Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Legal Politics of Regulating Indigenous Peoples Adriel, Kenneth; Winata, Tania; Rossellini, R.A Steffie; Neltje, Jeane
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i1.319

Abstract

Background. This research raises the issue of the existence of customary law communities in Indonesia, as well as the dynamics of customary law communities seen from the decision of the Constitutional Court. Purpose. This research is focused on analyzing two things, namely: First, what is the existence of indigenous peoples in Indonesia? Second, how is the legal politics of indigenous peoples through the decision of the Constitutional Court? This research uses a statute approach. Method. his research uses a statute approach. In addition, a case approach is also used to find out the ratio decidendi used by the Constitutional Court judges in deciding cases of judicial review of laws related to indigenous peoples. Results. The results of the study concluded: first, the existence of indigenous peoples in Indonesia has been accommodated in various spheres of legislation, both in the 1945 Constitution, Laws, Regional Regulations, Governor Decrees, and Regent Decrees. Second, the legal politics of indigenous peoples through the decision of the Constitutional Court strengthens the existence of indigenous peoples in Indonesia by providing various interpretations or explanations. Conclusion. this study are that the Panel of Judges in cases of criminal acts of narcotics abuse should minimize criminal disparities to prevent the development of a negative perspective of society towards the criminal system in judicial institutions.  
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam) Rossellini, R.A Steffie; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2016

Abstract

Tindak Pidana kekerasan kepada orang lain merupakan perbuatan atau tindakan yang dikenakan pemidanaan. Delik pengeroyokan pada KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dengan mengaplikasikan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan analisis metode kualitatif. Penelitian normatif dilakukan karena berfokus untuk menganalisis norma dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk pemidanaan bagi kasus penelitian. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain dalam hasil studi terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam ini dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa atas tindakan pidana pengeroyokan dengan penjatuhan sanksi penjara selama 4 (empat bulan). Adapun dalam Putusan kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam seharusnya permasalahan perselisihan atau konflik antar personal dalam masyarakat hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta kepala dingin dan lapang dada sehingga tindak pidana kekerasan ini dapat dihindari.