<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintregrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Indikator permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengadaan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk saat ini hanya terdapat 1 (satu) server (bantuan Pemerintah Pusat), apabila terjadi masalah dapat mengganggu secara total pelayanan. 2) Alat berupa Printer, Scanner, Uninterruptible Power Supply (UPS) sangat terbatas, kalau ada kerusakan, akan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan. Tenaga professional bidang komputerisasi dan tenaga pelaksana/operator masih kurang. 3) Kondisi geografis yang tersebar sampai ke kecamatan atau desa dan tentunya masih adanya keterbatasan dana dalam pengadaan infrastruktur tersebut. Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan dari pada objek penelitian, artinya penulis menggambarkan keadaan yang ada pada saat sekarang di lokasi/objek penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi langsung dari hasil wawancara dari 9 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sudah berjalan namun belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh indikator – indikator pada dimensi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dokumen Kependudukan Terintegrasi]]>
