Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production
Syailendra Putra, Moody Rizqy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Education and Business

 1 
Analisis Penyelesaian Konflik Invasi Rusia-Ukraina dari Perspektif Hukum Internasional Syailendra Putra, Moody Rizqy; Alfarhani, Luqyana Shafira; Edyson, David; Sinaga, Ryanson Donovan
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2964

Abstract

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik api yang mengguncang tatanan keamanan global. Aksi militer tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang besar di Ukraina, tetapi juga memicu krisis ekonomi global dan memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan keamanan di Eropa, bahkan konflik inipun berpengaruh terhadap stabilitas global. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak peristiwa yang berkaitan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, yang menunjukkan bahwa tindakan Rusia tersebut memiliki beberapa latar belakang yang perlu dipahami. Dari perspektif internasional, konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi hubungan internasional negara-negara, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, keamanan global, dan hukum internasional. Untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut, perlu dilakukan perilaku yang mendukung penyelesaian sengketa internasional, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, dan stabilitas ketentraman global. Artikel ini mengkaji invasi dari perspektif hukum internasional, khususnya menganalisis latar belakang atau tujuan terjadinya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, menelaah dampak multidimensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, serta mengeksplorasi solusi potensial untuk mengakhiri konflik. Selanjutnya metode penelitian yang akan digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian normatif. Kami menggunakan metode tersebut Metode penelitian hukum normatif mempelajari norma dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam konflik ini, analisis norma dan kaidah hukum internasional dan nasional membantu memahami bagaimana hukum tersebut digunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana solusi yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hukum Positif).
Tindakan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Warga Negara Indonesia di Negara Inggris Syailendra Putra, Moody Rizqy; Nathania, Cheryl; Ginting, Angelica Ulinta; Maulika, Grizca Ratu
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2895

Abstract

Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan korban. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada berlawanan jenis kelamin, namun juga dapat terjadi pada orang yang sesama jenis kelamin. Hal ini dapat timbul pada seseorang yang memiliki orientasi seksual menyimpang atau dikenal dengan sebutan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). LGBT sendiri dapat timbul oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan, faktor kebiasaan dan faktor psikologis. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam 6 Agama di Indonesia pun sepakat untuk menentang perkawinan sesama jenis. Namun, penyimpangan seksual ini tetap terjadi bahkan menimbulkan kasus pelecehan seksual terhadap sesama jenis yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan Indonesia kepada warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri khususnya pelecehan seksual dan bagaimana pandangan hukum dan agama yang ada di Indonesia terhadap LGBT. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan agama yang ada di Indonesia menentang keras adanya LGBT.
Dampak Konflik Sengketa Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional Syailendra Putra, Moody Rizqy; Christian, Rainer; Chandra, Juan Benedict; Kenneth, Nathanael
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2757

