Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah Yeni Triana; Lina Lina; Rikardo Marpaung; Mangaratua Samosir; Ahmad Khomeni Nasution; Bambang Keristian; Fhauzan Ramon; Arlenggo Arlenggo; Jefri Tarigan; M. Adri; Juni Juni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5804

Abstract

Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan Agama sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian.
Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Kewenangannya Maka Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum Indra Afrita; Lina Lina; Ahmad Khomeni Nasution; M. Adri; Juni Juni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9232

Abstract

Abstrak Dalam proses peradilan perdata khusus banyak di temukan gugatan yang telah di putuskan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) di lakukan upaya keberatan oleh pihak yang tidak merasa puas dengan putusan LPSK tersebut ke pengadilan perdata khusus. Pada hal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksananya. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen telah diatur secara limitatif di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Tujuan membentuk BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK sehingga putusan dari BPSK dapat di batalkan oleh Pengadialan Umum.. Hal ini harus di kaji lebih dalam mengapa pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK sehingga putusan ini dinilai cacat formil. Bukankah didalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 khususnya pasal 54 ayat (3) yang berbunyi “ Putusan majelis bersifat final dan mengikat”. Namun dalam kenyataannya putusan BPSK banyak yang dibatalkan ke pengadilan karena dianggap menyalahi kewenangannya dalam pengambilan keputusan.