Articles
<![CDATA[Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Harahap, Asliani]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.447 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v3i2.3152
<![CDATA[Educative judicial system must be the priority of the judge in making a decision. Placing children in prison will always be the last choice with the shortest possible period of time. Placing children in institutions that have social benefits and functions as well as improvements for children is better, but it is hoped that these institutions can provide care, protection, education and special skills that are educational in nature so that they can be used to help them social construction and productive in the community. The educational punishment system in the juvenile court system in its application is beneficial to children as perpetrators of crimes, which is expected in the protection of children as perpetrators of criminal offenses should receive serious attention from the government. Children who are compliant with the law in the position of children as perpetrators of crime, in addition to needing protection and self-security also require legal regulations that guarantee the interests of children. The benefit for children as perpetrators of crime is that the development of the child's soul is not disturbed and for the protection and interests of the child.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Asliani Harahap]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.748 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2268
<![CDATA[Kondisi KUH Pidana yang berasal dari Belanda telah lama berlaku di Indonesia diyakini sudah dalam keadaan tertinggal dalam konteks kekinian seiring dengan berkembangnya dinamika di masyarakat plus banyak sekali konten-konten dalam kitab hukum tersebut yang bertentangan dengan budaya lokal yang ada dan hidup di Indonesia. Adanya fakta-fakta itu seharusnya menjadi awal upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan menjadikan hukum pidana adat sebagai bagian dari sumbernya. Muatan hukum pidana yang berbasis hukum adat dianggap penting karena lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meskipun tidak seluruhnya konten pembaharuan hukum pidana tersebut berasal dari hukum pidana adat, paling tidak hukum pidana adat dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sumber hukum pidana nasional.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ]]>
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Mhd Teguh Syuhada Lubis]]>
<![CDATA[ IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 2 (2021): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/ihsan.v3i2.8288
<![CDATA[Perhatian khusu yang di berikan oleh kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan yang dapat dilakukan agar kedepannya dengan pengoptimalan Organisasi tersebut dapat meminimalisir peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga]]>
<![CDATA[Community Economic Development Prospect Based on Wakaf Funds ]]>
<![CDATA[Ida Martinelli]]>;
<![CDATA[Asliani Harahap]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 2, No 4 (2019): Budapest International Research and Critics Institute November ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v2i4.640
<![CDATA[Wakaf is a philanthropic institution that is quite old in Islamic history. The purpose of the existence of wakaf is not only just taqarrub to Allah SWT, but also gives the economic impact of wakaf objects. Wakaf is one of the solutions given by Allah to eliminate the gap between rich and poor people. Indeed wakaf has a very high economic potential in the welfare of the people. Through cash wakaf or wakaf cash investment in wakaf property in the form of plantations and others indicates that Islam does not leave its people in poverty. Based on this, the wakaf should no longer be oriented towards mosques, madrassah, burial ground, but rather towards a more productive direction producing new economic resources intended for the welfare of the people.]]>
<![CDATA[Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process ]]>
<![CDATA[Asliani Harahap]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 1 (2020): May-August ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v1i1.3
<![CDATA[Instructional evidence is used to increase the judge's conviction that the defendant is guilty or not. Guidance is obtained from witness testimony, letters as well as from statements of the defendant which are put together, then put together and will produce one clue that can strengthen the judge's conviction that the defendant is guilty or not. This writing uses a normative juridical legal research method (normative research) with descriptive analytical research specifications using secondary data. The data collection procedures are in the form of documentation of notes or quotations, search of legal literature, books and others related to problem identification both offline. and online, which is then analyzed through the content analysis method (centent analysis method) with a focus on the problem of how to organize the evidence in the prosecution of a criminal case by the public prosecutor and how the prosecutor's use of instructional evidence in prosecuting criminal cases. Based on the results of the research that the provisions in Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code state that an indication is an act, event or situation which due to its compatibility, either between one another, or with the criminal act itself, indicates that a criminal act has occurred and who the culprit. What is meant by directives is actions, events or things which are compatible with each other and the act that the accused is accused of showing clearly that a crime has been committed and who committed it.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar ]]>