Abstract

Pada tahun 1947 negara Cina melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan. Akibat dari klaim sepihak ini, negara ASEAN melakukan tuntutan atas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana sesuatu diatur secara das Sollen pada Undang Undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian menggambarkan suatu keadaan faktual yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa data. Konflik di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius baik terhadap stabilitas regional dan global, dengan potensi eskalasi konflik menjadi konflik bersenjata yang dapat merugikan perekonomian global dan lingkungan laut. Penentuan batas suatu negara melibatkan berbagai prinsip seperti perjanjian diplomatik, hukum internasional, faktor geografis, sejarah, dan adat istiadat masyarakat terkait. Namun saat ini pedoman landasan pokok dalam penentuan batas laut suatu negara diatur dengan jelas dan lengkap di UNCLOS 1982. Upaya dalam penyelesaian sengketa perbatasan memerlukan langkah-langkah seperti perundingan bilateral, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Upaya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai perlu terus didorong, dengan mempertimbangkan mekanisme arbitrase internasional sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Menurut pendapat penulis, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara arbitrase dimana dapat konflik yang berlangsung dapat ditengahi dan diserahkan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional.
Peran Liputan Media Terhadap World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan yang Terjadi di Suriah Syailendra Putra, Moody Rizqy; Fadloli, Muhammad; Najla, Tengku Amira; Anastasya, Vannya
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran World Food Programme (WFP) dalam menangani krisis pangan yang menimpa Suriah pada tahun 2018 – 2020. Setelah terjadinya konflik berkepanjangan, Suriah mengalami krisis pangan yang menguras seluruh pendapatannya, sehingga pada tahun 2019 lebih dari 7 juta warga Suriah mengalami krisis pangan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan intervensi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Latar belakang penelitian ini adalah memahami krisis pangan yang terjadi di Suriah akibat konflik yang berkepanjangan dan peran vital yang dimainkan oleh organisasi internasional seperti WFP dalam merespons situasi darurat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, laporan resmi WFP, wawancara dengan para ahli dan praktisi, serta observasi lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana WFP berhasil mengatasi masalah krisis pangan di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas intervensi WFP, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Data dan informasi dianalisis untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kegiatan WFP dalam membantu mengurangi tingkat kelaparan dan memperbaiki ketahanan pangan di Suriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WFP memainkan peran yang signifikan dalam menanggulangi krisis pangan di Suriah melalui berbagai program bantuan pangan, distribusi makanan darurat, dan dukungan nutrisi. Meskipun demikian, efektivitas intervensi WFP dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi keamanan, aksesibilitas ke daerah-daerah terdampak, dan keterbatasan logistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan, intervensi WFP berhasil memberikan dampak positif dalam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan di Suriah. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran WFP dalam menanggulangi krisis pangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan program-program yang ada, termasuk peningkatan koordinasi dengan pemerintah lokal dan organisasi kemanusiaan lainnya, serta penguatan kapasitas logistik dan keamanan di lapangan.
Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur Syailendra Putra, Moody Rizqy; Cornelia, Giovanni; Putri, Nadiva Azzahra; Anastasya, Tabitha Roulina
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2896

Abstract

Kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur, seperti Meriance Kabu, yang direkrut dengan janji palsu dan ditipu untuk bekerja di Malaysia menggambarkan bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap pekerja migran. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, termasuk Piter Boki dan Teddy Moa, banyak tersangka lain masih bebas atau buron. Meskipun ada usaha hukum dalam bentuk nasional dan internasional, tantangan dalam menegakkan keadilan terus ada, termasuk kegagalan dalam melakukan pengeksekusian. Ini menyoroti perlunya kolaborasi antar-negara dan penanganan yang lebih komprehensif terhadap perdagangan orang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tragedi serupa di masa depan. Metode yang penulis pergunakan dalam menjalankan penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam menganalisis penulis menggunakan sumber hukum tertulis nasional dan internasional. Dengan metode penelitian yang digunakan ini, disimpulkan bahwa saat memberantas tindak pidana perdagangan orang, ada hukum nasional Indonesia serta konvensi Internasional yang membahas dan mengatur tindak pidana perdagangan orang. Dengan terdapatmya hukum tersebut, berbagai tindakan dilakukan sebagai bentuk pemebrantasan terhadap kejahatan perdagangan orang yaitu, memenjarakan pelaku kejahatan, memerikan hak hukum bagi korban seperti hak terhadap kerahasiaan identitas, hak restitusi, dan hak untuk menjalankan rehabilitasi.
Peran WTO Dalam Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia dan Implikasinya bagi Negara Global Syailendra Putra, Moody Rizqy; Kiyoshi, Maximillian Ivander; Sinurat, Noel; Hungstan, Wincent Angkasa
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2937

