Eka Putri Kurmiati
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK DI INDONESIA DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN PAJAK KEPADA MASYARAKAT Rizqiyah Aini Rahmawati; Eka Putri Kurmiati; Ahmad Galih Prasetyo; Fadhilah Dzakwan Syarif; Roki Faris Maulana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i9.3303

Abstract

Pajak merupakan salah satu pemasukan atau pendapatan negara yang berguna dalam menopang dana APBN, pembayaran pajak merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem pajak di indonesia pembayaran ini diharapkan dapat membantu negara untuk meningkatkan ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan infrastruktur di dalam negara. Banyak para subjek wajib pajak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pembayaran pajak sehingga banyak dari mereka yang tidak taat dan patuh terhadap undang undang dan peraturan pajak. Dengan hal ini diperlukan nya Pendidikan pajak yang mampu memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak tersebut.
IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM EKSISTENSI TRADISI NIKI PALEG PADA MASYARAKAT SUKU DANI DI PAPUA Eka Putri Kurmiati; Ahmad Galih Prasetyo; Agung Rakha Wijaya; Alvieta Alice Reyhanif; Nadia Towenty Febri Yanti Br Manihuruk
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i9.3306

Abstract

Tradisi Niki Paleg, sebuah ritual potong jari yang dipraktikkan oleh Suku Dani di Papua, bukan hanya warisan budaya, tetapi juga instrumen hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Di tengah modernisasi dan globalisasi, tradisi ini menghadapi tantangan, namun upaya pelestarian terus dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Niki Paleg sebagai hukum adat dan identitas budaya Suku Dani di era modern. Metode studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis berbagai sumber terkait tradisi Niki Paleg.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Niki Paleg memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, spiritual, dan lingkungan Suku Dani. Tradisi ini mengatur penyelesaian sengketa, pernikahan, pembagian warisan, dan penggunaan sumber daya alam. Meskipun menghadapi tantangan, Niki Paleg tetap dilestarikan melalui berbagai inisiatif, seperti pendidikan, advokasi, dan pengembangan kebijakan yang inklusif. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan budaya dan hukum adat di Indonesia, khususnya di Papua.
SEJARAH TERBENTUKNYA UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG KETENTUAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) DAN IMPLEMENTASINYA DITINJAU DARI AWAL LAHIRNYA HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Margaretha Boru Sitanggang; Irvanda Rizqi Maulana P; Laurensia Angelica; Ahmad Galih Prasetyo; Eka Putri Kurmiati; Melati Lintang Kirana; Rani Pajrin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3657

Abstract

Hukum Agraria termasuk ke salah satu hukum terpenting yang ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Hukum Agraria lebih dikenal sebagai Hukum Tanah. Hukum Agraria adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pertanahan yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah. Hukum Agraria mempunyai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Bab ini membahas tentang awal lahirnya Hukum Agraria di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan (Pemerintahan Soekarno), masa Pemerintahan Soeharto, dan masa era reformasi. Selanjutnya membahas tentang sejarah terbentuknya UU No 5 Tahun 1960 yang dimulai dari Surat Penetapan Presiden No 16 yang membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (PAY) agar tersusunnya Hukum Agraria baru dan kebijaksanaan politik agraria negara. Dan yang terakhir membahas tentang implementasi UUPA pada Hukum Agraria Indonesia adalah munculnya Panca Program Reforma Agraria Indonesia, terutama di program ketiga yang berkaitan pada kepemilikan dan aneksasi.
ANALISIS MENGENAI VALIDITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 184 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Eka Putri Kurmiati; Ahmad Galih Prasetyo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i9.3764

Abstract

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyatakan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang otentik. Namun, menurut pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti elektronik pada Hukum Acara Pidana dapat ditinjau dalam instrumen hukum oleh Mahkamah Agung dan undang-undang khusus agar dapat terwujudnya kebenaran materiil untuk pembuktian pada tindak pidana. Dalam hal ini, alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah secara independen yaitu bukti elektronik merupakan bagian dari jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak independen yaitu sebagai alternatif surat dan perluasan bukti petunjuk selama dapat dijamin keotentikannya.