Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI Nurhayati, Nurhayati; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.886 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.468

Abstract

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah termasuk BPN adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Governance dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam menerapkan prinsip Good Governance guna memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, menerapkan beberapa prinsip-prinsip good governance di antaranya prinsip transparansi, prinsip pelayanan prima dan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Untuk menerapkan good governance dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat beberapa kendala dalam penerapan good governance yaitu diantaranya masih minimnya sumber daya manusia, Melekatnya stigma negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah serta Masih minimnya sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PALU Adawiyah, Rabiatul; Haling, Syamsul; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.197 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.469

Abstract

Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.
FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017 Sakaria, Heriati; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.499 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.465

Abstract

Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Anggota DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan Untuk mengetahui kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  fungsi pelayanan sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Palu. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian ini adalah fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD  belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana