Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam: The Law of Marriage Without a Guardian is a Comparison of the Legal Thinking of Fiqhi Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law Rasyidah; Hannani; M. Ali Rusdi; Rahmawati; Aris
IQRA JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN & KEISLAMAN Vol 19 No 2: Juli 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/iqra.v19i2.4632

Abstract

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah persyaratan kehadiran seorang wali. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namum perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan. 1) Bagaimana Status Wali dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). 2) Dasar Hukum Yang dipakai Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) tentang Pernikahan tanpa Wali. 3) Analisa Maqashid Al Syari’ah terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) tentang kedudukan pernikahan tanpa wali. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami. Adapun pengumpulan datanya menggunakan Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori maqashid al syari’ah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Dalam konteks keindonesiaan melihat pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali maka tujuan syariah terutama dalam hal tercapainya penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap akal dan harta ini kelihatannya kecil kemungkinan bisa tercapai dimana di indonesia pernikahan tanpa wali itu dianggap tidak sah. Kecuali Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.
Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam): Fulfillment of Wives' Rights During the Iddah Period After the Implementation of Circular No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Study at the Parepare Religious Affairs Office (Islamic Family Law Perspective) Nurul Aqidatul Izzah; Rusdaya Basri; Rahmawati; Hannani; Fikri
IQRA JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN & KEISLAMAN Vol 19 No 1: Januari 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/iqra.v19i1.4673

Abstract

Pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/2021 . Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana realita pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare 2) Bagaimana penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare dan 3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan surat edaran no.p005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 di kota parepare Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:. 1) Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami masa iddah istri di kelurahan galung maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Di kantor urusan agama bacukiki surat edaran ini sudah diterapkan namun penerapannya di masyarakat masih tidak sesuai. 2) Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah tidak menjadi kewajibannya lagi. Pernikahan suami yang terjadi dalam masa iddah istri cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal yang menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi begitupun tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi. 3) Berdasarkan hukum islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban