Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Devina Yadita
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BRI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 12/PDT. GS/2020/PN BIK) Gladys Trias Puspadewi; Indira Yekti Widya Pramesti; Devina Yadita; Muhammad Irfan Maulana; Khaila Aurellia; Dwi Aryanti Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.957

Abstract

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank BRI dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik. Dalam kasus tersebut, asas itikad baik menjadi kunci penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI menerapkan asas itikad baik sebagai landasan utama dalam perjanjian kredit dengan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian kredit. Keselarasan antara itikad baik kreditur dan debitur menjadi esensial dalam menjaga kepercayaan dan menjamin pelaksanaan perjanjian. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung mengilustrasikan pentingnya asas itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi, di mana debitur yang ingkar janji dihukum membayar hutang sesuai kesepakatan. Kesimpulannya, asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepatutan dalam perjanjian kredit, serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik melalui jalur hukum.
REVENGE PORN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG YURIDIS INDONESIA Mulyadi, Mulyadi; Devina Yadita; Dwi Cinta Wiliananda Putri; Muhammad Irfan Maulana; Rifansyah Nugraha; Soultan Raffly Akbar; Syaiful Malik; Vaganti Safa Sukma Rubianti; Yashinta Nurul Imani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i1.3457

Abstract

Revenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atau video asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk mengetahui kasus revenge porn jika ditinjau dari sudut pandang yuridis di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data yang berasal dari bahan hukum sekunder berupa Undang-undang yang berdasar pada aturan hukum nasional, buku buku, jurnal, karya ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN SUMBANGAN BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PALSU Devina Yadita; Fathia Mahira Ramadhanissa; Khaila Aurellia; Muhammad Irfan Maulana; Andriyanto Adhi Nughroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i4.3556

Abstract

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia. Pada era kemajuan teknologi, pelaku kejahatan banyak yang melakukan tindak penipuan pada pemalsuan sumbangan berbasis QRIS dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diselaraskan guna menganalisis dan mengkaji semua undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait penelitian yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan, penggunaan QRIS untuk layanan sumbangan menjadi sangat rentan dalam tindak penipuan karena disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memalsukan QRIS. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS sangat diperlukan yakni dengan melalui upaya hukum preventif dan represif
PEMANFAATAN LAGU DEWA 19 TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI LANDASAN YURIDIS INDONESIA Devina Yadita; Muhammad Irfan Maulana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i11.3910

Abstract

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh para pencipta atas hasil karya ciptaannya. Pada era kemajuan teknologi, beberapa oknum banyak melakukan tindakan mengcover lagu tanpa izin dari pemilik atau pencipta lagu dengan tujuan komersial. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diselaraskan guna menganalisis dan mengkaji semua undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait penelitian yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan, seseorang yang ingin membuat cover lagu Dewa 19 untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dan lisensi dari penciptanya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP No. 56 Tahun 2021 untuk ketentuan mengenai royaltinya. Adapun pemilik lagu dapat melakukan upaya hukum secara represif maupun preventif untuk melindungi karya ciptanya.
REGULASI DAN PENERAPAN CUTI MELAHIRKAN BAGI PARA BURUH DI INDONESIA Achmad Dimas Aliffian; Devina Yadita; Ulva Kartika Dewi; Vania Julianti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i12.3996

Abstract

Banyak kejadian dimana seorang ibu mengalami baby blues hingga tega membunuh sang anak karena kurangnya dorongan keluarga dalam mengasuh anak. Dari permasalahan yang sering beredar di dunia maya, seharusnya pemerintah bisa lebih bijak lagi untuk memberikan paternity leave kepada sang ayah untuk membantu sang istri mengasuh dan merawat anak guna kesejahteraan keluarga. Maka dengan itu dirumuskan lah masalah dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan paternity leave bagi seorang ayah pada aspek ketenagakerjaan dan efektivitas regulasi cuti melahirkan dalam mendukung kesejahteraan keluarga pekerja di indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normatif dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan yang juga dibarengi dengan metode analisis kualitatif dimana hasil analisis yang bersumber dari semua bahan serta data yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk pemaparan yang memuat mengenai segala isu atau permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Sehingga dapat dicapai kesimpulan bahwa implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Masalah ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, dimana banyak perusahaan mengabaikan ketentuan tanpa menghadapi sanksi yang berarti. Untuk mencapai kesejahteraan buruh yang lebih baik, Indonesia memerlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hak-hak pekerja, dan dorongan untuk memperbaiki standar industri secara keseluruhan.
Co-Authors Achmad Dimas Aliffian Andriyanto Adhi Nughroho Dwi Aryanti Ramadhani Dwi Cinta Wiliananda Putri Fathia Mahira Ramadhanissa Gladys Trias Puspadewi Indira Yekti Widya Pramesti Khaila Aurellia Muhammad Irfan Maulana Mulyadi Mulyadi Rifansyah Nugraha Soultan Raffly Akbar Syaiful Malik Ulva Kartika Dewi Vaganti Safa Sukma Rubianti Vania Julianti Yashinta Nurul Imani