Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Green Transportation Policy In Indonesia and Its Future Challenges Adly, Emil; Khairunnissa, Siti; Laksamana, Boy
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Green transportation policies in Indonesia have shown positive progress in reducing the environmental impact of the transportation sector. However, there are still major challenges that need to be overcome to achieve sustainable development goals in transportation. Limited infrastructure, the high cost of green vehicles, and the level of public awareness that needs to be increased are the main focus of this effort. The government needs to expand infrastructure, particularly in building electric vehicle charging stations across Indonesia, to support wider adoption of green vehicles. Active support from the private sector is also important in accelerating the development of environmentally friendly transportation technologies. In addition, consistent and sustainable policy development will provide certainty to investors and industry players to invest in green technology. The high initial cost of green vehicles is a major barrier for consumers. Therefore, appropriate fiscal incentives and subsidies are needed to make green vehicles more affordable and increase their attractiveness in the market. Raising public awareness about the long-term benefits of green transportation is also a crucial strategy through effective education campaigns. With strong collaboration between the government, the private sector, and the active participation of the public, Indonesia can overcome these challenges and achieve green transformation.
Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia Khairunnissa, Siti
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.16413

Abstract

Transaksi bisnis semakin berkembang dan melewati batas – batas negara Permasalahan sita aset. Permasalahan yang berkembang dalam kepailitan lintas batas negara pada aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Pengaturan kepailitan lintas batas negara termasuk dalam kajian Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan hukum perdata internasional antara Indonesia dan Malaysia , Pengaturan kepailitan lintas batas negara Indonesia diatur dalam Pasal 212, 213, dan 214 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan Malaysia dalam pengaturan Kepailitan lintas batas diatur dalam Bankruptcy Act dan Company Act di Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbandingan aturan kepailitan lintas batas negara antara hukum perdata internasional Indonesia dengan Malaysia. Dalam hal akibat hukum ini juga ada kelebihan dan kekurangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam masing-masing negara apat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembentukan hukum perdata internasional di masa yang akan datang.