Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Sosial Humaniora Sigli Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research
Samuel Indrayana
Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENDAMPINGAN DALAM PROGRAM PENATAAN ARSIP DAN RESTORASI ARSIP Samuel Indrayana; Bagus Ananda Kurniawan; Maria Agata Advenia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19333

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur adalah salah satu pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Keberadaan perpustakaan mendorong terwujudnya cita-cita yang diamanatkan dalam Undang - undang Dasar tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini penulis memilih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur karena dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur. Meliputi menyediakan arsip, membantu pengguna untuk menemukan arsip yang dibutuhkan serta menggandakan arsip dalam bentuk file, penyortiran arsip, dimana arsiparsip tersebut akan dijadikan sebuah katalog. Selain itu dalam bidang ini kami melakukan sebuah kegiatan yaitu mengemasi atau mecover arsip-arsip yang sudah kita sortir dalam sebuah katalog, mengawasi arsip-arsip yang ada di sebuah instansi baik pemerintahan maupun swasta dan mengawasi arsip-arsip yang ada di sebuah instansi baik pemerintahan maupun swasta
Implementasi Sistem E-SPTPD Kabupaten Kediri Dalam Menunjang Keterbukaan Pajak Daerah Bagus Ananda Kurniawan; Samuel Indrayana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.6236

Abstract

E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) merupakan suatu inovasi pelayanan publik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sikap/Disposisi, Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Pada teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaanya terdapat kendala-kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis yang menggunakan faktor implementasi antara lain, faktor Komunikasi telah berjalan dengan baik dengan informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh para staff maupun wajib pajak. Faktor Sikap/Disposisi menunjukan adanya usaha dari implementor untuk mengembangkan sistem eSPTPD, namun masih terdapat kendala berupa sistem yang down. Faktor Struktur Birokrasi menunjukkan adanya peraturan yang jelas yang mengatur implementasi e-SPTPD. Faktor Sumber Daya pegawai/ Staff masih dirasa cukup dan saran prasarana sudah memadai untuk implementasi sistem e-SPTPD.
Upaya Program Penataan Dan Restorasi Arsip Beberapa Wilayah Di Jawa Timur Bagus Ananda Kurniawan; Tri Prasetijowati; Samuel Indrayana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8701

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai badan yang bertanggung jawab merestorasi arsip dan preservasi arsip di beberapa Wilayah Jawa Timur berkoordinasi dengan Desa dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur, Untuk mekanisme penyelamatan arsip sendiri dalam simulasi yang diperagakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menjelaskan pertama yang harus dilakukan, evakuasi arsip hendaknya memerhatikan keamanan dan keselamatan arsip atau dokumen tersebut. Kemudian membersihkan arsip dari kotoran/lumpur dengan air bersih atau air hangat. Membersihkan arsip dengan etanol/alkohol untuk mengindari tumbuhnya jamur atau membunuh bakteri. Kemudian memisahkan/mengurai lembaran arsip dari kelengketan. Teknik mengurai ini bisa dilakukan pada lembar arsip yang tebal terlebih dahulu. Melakukan pengeringan secara alami dengan kipas angin. Perlu diperhatikan bahwa pengeringan tidak boleh dijemur atau terkena sinar matahari langsung. Dan selanjutnya melakukan perbaikan atau restorasi arsip jika ada arsip yang perlu diperbaiki. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melaksanakan beragam kegiatan. Mulai sosialisasi, bimtek, pendampingan penataan dan pengelolaan arsip dan restorasi arsip vital/ letter C Desa.
Implementasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Menunjang Layanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Di RSUD Kabupaten Sidoarjo Samuel Indrayana; Bagus Ananda Kurniawan
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1855

Abstract

Pada Penelitian ini menganalisa aspek-aspek implementasi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020. Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Bpjs Di Rsud Sidoarjo Sudah Dianggap Efektif. Hal Ini dikarenakan kebijakan pemerintah tentang pelayanan BPJS di RSUD Sidoarjo khususnya di RSUD Sidoarjo sudah sesuai dengan aspek-aspek implementasi kebijakan dan indikator pelayanan publik yang berkualitas. RSUD Sidoarjo juga telah memberikan pelayanan yang tepat serta sesuai dengan keinginan pasien. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kebijakan pemerintah tentang pelayanan BPJS di RSUD Sidoarjo sudah efektif. Kebijakan pemerintah tentang pelayanan BPJS di RSUD Sidoarjo ada kendala seperti kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan pasien rawat inap di RSUD Sidoarjo, jumlah staf atau pegawai yang ada dianggap kurang dan koneksi sistem informasi manajemen rumah sakit yang terkadang mengalami trouble. RSUD Sidoarjo diharapkan melakukan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan dan penataan keuangan agar tidak berdampak pada jaminan pelayanan dan fasilitas medis yang ada di RSUD Sidoarjo. memberikan pelayanan sudah sangat baik dengan tidak membeda bedakan pasien BPJS dan Non BPJS serta memberikan pelayanan yang baik,ramah dan sopan santun terhadap pasien hasil penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo petugas RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah terbilang sangat baik dalam memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan santun terhadap pasien.Keseluruhan sudah berjalan dengan baik,kendala yang di hadapi dalam melaksanakan pelayanan untuk pasien rawat inap adalah Keterbatasan lahan parkir dan keefisienan dalam hal pengurusan administrasi pasien yang kurang berjalan sesuai yang di inginkan.Kata kunci: implementasi, pelayanan rawat inap, rawat jalan
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 DALAM MENUNJANG PENGUJIAN KIR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR Bagus Ananda Kurniawan; Samuel Indrayana
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1974

Abstract

Penelitian ini menganalisa Pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang berfungsi sebagai alat untuk menguji kelayakan suatu kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor diberikan sebagai syarat utama agar kendaraan dapat beroperasi dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kelestarian lingkungan. Instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor terbagi dalam tiga kategori, yakni pemerintah daerah, pemegang merek, dan swasta. Di pemerintah daerah, kewenangan pengujian kendaraan bermotor dipegang oleh Kementerian Perhubungan masing-masing daerah. Pada setiap pos pengujian terdapat beberapa orang penguji dengan berbagai tingkatan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Berkala. Pada dasarnya pelayanan publik diperlukan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan penerima pelayanan publik serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang uji kendaraan bermotor secara detail. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan menteri tersebut sudah optimal dalam meningkatkan layanan pengujian kepada masyarakat. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan lahan dan kurangnya tenaga penguji lapangan. Oleh karena itu perlunya solusi berupa perluasan lahan untuk pengujian kendaraan bermotor dan penambahan jumlah penguji agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Pimpinan dan karyawan diharapkan mampu dengan cepat dan tepat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengujian kendaraan bermotor.Kata Kunci : Pemeriksaan kendaraan bermotor, servis, penguji
Co-Authors Anisa Kurniatul Azizah Bagus Ananda Kurniawan Bagus Wahyu Rakhmadi Diana Rahmawati Dirga Bayu Wardana Eva Oktavia Indriani Fatma Indrawati Heru Irianto Lubis, Arief Fahmi Maria Agata Advenia Ni Putu Kharin Kirana Putri Rina Kurniawati Tri Prasetijowati