Ocarina Fae, Majolica
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik Martinelli, Imelda; Hadi Wibowo, Satria; Maheswari Andreas, Gertrud Felita; Ocarina Fae, Majolica
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i1.2797

Abstract

The development of e-commerce business highlights the rapid use of Click-Wrap Agreements alongside advances in information technology. However, debates over the validity of Click-Wrap Agreements as electronic contracts often arise. This research adopts a normative approach using secondary data. Electronic contracts are recognized by Indonesian law, as stipulated in Article 18 paragraph (1) of the ITE Law. Consequently, when consumers agree to Click-Wrap Agreements by clicking the 'click' button, both parties are bound and must adhere to the terms of the agreement under the law. Therefore, the regulation regarding the validity of Click-Wrap Agreements and their implications on the rights and obligations of e-commerce users need attention within the existing regulatory framework.
Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat. Neltje Saly, Jeane; Ocarina Fae, Majolica; Kinanti, Lamsiur; Gracia, Gracia
Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.923

Abstract

Penggunaan hak Free, Prior, Informed Consent (FPIC) oleh masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri, terutama terkait hak atas tanah dan wilayah mereka berdasarkan pertalian adat dan hubungan sejarah, menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Kepastian keputusan yang berdasar prinsip FPIC, keterlibatan pihak luar dan pemahaman yang baik dari masyarakat adat tentang prosedur pengambilan keputusan dan implikasinya diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan keragaman tingkatan pengakuan hak masyarakat adat terhadap tanah dan penerapan prinsip FPIC di berbagai negara, sesuai dengan hukum masing-masing negara. Masyarakat adat dapat memastikan proses berbasis FPIC berjalan dengan baik melalui persiapan proaktif dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Prinsip FPIC diharapkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga hak-hak dan kehidupan masyarakat adat serta memberikan mereka kebebasan menentukan nasib sendiri.