Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice
Noor Fatimah Mediawati
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Serikat Pekerja sebagai Katalisator Hak dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia Noviana Archintya; Noor Fatimah Mediawati
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2959

Abstract

Penelitian ini menyelidiki peran dan tantangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di sebuah perusahaan logistik di Indonesia. Terlepas dari pengaruh signifikan serikat pekerja dalam menegosiasikan Perjanjian Kerja Bersama yang adil, sebuah perselisihan hak baru-baru ini menyoroti tantangan yang sedang berlangsung. Perselisihan ini berpusat pada perbedaan interpretasi dan penerapan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai kepatuhan terhadap upah minimum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dengan menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan ini diatasi oleh serikat pekerja dan pihak manajemen. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun serikat pekerja memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak pekerja, isu-isu sistemik dalam undang-undang hubungan industrial menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap perlindungan pekerja yang efektif. Temuan ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang lebih jelas untuk mencegah perselisihan hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Satu Klausul Multi Konsep Ciptakan Ketidakpastian Hukum dalam Kontrak Bisnis Zena Ayu Innolita; Noor Fatimah Mediawati
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3060

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dan praktis dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak bisnis untuk layanan komunikasi, air dan listrik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip ini mempengaruhi kejelasan, pemahaman, dan penegakan kontrak-kontrak tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melibatkan tinjauan ekstensif terhadap literatur hukum yang relevan, undang-undang, dan putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk mengikuti prinsip "Satu Klausul Satu Konsep" untuk meningkatkan kejelasan dan keabsahan kontrak, yang selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Meningkatkan Keterangkasan Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul Zena Ayu Innolita; Noor Fatimah Mediawati
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3061

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak-kontrak untuk layanan komunikasi, air, dan listrik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan kontrak dengan mengkonsolidasikan berbagai konsep ke dalam satu klausul tunggal, pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif yang melibatkan tinjauan literatur hukum yang ekstensif, undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas prinsip ini dalam meningkatkan kejelasan, pemahaman, dan pelaksanaan kontrak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Satu Klausul Satu Konsep dapat menjamin kejelasan dan keabsahan kontrak dengan lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang mendukung Satu Klausul Satu Konsep direkomendasikan untuk memitigasi potensi risiko hukum dan meningkatkan kualitas kontrak.
Perlakuan yang Adil dalam Perkara Kepailitan yang Ditegakkan oleh Preseden Peradilan Annisa Eka Safitri; Noor Fatimah Mediawati
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3000

Abstract

Kepailitan tidak hanya berdampak pada status keuangan perusahaan, tetapi juga pada para pemangku kepentingannya, terutama para pekerja yang khawatir akan gaji yang belum dibayar. Penelitian ini menyelidiki implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi para kreditur, termasuk pekerja, dalam kasus kepailitan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji kepatuhan pengadilan niaga terhadap prinsip-prinsip keadilan yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa referensi eksplisit. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kutipan langsung, putusan pengadilan niaga sejalan dengan persyaratan hukum untuk perlakuan yang adil terhadap semua kreditur, menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak karyawan selama kebangkrutan perusahaan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan hukum dalam melindungi hak-hak pekerja dalam proses kepailitan.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan Siti Rokoyah; Noor Fatimah Mediawati
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3058

Abstract

Studi ini menyelidiki dampak perang sebagai force majeure terhadap perdagangan global, dengan fokus pada bagaimana perubahan legislatif dapat memengaruhi pendapatan eksportir. Penelitian ini secara khusus mengkaji klaim asuransi tahun 2022 yang timbul dari konflik Rusia-Ukraina, yang menyoroti kompleksitas pendefinisian keadaan kahar dalam klaim asuransi perdagangan yang terkait dengan ketidakstabilan politik dan militer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempelajari ketentuan asuransi perdagangan yang mensyaratkan penilaian stabilitas politik di negara tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi perang sebagai force majeure membutuhkan ketentuan khusus dari perusahaan asuransi dan potensi negosiasi ulang, yang mengilustrasikan bahwa klaim semacam itu tidak dapat divalidasi secara langsung. Temuan ini menekankan perlunya parameter hukum yang eksplisit dalam asuransi perdagangan untuk menavigasi risiko yang terkait dengan gangguan geopolitik secara efektif.
Co-Authors Annisa Eka Safitri Noviana Archintya Siti Rokoyah Zena Ayu Innolita