadari betapa pentingnya pendaftaran tanah, dan beberapa sudah memulai proses sertifikasi. Artinya masyarakat sadar akan undang-undang pendaftaran tanah dan secara otomatis ikut serta dalam menyukseskan Program PTSL Pemerintah.]]>
<![CDATA[Authority Of The Village Head In Transfer Of Rights To Traditional Land Law Perspective Land Registration ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.829 KB)
|
DOI: 10.35335/legal.v11i3.350
<![CDATA[The Village Head as the lowest government apparatus has very strategic tasks in assisting the Head of the Land Office in carrying out land registration including the making of land sale and purchase deeds in accordance with applicable laws and regulations. The procedure for the sale and purchase of land rights has been determined according to the applicable provisions, namely Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. The transfer of title to land that is not yet certified as buying and selling land must be proven by a deed drawn up by and in front of the official deed of land deed or PPAT. To guarantee legal certainty in the sale and purchase of land can only be done on land owned based on land rights, meaning that the object of land is validated with proof of ownership of land rights in the form of a certificate. Therefore, the task of the Village Head is expected to be a motivator for the community who hold land rights so that they have the awareness to buy and sell land in front of the PPAT rather than in front of the Village Head, because until now there are no regulations governing strict sanctions against the village head in exercising his authority regarding the transfer of rights.]]>
<![CDATA[Validity of Selling Plants of Land with Credit in The Prespective of National Agrarian Law ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Mokh Thoif]]>;
<![CDATA[Subekti]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.217 KB)
|
DOI: 10.35335/legal.v11i5.581
<![CDATA[In meeting the personal and social needs of the community for land in everyday life and with limited purchasing power in the midst of an economic downturn due to the Covid-19 pandemic and limited availability of residential land, for land sellers it is carried out by providing land through plots of land in the form of plots -Plots are ready to build while for buyers it is done by installment or credit. This research is a normative research that examines various laws and regulations, norms, concepts and jurisprudence using a conceptual, statutory and philosophical approach. In making a sale and purchase agreement Land sale and purchase agreements are generally subject to articles 1457, 1458 and 1459 Burgelijk wet Boek (BW), which require a seller and a buyer and the legal terms of the agreement as stipulated in article 1320 BW, which are marked by an agreement and the surrender of the object (levering) but since the enactment of the Basic Agrarian Law the provisions for buying and selling land are subject to customary law, namely carried out with the cash and clear concept.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Waris yang Ditolak oleh Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Suyanto]]>;
<![CDATA[Wahyung Agustina]]>
<![CDATA[ Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 4 (2022): August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/fjmr.v1i4.907
<![CDATA[Masalah warisan akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia. Oleh karena itu hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut. Persoalan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan, adanya pewaris dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerus pembagian harta tersebut. Disamping itu, terjadinya warisan juga disebabkan karena adanya kematian seseorang. Masalah akan timbul apabila harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak langsung dibagi. Penolakan mewaris telah diatur dalam Pasal 1056 sampai dengan Pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Pada dasanya seseorang (ahli waris) dapat menolak suatu warisan yang ditinggalkan olehnya dari pewaris.]]>
<![CDATA[THE IRREGULARITY RELEASE OF RIGHTS TO WAQF LAND IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST ]]>
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>
<![CDATA[ International Journal of Law Reconstruction Vol 6, No 2 (2022): International Journal of Law Reconstruction ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/ijlr.v6i2.26620
<![CDATA[This study purpose was to investigate government regulation in land acquisition for public interest originating from waqf land, mechanism of release rights by nazhir to the state, and nazhir's position in the Waqf Law as waqf land manager. This study used normative legal research type, by using primary legal materials with philosophical approach, legislation and conceptual approach. The results were waqf land whose rights registration in the name of Nazhir cann’t be transferred in any form of transfer rights, with exception of the transfer for public interest after obtaining written permission from the Minister with approval of the Indonesian waqf body which can be exchanged for objects whose benefits and exchange value are at least similarly. The provision of compensation in land acquisition after obtaining replacement land rights to waqf land are released by the waqf holder (nazhir) to the state. The mechanism doesn’t go through the waiver of rights, because Nazhir is not the owner of the land, but through the mechanism of revocation of land rights, after Nazhir received compensation for land compensation, the state revoked the rights to the waqf land because the Law on the revocation of land rights in land acquisition is still in effect. ]]>
<![CDATA[The Principle of the State's Right to Control Land on the Establishment of a Land Bank in Indonesia's Perspective of Agrarian Reform ]]>
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>;
<![CDATA[Umi Khulsum]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3294
<![CDATA[The establishment of a land bank related to problems in land acquisition today has resulted in a shift in the view of land as a commodity that is considered strategic. This triggered land liberalization, which resulted in land prices soaring due to the games of land speculators so that land compensation issues constrained the projects planned by the government in building infrastructure. The problem is the influence of the principle of the right to control the state in the formation of a land bank and how is the position of the land bank in the perspective of agrarian reform. The research method used is normative juridical in the form of legal behaviour by reviewing statutory regulations. Land rights are derived from the state's right to control, which can be given to the community individually or in the form of a legal entity or jointly. State rights in the land sector are rights granted to the state to regulate and organize the allocation, use, supply, and maintenance in the land sector; regulate the land bank whether it is by what the government intended or return to the old guidelines, namely domein verklaring. Therefore, as the legislator and implementer, the government is expected to revise the Basic Agrarian Law. The revision prevents the right to control land, which is feared to happen again, like in the Dutch colonial era. The Basic Agrarian Law is considered too outdated and does not follow current land problems. Keywords: The right to control the state; land bank; domein verklaring; land acquisition]]>
