Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Hamroni, Hamroni
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN KETAHANAN MENTAL ANAK DARI KELUARGA BROKEN HOME: Integrasi Maqashid Syariah dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner Hamdi, Muhammad; Sugitanata, Arif; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.94

Abstract

Abstract This study aims to investigate the development of mental resilience in children from broken homes. Particular focus is given to efforts to build their mental resilience in the face of the stress, instability and emotional challenges of such family dynamics. This study employs qualitative research through desk research to integrate two primary theoretical frameworks: Maqashid Sharia and Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory. The results show that building children's mental resilience requires a holistic approach involving a safe and supportive environment, mental health education, therapy, and community and school involvement. Education and training for parents and caregivers are also essential to correct behaviours that can negatively impact children's mental health. Through the lens of Maqashid Sharia and Bronfenbrenner's Systems Ecology theory, this research offers new insights into a comprehensive approach to supporting children from broken homes, demonstrating the importance of inter-systems cooperation to support children's long-term mental well-being and resilience.
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Syarifuddin, Syarifuddin; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.99

Abstract

Abstrak Peneletian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana awal sejarah Pemilihan Kepala daerah sejak awal terbentuknya negara Indonesia. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menerbitkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Dalam undang-undang ini kepala daerah ditentukan oleh pusat dan sebagai wakil pemerintah yang ada di daerah kecuali untuk daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta. UU. No. 1 Tahun 1945 ini dianggap belum memadai, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa Kepala Daerah tingkat Provinsi dipilih oleh Presiden setelah DPRD Provinsi menagajukan minimal dua calon dan maksimal empat calon. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 diubah menjadi Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Dalam peraturan ini diatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dimana Kepala Daerah tetap diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Pada tahun 2004 terbitlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi terhadap undang-undang sebelumnya. Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa genealogi pemilihan kepala daerah di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi terbagi menjadi dua tipologi yaitu: 1) pemilihan kepala daerah secara tidak langsung; dan 2) pemilihihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ditentukan oleh pemerintah pusat dan ada yang ditentukan melalui mekanisme penunjukan oleh DPRD kemudian disahkan oleh pemerintah pusat, sementara itu pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang melibatkan semua masyarakat yang telah melmiliki hak pilih berdasarkan undang-undang untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerahnya mulai dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Kata Kunci: Dinamika, Pemilihan, dan Kepala Daerah
Menakar Pilkada Tidak Langsung Perspektif Politik Profetik Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Syarifuddin, Syarifuddin; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.101

Abstract

Abstrak Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. UU. No. 22 Tahun 2014. Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, dan akdemisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pilkada tidak langsung dari sudut pandang politik profetik. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik. Dalam penelitian ini ditepaparkan bahwa Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpinya merupakan proses kemajuan demokrasi. Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik, dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik money politics bisa dihidari dan diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai antar sesama mahluk Tuhan. Kata Kunci: Dinamika, Pilkada, dan Politik Profetik
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Rizal Hamdi, Muh.; Adnan, Idul; Syarifuddin, Syarifuddin; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.107

Abstract

Abstrak Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Lahirnya Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan undang-undang tax amnesty yang direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini menuai kontroversi sejak mulai proses perancangan sampai proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini dianggap sangak kental dengan muatan politik. Hal ini bisa dilihat dalam proses perancangan sampai proses pengesahan terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan pengampunan bagi para penggemplang pajak. Pemerintah ingin memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak patuh pajak serta memnyimpan dananya di luar negeri. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu hasil politik hukum antara pemerintah dan DPR dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Draf RUU ini sebelumnya tidak terdapat dalam Prolegnas. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka merespon persoalan yang sedang dihadapi negara Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan. RUU menuai kontroversi dan melalui proses panjang dan alot sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pembehasan yang panjang dan alot tersebut disebabkan bukan hanya materi muatan perundang-undangan, tetapi menyangkut persolan kepentingan-kepentingan politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Semua itu harus dicari titik temu antara semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kata Kunci : Politik Hukum, Undang-Undang, Tax Amnesty
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.108

Abstract

Partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan kebijakan serta dampaknya terhadap keberhasilan dan efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan terhadap tema-tema terdahulu mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa, penelitian ini menganalisis berbagai mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa bukan hanya meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, dan pengumpulan masukan secara terbuka, masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses pembuatan kebijakan, dan kendala budaya atau sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah desa serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi perlunya memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.
SUPREMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI, SOSIAL, POLITIK UNTUK INDONESIA ADIL MAKMUR Ardhani, Hasbi; Basriadi, Basriadi; Hamroni, Hamroni
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.70

