Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot Bernardus Seran Kehik; Medan Yonathan Mael
AGRIMOR Vol 2 No 04 (2017): AGRIMOR - October 2017
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.911 KB) | DOI: 10.32938/ag.v2i04.319

Abstract

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Desa Usapinonot adalah salah satu desa di kecamatan Insana Barat, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang juga memperoleh ADD sebagaimana desa lainnya di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pengelolaan ADD dalam peningkatan perekonomian masyarakat petani di desa Usapinonot. Penelitian dilaksanakan di desa Usapinonot, kecamatan Insana Barat, kabupaten TTU pada bulan April sampai Juli 2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil menggunakan metode purposive, berjumlah 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 1) pengamatan (observation); 2) wawancara (interview); dan 3) studi pustaka (dokumentation study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti Medan Yonathan Mael
AGRIMOR Vol 2 No 04 (2017): AGRIMOR - October 2017
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.824 KB) | DOI: 10.32938/ag.v2i04.321

Abstract

Penanggulangan masalah sosial rawan pangan di kabupaten TTU dilakukan pemerintah lewat berbagai program, salah satunya adalah pemerintah menerapkan program Padat Karya Pangan (PKP). Dalam tataran pelaksanaan, program PKP belum sepenuhnya mencapai target baik mencakup tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program PKP di kecamatan Noemuti, kabupaten TTU. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi adalah seluruh aparatur pemerintah yang bekerja pada Dinas Pertanian kabupaten TTU dan RTS-PM di kecamatan Noemuti sehingga total populasi berjumlah 192 orang. Responden ditentukan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 28 orang. Secara operasional ukuran yang digunakan dalam mengkaji kebijakan pemerintah dalam program PKP di kecamatan Noemuti meliputi perencanaan (pleaning), pelaksanaan atau implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observation), wawancara (interview), dan studi pustaka (dokumentation study). Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan program PKP yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten TTU belum maksimal sebab belum memberikan motivasi dan penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan PKP. Pada tahapan pelaksanaan program PKP telah berjalan namun belum secara efektif dan efisien, sehingga program PKP hingga tahun ketiga tidak memenuhi target luas lahan RTS-PM sebesar 75 are sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pelaksanaannya. Tahapan Pengawasan program padat karya pangan telah berjalan, namun hanya dilakukan tiga kali sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program tepat sasaran sesuai dengan target menuju pensiun petani. Evaluasi dari program PKP yang hanya berjalan atau dilaksanakan pada tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten sehingga dapat merealisasi masukan-masukan yang merupakan tindakan konkret sebagai lanjutan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan PKP.
Eksistensi Banul sebagai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan oleh Lembaga Adat di Desa Tun’noe Kecamatan Miomaffo Timur Fidelis Atanus; Theodorus Monaldus Yanuaris Nabu; Medan Yonathan Mael
AGRIMOR Vol 3 No 2 (2018): AGRIMOR - April 2018
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.183 KB) | DOI: 10.32938/ag.v3i2.322

Abstract

Banul merupakan salah satu kearifan lokal di desa Tun’noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Banul juga merupakan salah satu tradisi larangan adat yang masih berlaku di desa Tun’noe sampai sekarang dalam era otonomi daerah ini. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat keteraturan, tingkat kepatuhan dan tingkat kesesuaian Banul di desa Tun’noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten TTU. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juli 2017 di desa Tun’noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten TTU, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengambilan data dari lapangan digunakan beberapa teknik antara lain pengamatan yang mendalam (observasi), wawancara (interview) dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Banul dari aspek tujuannya sebenarnya cukup membantu masyarakat dalam mengelola lingkungan dan kesejahteraannya, selain itu Banul juga bernilai Sosial. Hal ini disebabkan karena dengan Banul maka kehidupan sosial masyarakat, panen dan keseimbangan lingkungan dapat diatur. Kepatuhan masyarakat terhadap Banul belum maksimal diterapkan karena perbendaan persepsi tentang hak milik terhadap apa yang dilarang. Di satu sisi ada hukum adat yang melarang namun disisi lain apa yang dilarang adalah kepemilikan pribadi atau suku. Seharusnya Banul tidak mengenal kepemilikan pribadi atau suku karena berkaitan dengan keseluruhan lingkungan atau ekosistem dan merupakan kesepakatan seluruh masyarakat. Tradisi Banul belum searah dengan hukum formal, sehingga perlu adanya peraturan daerah dan peraturan desa tentang pelestarian kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi Banul.
ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MARIA FATIMA LAKLO; Medan Yonathan Mael
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah “bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara?”. Fokus Penelitian adalah “akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ditinjau dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahuiAkuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.
Sinergitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara Dian Festianto; Marthen Patiung; Medan Yonathan Mael; Agustinus Longa Tiza
Savana Cendana Vol 4 No 02 (2019): Savana Cendana (SC) - April 2019
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.146 KB) | DOI: 10.32938/sc.v4i02.461

Abstract

This study describes the synergy of the Regional Device Organization (OPD) in the implementation of the Sari Tani program as the flagship program of Timor Tengah Utara (TTU) regency, which is conducted with an analytical descriptive case study approach with the aim of establishing an alternative model in the acceleration policy of agricultural sector order to realize food sovereignty in TTU district. The size of synergy includes the intensity of coordination and synchronization between OPD from the formulation stage to the implementation of the policy. Primary data collection through interviews with stakeholders by using purposive sampling technique, to fulfillment the objectivity of the research community farmers interviewed as additional informants with cluster sampling techniques, while secondary data obtained through related institutions. Observation is also done to understand the attitude and behavior of research subjects. In order to improve internal validity, the author uses the triangulation method. The result of the research shows that the performance of the flagship program TTU Regent has not been optimal because the revolving funding is based on the result of the effort outside the flagship program. This is due to the low coordination between OPD resulting in overlapping the implementation level, while internally there is no control instrument field, in addition to the recruitment process of field assistants tends to be politicized, thus affecting the capability of field assistants. For that, the government needs to establish a special team to monitor in order to increase acceleration between OPD.