Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Legal Politics of Regulating Indigenous Peoples Adriel, Kenneth; Winata, Tania; Rossellini, R.A Steffie; Neltje, Jeane
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i1.319

Abstract

Background. This research raises the issue of the existence of customary law communities in Indonesia, as well as the dynamics of customary law communities seen from the decision of the Constitutional Court. Purpose. This research is focused on analyzing two things, namely: First, what is the existence of indigenous peoples in Indonesia? Second, how is the legal politics of indigenous peoples through the decision of the Constitutional Court? This research uses a statute approach. Method. his research uses a statute approach. In addition, a case approach is also used to find out the ratio decidendi used by the Constitutional Court judges in deciding cases of judicial review of laws related to indigenous peoples. Results. The results of the study concluded: first, the existence of indigenous peoples in Indonesia has been accommodated in various spheres of legislation, both in the 1945 Constitution, Laws, Regional Regulations, Governor Decrees, and Regent Decrees. Second, the legal politics of indigenous peoples through the decision of the Constitutional Court strengthens the existence of indigenous peoples in Indonesia by providing various interpretations or explanations. Conclusion. this study are that the Panel of Judges in cases of criminal acts of narcotics abuse should minimize criminal disparities to prevent the development of a negative perspective of society towards the criminal system in judicial institutions.  
Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.4/Yur/Pid/2018 Winata, Tania; Ade Adhari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2026

Abstract

Dalam praktik peradilan, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sementara penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. Wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sementara penipuan menjadi kasus pidana. Dalam beberapa kasus, Wanprestasi dapat dianggap sebagai penipuan jika terdapat indikasi itikad buruk dari salah satu pihak sejak awal perjanjian dibuat. Namun, dalam kebanyakan kasus, Wanprestasi dan penipuan dipertahankan sebagai dua konsep yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kriteria penentu penipuan dan wanprestasi yang didasarkan pada yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Hasil pada peneliatan ini adalah jika suatu perjanjian didasari oleh iktitad buruk dengan tujuan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Hal tersebut menjadi dasar kriteria dalam menentukan suatu tindakan termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau wanprestasi.