Abstract

This writing aims to analyze the cencept of the rule of law in perspective philosopical, social, and political for a just and prosperous Indonesia through inspection and rearrangement of laws and regulations to create order laws and regulations be taking into account the general principles and hierarchy of invitation, reforming the legal structure through institusional strengthening with increase the profesionalism of law enforcers. The research method used in this writing is a descriptive study that describes the rule of law in a philosopical, social, and political perspective for Indonesia fair prosperous. The rule of law philosopically, the law must be in accordance with the system, theory, principles, functions and objectives of law. The sosiological aspect of the law emerged from the aspirations of the community so that it is accepted and obeyed by the community. Meanwhile, from a political perspective, the law must be made by the goverment an independent state and not a colonial legacy.
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENOLAKAN AKAD PERNIKAHAN PASANGAN LGBT DALAM KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM Sugitanata, Arif; Adnan, Idul; Hamroni, Hamroni; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.87

Abstract

This research highlights the view of Islamic family law on the rejection of the marriage contract of LGBT couples as a marriage, which is seen through the lens of Maslahah theory. Through a literature study using qualitative research based on the scalpel of Maslahah theory, The research underlines that marriage in Islam is not only an agreement between two individuals but also an institution governed by certain conditions and pillars, including the existence of male and female parties who are permitted according to Sharia, as well as the existence of a guardian, dowry, and fair witnesses. In the context of LGBT couples, the marriage contract does not fulfil these conditions, so it cannot be considered a marriage contract in Islamic family law. In addition, the rejection is analysed through Maslahah theory, which emphasises the importance of maintaining the integrity of the family structure, moral values and spiritual goals in society. The refusal is interpreted as an attempt to preserve the general welfare by maintaining social harmony and adherence to Islamic principles. It shows that the rejection of marriage contracts for LGBT couples is not discriminatory but rather the result of a deep understanding of the concept of marriage in Islam, with the aim of achieving broader welfare and protecting the institution of the family as the basic social and spiritual unit. This research confirms that Islamic law is a dynamic and adaptive system seeking to promote justice and welfare in accordance with religious principles and the needs of society. Thus, the rejection of marriage contracts for LGBT couples in Islamic family law can be understood as part of an effort to maintain the harmony of society without abandoning the underlying religious principles.
POLITIK ISLAM INDONESIA SEBAGAI SENTRUM PERDAMAIAN DUNIA Ardhani, Hasbi; Basriadi, Basriadi; Hamroni, Hamroni; suarjana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.104

Abstract

This study was conducted to determine the political Islam of Indonesia position in the world, it could become a center for world peace. Cause of the socio - political situation of Islam has recently faced what is called a real and inevitable paradox, accompanied by its status as the largest religion in Indonesia. In previous era, Islam managed to come out as a winner with a very real labeling and Islamic identity, other forces were unable to stem it, avoiding fear of defeat, let alone groups. But in reality, none of them last. In the socio - political dynamics of Indonesia, it turns out that Islamic politics is not necessarily easy to be a winner in political contestation in the case area and legal dimensions of Indonesia. This study is qualitative - descriptive based on field research, with historical approaches and political sociology. In conclusion, the Islamic ummah in Indonesia must be able to re-construct, re-solve and re-contextualize Indonesia's socio - political transformation. The exclusive nature of Indonesian Islam will in fact make it worse off because it is unable to withstand all changes. If the nature of inclusion becomes the main identity of Indonesian Muslims as a whole, political Islam in Indonesia will become the center of peace in the world. No country is as complex as Indonesia, in which various ethnicities, races, cultures, languages, religions and so on. But what other countries worry about Indonesia is in fact disproved. Indonesia has been able to survive until now with various differences, this is because of the Islamic figures in Indonesia. Although sometimes or even often religious issues are played only to gain power.
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA) Elpipit, Elpipit; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.106

Abstract

Abstrak The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both acamedic and gender activist? male views, and it is rarely asked for a famale?s opinion. Based on these studies the research in this article probes the famale?s view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women?s lives in urban areas with her few public duties, wether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the pheemona in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaahn Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims
Co-Authors Adnan, Idul Ardhani, Hasbi Basriadi Basriadi, Basriadi Elpipit, Elpipit Hamdi, Muh. Rizal Hamdi, Muhammad Hardiyatullah, Hardiyatullah Jayadi, Nurman Rizal Hamdi, Muh. Sepyah, Sepyah Suarjana Suarjana Sugitanata, Arif Syarifuddin Syarifuddin