Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Moderat Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JGSRD MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Neti Sunarti
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PREVIOUS IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT BY PKK CADRE IN BINGKENG VILLAGE DAYEUHLUHUR DISTRICT CILACAP REGENCY Fitria Handayani; Kiki Endah; Neti Sunarti
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.02 KB) | DOI: 10.2021/jgsrd.v1i2.2377

Abstract

In Indonesia, poverty is increasing from year to year, especially women who have become housewives. The implementation of empowerment for underprivileged women held by PKK cadres is an effort that aims to improve the welfare of women, especially in the economic sector. There are three indicators of the problem, namely the socialization which is carried out ineffective so that it is less attractive to women. For example, socialization only involves community leaders such as the head of the RT, the head of the RW, and the head of the hamlet because there are insufficient funds. The lack of knowledge and insight of underprivileged women about the importance of empowerment so that underprivileged women do not take this empowerment seriously and optimally. For example: when the coaching was carried out, only a small proportion of pre-prosperous women attended the training at the Village Hall. Time management is not optimal, causing short coaching time. Example: coaching is carried out for 3 hours but remarks at the opening for 2 hours. In this study, the authors used a descriptive qualitative research method, which provides an overview of the problem under study, which is related to the implementation of empowerment. The results showed that the implementation of empowerment for underprivileged women by PKK cadres carried out in Bingkeng Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency based on the empowerment implementation strategy was not optimal. The obstacles that arise are the lack of interest of women in the program, the funds provided from the Village Fund are not sufficient for the program needs, the distance to the training center, namely the Village Hall, is quite far and the quality of human resources for PKK cadres and women is still low. Efforts to overcome obstacles that arise are implementing approaches to women by providing motivation, applying for additional funds to village officials for the smooth running of the program, providing vehicle inventories for participants who do not have vehicles, and holding special training for PKK cadres.
MANAGEMENT BUSINESS OF CAPITAL LOAN SAVINGS BY VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN SUKAMAJU VILLAGE, SUB-DISTRICT OF CIHAURBEUTI, DISTRICT OF CIAMIS: Array Intan Nurmaesani; Neti Sunarti; Ii Sujai
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background of this research is motivated by the loaners who were not on time to repay loans, society’s assumed that government funds is an aid and did not need to be returned. The aims of this research; to determine the management business of capital loan savings, to known the obstacles that faced and efforts to overcome the obstacles in managing business of capital loan savings. Methodology of the research is used qualitative descriptive with 10 people of data sources. Technique collecting of the data used literature study and field study. Based on the research, it was found that: (a) management business of capital loan savings by Village Owned Enterprises has been good, it seen from good cooperation between administrators of Village Owned Enterprises, village government and society. Management has been done according to the management principle of village owned enterprises; (b) the obstacles faced were society’s delays in payment of business capital loans, the lack of capital provided; (c) the effort that made is to provide society’s understanding that fund given is a loan and it must be returned.
Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Neti Sunarti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1413

Abstract

Abstrak Pengawasan merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dengan tujuan Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. dan Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. sedangkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memiliki fungsi dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. pembangunan merupakan program yang direncanakan yang terbagi ada dua tahap yaitu:Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk dapat hidup bahagia terpenuhi kebutuhan tersebut. Infrastruktur adalah Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Kata Kunci: Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur
PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) Nina Gartina; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2712

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2740

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya UPTD Penidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan lembaga pendidikan non formal, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan non formal segingga belum dapat memberdayakan masyarakat dan belum optimalnya UPTD Pendidikan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementaso Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakay melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 20 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data di atas merupakan pendukung dari analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dukungan peralatan, kurangnya dukungan ketersediaan biaya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak dan belum optimalnya pembagian tugas yang jelas. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah sejumlah sumber daya, dan memperoleh sejumlah peralatan.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIBOGO KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN WAHYU SEPTIANA; NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2931

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya swadaya masyarakat dan kurangnya anggaran untuk pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang di atas  yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? Metode Penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang perangkat desa, 1 orang perwakilah BPD dan 2 orang tokoh masyarakan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33,33% menyatakan baik dan sebanyak 66,67% menyatakan kurang baik. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan swadaya dari masyarakat dan masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3) adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti: berusaha untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunan dan berusaha membantu ketersediaan anggaran yang memadai bagi panitia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang diharapkan. 
STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DESA PARIGI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2863

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum maksimalnya pemanfaatan potensi perekonomian di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran: 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustriam Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat permasalahan yang menyebabkan strategi pemberdayaan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih rendahnya sumber daya yang dimiliki pelaku UKM dan masih belum optimalnya bantuan modal. 2) Hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap para pelaku UKM, terbatasnya anggaran dan pegawai yang dimiliki oleh dinas, kurangnya partisifasi pengusaha dalam memberikan bantuan modal terhadap pelaku UKM. 3) Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan cara melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para pelaku UKM dan koperasi serta menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usaha mikro agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2750

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tani. Sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2696

Abstract

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.
PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) Nina Gartina; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.4 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2712

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.
Co-Authors Aan Anwar Sihabudin Arie Budiawan Arie Budiawan Devi Damayanti Endah Puspitasari Endah Vestikowati Endah, Kiki Fitria Handayani Ii Sujai Intan Nurmaesani Melinda Putri Muhamad Parhan Nina Gartina Otong Husni Taufiq Regi Refian Garis Regina Regina Sahadi Tiktiek Kurniawati WAHYU SEPTIANA Wawan Risnawan