Hakim, Muhammad Lukman
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERUBAHAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA ENCLAVE PASCA PENETAPAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Rouf, Abdul; Hakim, Muhammad Lukman; Utaminingsih, Alifiulahtin
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di tenggah-tenggah Desa Ngadas akan membawa bentuk perubahan sosial dalam struktur masyarakat. Masyarakat yang awalnya bergantung dengan alam sekarang ketergantungan tersebut harus terbatasi dengan bentuk konservasi dari taman nasional. Munculnya konflik kepentingan lahan perbatasan milik masyarakat dengan taman nasional akan memicu terbentuknya perubahan sosial dalam segi mata pencarian masyarakat, selain itu pandangan masyarakat Desa Ngadas yang mengangap bahwa taman nasional merupakan pendatang baru, sedangkan Desa Ngadas sudah ada sejak dulu sebelum taman nasional hadir. Perubahan sosial masyarakat akan terbentuk dari pola tindakan rasional masyarakat. Pola tindakan masyarakat muncul dilihat dari semenjak Desa Ngadas menjadi salah satu desa enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Perubahan sosial masyarakat ini akan ditinjau dengan teori Rasionalisme dari Max Weber. Perubahan sosial tersebut yang akan memunculkan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif dari perubahan tersebut akan memciptakan kesejahteraan sosial sedangkan dampak negatif akan memicu terbentuknya kesenjangan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial akan ditinjau dengan konsep kesejahteraan sosial dengan mencacu pada indikator kesejahteran dari BPS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, metode yang digunakan adalah study kasus dan teknik pengambilan data dengan mengunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil yang diperoleh di lapangan  Pola tindakan masyarakat yang tradisional serta mengedepankan adat dan tradisi tengger yang berperan besar dalam tidak terbentuknya perubahan, perubahan dalam segi ini terjadi pada segi etika sosial masyarakat. Perubahan pola perkembangan keyakinan masyarakat yang awalnya mengalami penolakan tetapi kini malah kerukunan dan tolerasnsi sangat dijunjung masarakat Desa Ngadas. Pola hubungan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Ngadas dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terjalin kurang baik. Perkembangan mata pencarian masyarakat yang semula pertanian kini berkembang ke sektor pariwisata. Dari sektor kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Ngadas mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, hampir pendapatan perkapita masyarakat mencapai 19 juta. Banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di Desa Ngadas membuat pengganguran tidak ada bahkan tenaga kerja harus di datangkan dari luar desa, tingkat pendidikan yang relatif rendah, akses jalan penghubung antara Dusun Jarak Ijo dan Dusun Ngadas masih berupa jalan tanah yang sewaktu-waktu dapat terputus.
ANALISIS PROBLEMATIKA PERIZINAN PERTAMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN PASURUAN) Ambarwati, Rizky Dwi Septi; Ulfah, Irma Fitriana; Hakim, Muhammad Lukman
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang problematika perizinan pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan new institusionalism berdasarkan institusionalis empiris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deksriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat peran dari aktor yaitu Pemerintah sebagai pemberi izin, swasta sebagai pemohon, dan masyarakat yang menerima dampak. Permasalahan perizinan ini diakibatkan dari perpindahan wewenang dari kabupaten beralih ke provinsi. Permasalahan yang banyak terjadi adalah pada saat peninjauan lapangan. Dimana, dalam proses peninjauan lapangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan kurang efektifnya kebijakan baru. Hal ini dilihat dari jarak yang semakin jauh menyebabkan perlunya biaya dan waktu tambahan yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya adalah kurang maksimalnya pengawasan terkait pertambangan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat, ketidaktahuan pemohon terkait proses perizinan yang baru, dan kendala anggaran dan sumber daya manusia dalam mengurus izin tambang. Sehingga, berakibat pada saling menyalahkannya Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap terjalin komunikasi yang baik sebagai bentuk adanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang ada.
EVALUASI PROGRAM GERTAK SEBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 (Studi Kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak) Mukholiq, Ilham; Gustomy, Rachmad; Hakim, Muhammad Lukman
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan dan implementasi program Gertak di Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi kemiskinan. fokus utama penelitian ini adalah permasalah kemiskinan yang masih belum berkurang pasca implementasi program Gertak khususnya di Desa Bendoagung. Di desa tersebut angka kemiskinan justru tidak ada bedanya antara sebelum dan sesudah adanya program Gertak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan informan adalah purposive sampling. Untuk menilai program Gertak ini peneliti menggunakan kerangka teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Danie Stufflebeam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi konteks program Gertak ini telah sesuai dengan permasalahan kemiskinan yang ada. Sedangkan dari sisi input, baik strategi, unsur pelaksana sudah siap akan tetapi dari sisi pendanaan masih masuk dalam kategori pemborosan. Kemudian dari sisi proses dan hasil masih belum sesuai dengan tujuan dan input yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan masih gagal dalam mengatasi kemiskinan di Bendoagung.