<![CDATA[Asliani Harahap]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v1i1.14
<![CDATA[Akhir –akhir ini banyak beredar dimasyarakat peredaran sediaan farmasi tanpa mempunyai izin edar. Maraknya peredaran sediaan farmasi membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pelaku dengan sengaja mengedarkan sediaam farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan tindak pidana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dengan tahap aplikasi yaitu dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi yaitu : Pasal 386 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan obat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Serta dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ancaman pidananya adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pada putusan pemberian pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masih terbilang sangat ringan apalagi dilihat dari efek kerugian masyarakat dan dilihat dari jenis obat termasuk jenis obat keras yang seharusnya obat tersebut bisa diedarkan berdasarkan resep dokter.]]>
<![CDATA[Model Pembelajaran Berbasis Bedah Perkara Pidana Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ]]>
<![CDATA[Mhd. Teguh Syuhada Lubis]]>;
<![CDATA[Asliani Asliani]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v6i2.9432
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang perlu kiranya dilakukan evaluasi terkait perbaikan dan perubahan model atau cara pembelajaran materi perkuliahan dari pola atau model yg konvensional pada pembelajaran tatap muka dengan cara atau model yang dianggap lebih efektif, agar mahasiswa lebih mudah dalam memahami dan mengerti materi perkuliahan yang akan disampaikan terkhusus pada mata kuliah wajib di program studi yang menjadi penting untuk bekal mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi sarjana hukum yang memiliki kompentensi ke ilmuan di bidang hukum. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Tulisan ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan model pembelajaran pada mata kuliah hukum pidana dimana selama ini dosen hanya menggunakan cara atau pola konvensional yang hal tersebut justru menjadi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan sebab cara atau pola tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, mahasiswa harus diberikan cara atau model pembelajaran yang menarik sebagai cara untuk mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan pada mata kuliah hukum pidana.Kajian ini menyimpulkan bahwa Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum pidana indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sumber-sumber hukum pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Sulitnya untuk memberikan pemahaman tentang materi mata kuliah hukum pidana dan secara khusus sulitnya mahasiswa mencerna materi perkuliahan hukum pidana merupakan bagian terpenting untuk melakukan inovasi dan pembaharuan model pembelajaran dalam mata kuliah hukum pidana ini, maka model pembaharuan yang ditawarkan adalah Model Pembelajaran berbasis bedah perkara pidana sebagai cara untuk mendukung program Merdeka belajar kampus merdeka]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Ismail Koto]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.261
<![CDATA[Whistleblower is someone who reports an act against the law, especially corruption in the organization or agency where he works. In the investigation process, whistleblower information is needed as a key witness to uncover the truth of the facts committed by the perpetrators who require legal protection from the government and law enforcement officers who are submitted to the Witness and Victim Protection Agency in order to maintain the safety of themselves and their families as well as assets in accordance with applicable legal regulations. The purpose of this study is to determine the protection of whistleblowers as key witnesses who provide information about criminal acts that have occurred. In this research, normative juridical research is used to process data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers get protection from the authorities to reveal a legal truth about criminal acts of corruption in accordance with laws and regulations with certain limits in a business. especially the police in coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which has the authority to provide legal protection to the judicial process in accordance with statutory regulations]]>
<![CDATA[PENELANTARAN ORANG SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Asliani Asliani]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan hanya kekerasan secara fisik saja akan tetapi juga berkaitan dengan kekerasan psikis (kejiwaan), yaitu berupa tekanan bathin yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada yang lainnya. Salah satu bentuk kekerasan psikis (kejiwaan) itu adalah seperti penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga. Kalau kekerasan secara fisik seperti penganiayaan mudah untuk dikenali dan dapat secara transparan dibuktikan. Akan tetapi kalau penelantaran rumah tangga dapat juga dibuktikan dengan cara yaitu suami sebagai kepala keluarga membiarkan kehidupan istri dan anak-anaknya terancam sehingga masa depannya menjadi tidak pasti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kategori hukum untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai penelantaran dalam lingkup rumah tangga, serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku penelantaran terhadap orang dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang kategori penelantaran dalam lingkup keluarga yaitu mengabaikan dan menelantarkan pihak lain yang merupakan tanggungjawabnya dalam keluarga. Pertanggungjawaban penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 49 huruf (a) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>;
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala. ]]>
