Rizka Putri Awwaliyah
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN DAN KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA Rizka Putri Awwaliyah; Sony Juniarti; Hafidz Rabbani Kurniawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i12.1580

Abstract

Penelitian ini fokus pada peran serta kedudukan mediasi di Pengadilan Agama sebagai sarana penanganan perkara di luar ruang pengadilan. Meskipun demikian, seringkali terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Tujuan naskah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran serta kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research) untuk menyelidiki aspek-aspek terkait peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh hakim yang bertindak sebagai mediator. Hakim bukan hanya memiliki peran utama dalam proses mediasi, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan. Tugas ini menjadi sangat kompleks, terutama dalam upaya menyelesaikan perkara di luar ruang pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sudah melalui seleksi melalui pendekatan keluarga, masyarakat, dan adat. Meskipun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pendekatan ini, sehingga akhirnya merujuk ke proses pengadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama memainkan peran krusial dalam menangani sengketa di luar pengadilan. Namun, tantangan utama terletak pada peran ganda hakim sebagai mediator dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama menjadi suatu kebutuhan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA SASTRA TERHADAP APLIKASI WATTPAD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Angellita Kaila Putri Mashika; Rizka Putri Awwaliyah; Ervina Martha Herawati; Sony Juniarti; Trisnawati, Trisnawati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i10.3339

Abstract

Wattpad merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menulis baik fiksi maupun non-fiksi, dalam berbagai genre atau sejenisnya meningkatkan kemampuan penggunanya pada kemampuan menulis mereka sehingga menumbuhkan minat baca. Namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran hak cipta di dalamnya sebab masyarakat mempublikasikan karya sastra yang dibaca pada aplikasi Wattpad. Metode penelitian menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif serta lebih memakai analisa dari data yang berbentuk narasi, cerita atau keterangan terdapat pada artikel, dan informasi dengan tujuan untuk mengerti dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk karya sastra dan karya ilmu pengetahuan. Pasal ini mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif, tanpa ada pelonggaran pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Karya Sastra Di Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dengan rumusan masalah Peran Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap penulisan di aplikasi Wattpad dan Dampak perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi interpretasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.
PERBANDINGAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) DENGAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA Rizka Putri Awwaliyah; Sony Juniarti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i4.3535

Abstract

Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu paling penting dan mendesak di berbagai negara. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan di Indonesia adalah terutama kurangnya sumber daya untuk memahami dan menerapkan ketentuan GDPR (General Data Protection Regulation), serta keterbatasan dalam infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk melindungi data pribadi sesuai dengan standar GDPR. Peneliti memakai data kualitatif yang bersifat deskriptif serta lebih memakai analisa dari data yang berbentuk narasi, cerita atau keterangan terdapat pada artikel, dan informasi dengan tujuan untuk mengerti dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang lebih komprehensif dan terstandarisasi dibandingkan dengan regulasi di Asia Tenggara yang lebih beragam dan sering kali kurang ketat. Selain itu tingkat kesadaran perusahaan di Indonesia terhadap GDPR salah satunya disebabkan oleh eksposur mereka terhadap pasar internasional dan kebutuhan untuk menjaga kepatuhan demi reputasi dan keberlanjutan bisnis.
Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan Rizka Putri Awwaliyah; Sony Juniarti; Muhammad Haekal; Trisnawati Trisnawati; Hafidz Rabbani Kurniawan
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1481

Abstract

Marriage is a legal act involving two people in establishing a social bond as a husband and wife in a household which gives rise to legal consequences in the form of rights and obligations for the subjects therein to submit and obey in accordance with the provisions of Law no. 1 of 1974 as amended by Law no. 16 of 2019 concerning Marriage. Actions that deviate from the provisions of the Marriage Law can result in the annulment of the marriage so that the marriage is considered null and void. The marriage annulment case that has attracted public attention is between Jessica Iskandar and Ludwig, a German citizen, as a case of mixed marriage annulment involving Indonesian citizens and foreigners. The problems that arise in this case are indications of falsification of marriage documents and the legal consequences for the children resulting from the marriage. This research aims to find out about the legal consequences for children who emerge from mixed marriages involving fake documents and the legal protection for these children. The research method used is qualitative with an empirical normative approach with data collection using literature study and descriptive analysis. The research results show that children resulting from mixed marriages have the right to choose citizenship at the age of 18 and are entitled to dual citizenship rights, property rights, inheritance rights and legal protection.