Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP)

Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas Ali Akbar; Masnia Ahmad
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.666

Abstract

Kebijakan pencegahan konflik sosial menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis dalam suatu masyarakat. Di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, pencegahan konflik sosial diimplementasikan melalui berbagai upaya, termasuk pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah partisipasi aktif warga dalam mencegah terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menggabungkan data dari wawancara dengan informan terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang  Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Konflik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga. Social conflict prevention policy is crucial to create a safe and harmonious environment within a community. In Warakas Sub-district, Tanjung Priuk, North Jakarta, social conflict prevention is carried out through various efforts, including the establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM) as a platform for active community participation in preventing conflicts. This research aims to analyze the implementation of social conflict prevention policy in Warakas Sub-district. The triangulation approach is utilized to combine data from interviews with relevant informants, field observations, and documentation analysis, including the Ministry of Home Affairs Regulation Number 12 of 2006 concerning the Establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM), and Government Regulation Number 2 of 2015 concerning the Implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict. The findings reveal that social conflict prevention in Warakas Sub-district has been successful, receiving strong support from the local government and active participation from the community. Government support, in the form of budget allocation, facilities, and collaboration with relevant institutions, has enhanced the effectiveness of conflict prevention programs. Despite facing certain obstacles, the implementation of this policy has significantly contributed to creating a safe and harmonious environment for all residents.  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI APLIKASI PERMOHONAN PASPOR ONLINE (M-PASPOR) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK Noviyanti Noviyanti; Masnia Ahmad
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i2.677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Permohonan Paspor Online (M-Paspor) Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan Penelitian ini yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, customer Service Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dan Masyarakat pengguna M-Paspor. Indikator dalam penelitian ini adalah dari teori menggunakan teori best practice United Nation   yaitu: Dampak (Impact), Kemitraan (Partnership) dan Keberlanjutan (Sustainable). Data tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada indikator Dampak (Impact) dan Kemitraan (Partnership) secara umum dapat dikatakan sudah optimal, hal ini dapat dilihat dari perubahan yang baik dari adanya inovasi layanan M-Paspor memberikan kepastian waktu, kepastian biaya dan kepastian layanan yang diberikan kepada setiap pemohon dan terselenggaranya kemitraan dengan baik yaitu kejelasan biaya dan keterbukaan publik dalam pembuatan paspor sehingga unsur good governance sudah ada dalam kemitraan ini, sedangkan keberlanjutan (sustainable) belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat kendala – kendala yang masih sering muncul dari pelaksanaan pelayanan M-Paspor ini yaitu kendala jaringan dan sistem yang suka error dikarenakan banyak yang akses secara bersamaan. This research aims to identify and analyze the innovation in public service through Electronic Government (E-Government) by utilizing the online passport application (M-Passport) at Class I Immigration Office, TPI Tanjung Priok. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as observation, structured interviews, and documentation. Key informants include the Head of Immigration Traffic Section and customer service at Class I Immigration Office, TPI Tanjung Priok and as well as users of the M-Passport service. The research is guided by the "best practice" theory proposed by the United Nations  with indicators focusing on Impact, Partnership, and Sustainability. The findings reveal that, in general, the M-Passport service has achieved positive impacts and successful partnerships. The implementation of M-Passport has led to improved certainty in processing time, cost, and service provided to passport applicants. Additionally, a transparent and effective partnership has been established, incorporating the principles of good governance, between the Immigration Office and the public. However, the sustainability of the M-Passport service has not been fully optimized due to recurring challenges. These challenges primarily arise from network and system constraints caused by a high volume of simultaneous accesses. As a result, the sustainability of the service has not reached the desired level. In conclusion, continuous efforts are required to enhance and develop the M-Passport service, particularly in addressing technical challenges that hinder sustainability. Improving network infrastructure and system capabilities is crucial to ensure the seamless and sustainable operation of the M-Passport service. Furthermore, involving relevant stakeholders in the evaluation and improvement process will aid in maximizing the positive impact of this innovation in public service.