Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Comunità Servizio Berajah Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Mompang L. Panggabean
Universitas Kristen Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Puri Pramudini; Elferida Sormin; Bernadetha Nadeak; Mita Yesyca; Formas Juitan Lase; Mompang L. Panggabean; Indah Novitasari; Audra Jovani
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 (2021): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v3i1.2925

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka perayaan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak yang digagas oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta menggandeng sepuluh perguruan tinggi mitra kerjasama yang ada di DKI Jakarta yang salah satunya adalah Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan juga lembaga-lembaga terkait baik negeri maupun swasta. Kegiatan PkM ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk, yakni: sosialisasi secara virtual dengan topik-topik yang berbeda namun tetap dalam tema besar yaitu anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan juga pembuatan video seruan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Rektor UKI. Dalam kegiatan PkM ini, Tim UKI memperoleh kesempatan untuk pelaksanaan sosialisasi secara daring untuk empat topik, yakni: 1) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), enjoy aja; 2) Cerdas Bermedia Sosial;3) Stop Trafficking! Tugas Kita Bersama; 4) Pencegahan Kekerasan di Tempat Publik. Dalam pelaksanaan sosialisasi secara Daring, selain dengan DPPAPP, UKI juga bekerjasama dengan UHAMKA dan STIE IPWIJA. Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan sangat baik diikuti oleh peserta baik yang bergabung secara langsung melalui ruang zoom sekitar 500 orang, dan juga yang menyaksikan melalui youtube channel, Facebook dan Instagram DPPAPP. Kegiatan sosialisasi secara daring ini mendapat respon yang sangat positif dari warga masyarakat, terbukti dari antusiasnya para peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibawaka, yang selajutnya ditanggapi dengan sangat detail oleh para narasumber. Rangkaian kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga mendapatkan penghargaan dari lembaga MURI dengan kategori viewers terbanyak, hampir mencapai 1 juta viewers. Kata Kunci: Pengabdian kepada Masyarakat; Kekerasan; Perempuan dan Anak; Sosialisasi
Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara Dhimas Aji Prabowo; Mompang L. Panggabean; Armunanto Hutahaean
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ditpolair Baharkam POLRI memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam POLRI. Selain itu, Ditpolair Baharkam POLRI juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika.
Penerapan Kebijakan Legislatif Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA) Taufan Rumawan; Mompang L. Panggabean; Djernih Sitanggang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6352

Abstract

Tesis ini mendalami rekonstruksi pemufakatan jahat dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan legislatif. Fenomena tindak pidana korupsi, khususnya kasus Bupati Solok Selatan, menjadi latar belakang yang memperlihatkan dampak besar korupsi terhadap keuangan negara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi dokumen, dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori utama: (a) Teori Keadilan, yang menyoroti keadilan sebagai tujuan utama hukum; dan (b) Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang menekankan kebijakan sebagai landasan pembentukan peraturan hukum. Konsep keadilan menjadi krusial dalam pemahaman dan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi praktisi hukum dalam kasus pemufakatan jahat sebagai tindak pidana korupsi. Secara akademis, penelitian ini menjadi kontribusi literatur untuk mahasiswa dan peneliti di bidang hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti UU PTPK dan KUHP, serta bahan hukum sekunder yang melibatkan literatur, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Proses analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan dan content analysis. Dengan berbagai kerangka teoritis dan konsep yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman dan penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi.
Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai Deny Ch. Colly Lelang; Mompang L. Panggabean; Tatok Sudjiarto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5878

Abstract

Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa di Kabupaten Manggarai, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu Polres Manggarai. Adapun sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden seperti penyidik Polres Manggarai melalui wawancara, pengumpulan dokumentasi an observasi penanganan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas beberapa hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin. Kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparatur Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efesien. Efektif dan efesien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.
KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Patar Tampubolon; Mompang L. Panggabean; Manotar Tampubolon
Berajah Journal Vol. 4 No. 2 (2024): May
Publisher : Berajah Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v4i2.303

Abstract

This qualitative study investigates the criminology of corruption within Indonesia's public sector, employing the Behavioral Crime Theory, Rational Choice theory, and Social Learning theory as theoretical frameworks. Drawing upon secondary data from reputable sources such as books and journals, the study aims to achieve several objectives: first, to understand the behavioral patterns underlying corrupt activities among public officials; second, to analyze the rational decision-making processes that lead individuals to engage in corrupt practices; and third, to explore the role of social learning mechanisms in perpetuating corrupt behavior within the public sector. The study hypothesizes that the low level of sanctions, coupled with the preference for corruption due to perceived benefits and the inadequate conditions of incarceration, contribute to the persistence of corruption in Indonesia's public sector. Findings indicate a correlation between lenient legal consequences, personal preference for corruption, and the state of correctional facilities, highlighting the need for comprehensive reforms in both legal enforcement and penal institutions. Recommendations include strengthening anti-corruption laws, enhancing penalties for corrupt activities, fostering a culture of integrity through education and awareness, and improving the conditions of imprisonment to serve as a deterrent against corrupt behavior. This research contributes to the understanding of corruption dynamics in the public sector and provides insights for policymakers and law enforcement agencies to combat this pervasive societal issue effectively.
Co-Authors Armunanto Hutahaean Audra Jovani Bernadetha Nadeak Deny Ch. Colly Lelang Dhimas Aji Prabowo Djernih Sitanggang Elferida Sormin Formas Juitan Lase Indah Novitasari Manotar Tampubolon Mita Yesyca Patar Tampubolon Puri Pramudini Tatok Sudjiarto Taufan Rumawan