Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Agus Surono
Universitas Al Azhar Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS Bimawan Domas Hidayat; Agus Surono; Maslihati Nur Hidayati
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.836

Abstract

Abstrak - Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasakebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama,bagaimanakah penerapan ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam Undang-undang ITEdalam beberapa kasus di Indonesia? Kedua, bagaimanakah implementasi penafsiran ketentuanketentuanujaran kebencian dalam Putusan Perkara Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS agarmemberikan kepastian hukum? Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dankeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Kesimpulanpenelitian ini menyatakan bahwa: pertama, penerapan ketentuan tentang ujaran kebencian perludirinci lebih dalam. Kedua, implementasi putusan nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS belummenjamin kepastian hukum karena terdapat kesalahan penerapan hukum baikpada putusan pengadilan negeri yang juga diamini oleh putusan pengadilantinggi. Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pandemi Covid-19
DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN) Eko Priyono; Agus Surono; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1264

Abstract

AbstrakDalam rangka mendongkrak investasi, Tindakan direksi dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan fiduciary duty dan berdasarkan itikad baik demi kepentingan korporasi.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Direksi PT PLN Persero dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi?  dan Bagaimana Perlindungan Hukum Direksi Direksi PT PLN Persero Dalam Mencapai Tujuan Korporasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Direksi BUMN PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada fiduciary duty dan juta memegang prinsip Business Judgment Rule, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Perlindungan, Direksi, Business Jugdment Rule, Tata Kelola,
Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop Harry Dewantoro; Agus Surono; Maslihati Nurhidayati
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1187

Abstract

Abstrak Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban Perdata akibat wanprestasi dalam pembangunan gedung bioskop. Terjadinya wanprestasi dilihat dari penyebab kegagalan bangunan itu terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terkait Faktor Penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerja sama pembangunan gedung bioskop cinemaxx plaza medan fair disebabkan oleh tidak dipenuhinya janji di dalam Surat Perintah Kerja atau SPK. Bentuk pertanggungjawaban perdata kegagalan bangunan Bioskop di Cinemaxx adalah Pertanggungjawaban Kontraktual, ganti rugi yang merupakan akibat langsung wanprestasi. PT. XYZ selaku kontraktor atau penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan melakukan ganti kerugian secara keseluruhan.Kata kunci: tanggung jawab perdata, kegagalan gedung, wanprestasi AbstractThis study focuses on civil liability due to wanprestasi in the construction of a cinema building. The occurrence of wanprestasi is seen from the cause of the failure of the building to occur. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is legal research conducted by examining secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Related FactorstThe causes of wanprestasi in the cooperation in the construction of the Cinemaxx Plaza Medan Fair cinema building are caused by non-fulfillment of the promises in the Work Order. The form of civil liability for the failure of Cinema building at Cinemaxx is Contractual Liability, compensation which is a direct result of wanprestasi. PT. XYZ as a contractor or service provider is responsible for the failure of the building to compensate in its entirety. Keyword: civil liability, building failure, wanprestasi
Co-Authors Bimawan Domas Hidayat Eko Priyono Harry Dewantoro Maslihati Nurhidayati Sadino Sadino