Abstract

Penghentian pengiriman bijih nikel yang tertuang dalam Keputusan Menteri tersebut harus dihormati oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Penghentian ini dikarenakan dampak negatif dari penambangan nikel yang terus berlanjut, sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini dan menerapkannya pada 1 Januari 2020. Memang benar, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan pengiriman bijih nikel secara luas. Setelah itu, pengiriman akan dihentikan. Rencananya, hal ini akan mulai berlaku pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional produk-produk Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Salah satu produk utama Indonesia dalam perdagangan internasional adalah pertambangan, yaitu bijih nikel. Sesuai dengan kewajiban UU Minerba no. 4 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, eksplorasi dan penambangan bijih nikel dalam skala besar telah menyebabkan menipisnya sumber daya bijih nikel di Indonesia, dan pemerintah Indonesia mulai mengambil tindakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Langkah-langkah akan diambil untuk memproses lebih lanjut dan mengindustrialisasi bahan baku energi, dan pasokan bahan baku bijih nikel dari luar negeri akan dihentikan. Menyusul penghentian sementara ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia pada pertemuan WTO, dan dalam keputusan tertanggal 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Berdasarkan aturan Pengadilan Banding WTO, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengajukan banding atas keputusan komite sidang WTO. Indonesia sedang mempersiapkan sidang banding. Pilihan alternatif bagi pemerintah Indonesia sebelum sidang banding adalah melakukan pendekatan dengan itikad baik kepada Uni Eropa.
Perlindungan Terhadap Wartawan di Negara Konflik Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Hak Wartawan di Negara Pakistan Syailendra Putra, Moody Rizqy; Ceria, Nadia Intan; Saputra, Lovine Keishya; Fortino, Darren Patrick
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2897

Abstract

Wartawan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan/atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang mencari dan menyusun berita untuk disebarkan di media massa, media cetak, media elektronik, maupun media online. Walaupun terlihat tidak berbahaya, pekerjaan ini dapat mengancam nyawa tergantung dari situasi dan tempat mereka bertugas, contohnya saat wartawan meliput berita di medan perang. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan/atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Perlindungan wartawan termuat dalam berbagai perjanjian internasional atau biasa disebut sebagai konvensi. Konvensi yang mengatur hal ini salah satunya adalah konvensi IV Den Haag 1907 tentang penghormatan hukum-hukum perang beserta kebiasaan perang di darat. Meski begitu, pada praktiknya, masih banyak negara yang melanggar hak tersebut terhadap wartawan. Contohnya, seperti Pakistan dan Palestina. Negara-negara ini sering terlibat dalam kondisi perang atau penyerangan dari ISIS. Dimana jika di dalam situasi tersebut, wartawan berhak mendapatkan perlindungan saat melaksanakan pekerjaanya Pada penulisan ini, kami akan mendalami hal terkait HAM dan perlindungan wartawan sebagai bahan penelitian kami.
Pandangan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) Syailendra Putra, Moody Rizqy; Siregar, Rachel Adeline; Khaulah, Tatsbita
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3079

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional dalam mengatur tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius adalah perdagangan manusia, yang melanggar berbagai hak dasar, termasuk kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan. Berdasarkan data Bareskrim Polri pada tahun 2018, terdapat 297 korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan tersebut. Perdagangan manusia merupakan masalah global yang memerlukan upaya nasional dan internasional untuk mencegah eksploitasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bermartabat dan bebas.
Co-Authors Alfarhani, Luqyana Shafira Anastasya, Tabitha Roulina Anastasya, Vannya Ceria, Nadia Intan Chandra, Jessica Chandra, Juan Benedict Chaniago, Fathimathuz Zachra De Christian, Rainer Cornelia, Giovanni Edyson, David Fadloli, Muhammad Febriany, Febriany Fortino, Darren Patrick Ginting, Angelica Ulinta Hungstan, Wincent Angkasa Jessica Tanuwijaya, Jessica Joeliant, Hanz Bryan Kenneth, Nathanael Khaulah, Tatsbita Kiyoshi, Maximillian Ivander Lie, Gunardi Lie, Sherley Lo, Edmund Maulika, Grizca Ratu Mayvians, Tidelstein Najla, Tengku Amira Nathania, Cheryl Pangestu, Kartika Putri, Nadiva Azzahra Raditya, Anthonio Bimo Rusli, Vennia Neshya Santoso, Agnellya Hendarmin Saputra, Lovine Keishya Sinaga, Ryanson Donovan Sinurat, Noel Siregar, Rachel Adeline Yunita, Theresia Zimah, Amelia Abdullah