Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Innovative: Journal Of Social Science Research
Lina Lina
Universitas Lancang Kuning
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mohd. Yusuf Daeng M; Lina Lina; Fhauzan Ramon; Johannes P. Sipayung; Geofani Milthree Saragih
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13307

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 13 April 2022 yang kemudian diudangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Adapun latarbelakang utama terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk menjawab permasalahan yang selama ini timbul, yaitu tidak adanya dasar hukum yang tegas untuk melakukan pencegahan dan pelindungan, serta pemberian akses yang adil dan pemulihan korban kekerasan seksual yang selama ini dianggap belum memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Secara umum, TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnyaKekerasan seksual selalu menimbulkan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disahkannya undang-undang tersebut bukan tanpa alasan, kenyataan bahwa kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kemudian, permasalahan penyimpangan seksual merupakan isu lainnya yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena dalam praktiknya, kekerasan seksual juga dapat dilatarbelakangi oleh beberapa kelainan atau penyimpangan seksual. Tentunya, fenomena tersebut merupakan salah satu bagian yang dikaji oleh sosiologi hukum. Sebagaimana yang diketahui, bahwa objek penelitian utama dari sosiologi adalah gejala sosial dan hubungan serta penerapan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik dengan topik utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan peranan sosiologi dalam mengkaji krisis penyimpangan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dikaitkan dengan Undang-Undang TPKS.
Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Raihana Raihana; Lina Lina; AK. Nasution; M. Adri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5547

Abstract

Hak cipta dan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bagian integral dari hukum Indonesia. Perlindungan hak cipta adalah bentuk pengakuan Negara terhadap kebebasan berekspresi warga negara dan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan hasil karya mereka. Pencipta juga berhak atas manfaat ekonomi dari karya tersebut, melibatkan beragam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan satu aspek dalam kerangka hak kekayaan intelektual yang mencakup Hak Kekayaan Industri yang melibatkan paten, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan variasi tanaman, desain sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan indikasi asal kompetensi. Hak cipta dibedakan dalam kategori tersendiri karena sifat dan perlindungannya yang unik. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis yang mengeksplorasi kerangka hukum hak cipta di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami eksistensi hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia dan menganalisis efektivitas perlindungan serta penegakan hak cipta di negara ini. Perlindungan hak cipta adalah penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif kepada pencipta, dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Ini juga mendukung perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kerangka hukum hak cipta di Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah Yeni Triana; Lina Lina; Rikardo Marpaung; Mangaratua Samosir; Ahmad Khomeni Nasution; Bambang Keristian; Fhauzan Ramon; Arlenggo Arlenggo; Jefri Tarigan; M. Adri; Juni Juni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5804

Abstract

Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan Agama sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Yusuf Daeng; Lina Lina; Mangaratua Mangaratua; Rikardo Rikardo; M. Adri; Fhauzan Fhauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Indonesia. Rokok ilegal tanpa pita cukai menjadi isu yang signifikan dalam ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang cukai dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Studi ini mendeskripsikan landasan hukum yang mengatur cukai, peraturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk ilegal yang berbahaya. Penelitian ini juga menganalisis potensi dampak buruk terhadap kesehatan konsumen serta kerugian ekonomi dan perpajakan yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, implementasi hukum dan penegakan peraturan masih menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran produk ilegal yang merugikan bagi kesehatan dan keuangan masyarakat.
Co-Authors Ahmad Khomeni Nasution AK. Nasution Arlenggo Arlenggo Bambang Keristian Fhauzan Fhauzan Fhauzan Ramon Geofani Milthree Saragih Jefri Tarigan Johannes P. Sipayung Juni Juni M. Adri Mangaratua Mangaratua Mangaratua Samosir Mohd. Yusuf Daeng M Raihana Raihana Rikardo Marpaung Rikardo Rikardo Yeni Triana Yusuf Daeng