Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Jayadi, Nurman
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem) Jayadi, Nurman; Suarjana, Suarjana; Muzawir, Muzawir
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.132 KB) | DOI: 10.59259/jd.v1i1.5

Abstract

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomenayang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan.Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial(pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baikyang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akanberdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usiaperkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suamiistri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikilogismereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cendrung labil dan emosional Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujungpada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalamkasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomenasosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokohmasyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.1 1974 pasal 7 ayat 1 yangmenyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalamperspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dannegara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah Sugitanata, Arif; Hamdi, Muh. Rizal; Nuriskandar, Lalu Hendri; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.86

Abstract

This research aims to explore the dynamics of identity politics and dynasties in Indonesia and efforts to present ideal politics. This study uses a literature review, adopts a qualitative research approach, and applies descriptive analysis techniques based on Maslahah's theory. The results show that identity politics and dynasties play a significant role in the formation of power, often relying on ethnic, religious, or family identity to mobilise support, which can increase the representation of certain groups but also trigger polarisation and erode the principles of democracy and meritocracy. The interaction between identity politics and dynasties creates complexities in political dynamics that can hinder the achievement of an ideal politics based on democracy, justice and equality. On the other hand, efforts towards ideal politics in Indonesia must involve a strong commitment to the principles of democracy, justice and equality, strengthening the foundations of inclusive and participatory democracy, ensuring free and fair elections, and building political awareness and political education among the people. Eradicating corruption, collusion, and nepotism is also a top priority in creating clean politics and integrity. In addition, nurturing diversity and pluralism is an essential step in creating a more inclusive and democratic society. A Maslahah theory-based analysis also emphasises the achievement of the common good and the prevention of harm, which are essential in guiding Indonesia towards ideal politics. It includes empowering individuals and groups in society, promoting social justice, and maintaining social harmony. As such, this study makes an essential contribution to the understanding of identity and dynastic politics in Indonesia and the steps needed to achieve a more equitable and inclusive politics.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.108

Abstract

Partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan kebijakan serta dampaknya terhadap keberhasilan dan efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan terhadap tema-tema terdahulu mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa, penelitian ini menganalisis berbagai mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa bukan hanya meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, dan pengumpulan masukan secara terbuka, masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses pembuatan kebijakan, dan kendala budaya atau sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah desa serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi perlunya memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.
KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Nuriskandar, Lalu Hendri; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.110

Abstract

Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri berakar pada nash-nash al-Quran dan hadis yang memberikan landasan bagi praktik ini. Dalam pandangan Islam, perkawinan siri dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun hal ini seringkali bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan secara resmi. Di Indonesia, perkawinan siri seringkali terjadi di luar kontrol hukum negara dan tidak diakui secara resmi. Implikasi hukum dari praktik ini mencakup status hukum anak, hak-hak waris, dan kewajiban-kewajiban finansial antara pasangan. Sementara itu, secara sosial, perkawinan siri dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan yang terlibat serta menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Dalam menangani perkawinan siri, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerjasama antara institusi agama, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan siri menjadi kunci untuk mengurangi praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur tentang konsep hukum Islam mengenai perkawinan siri di Indonesia dan implikasinya. Diharapkan artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang masalah yang kompleks ini serta mendorong diskusi dan tindakan yang lebih luas untuk menangani perkawinan siri dengan bijaksanaan dan adil.
Co-Authors Hamdi, Muh. Rizal Hamroni, Hamroni Hardiyatullah, Hardiyatullah Muzawir, Muzawir Nuriskandar, Lalu Hendri Sepyah, Sepyah Suarjana Suarjana Sugitanata, Arif