Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Demography Journal of Sriwijaya

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TALANG PUTRI PALEMBANG Asnani Asnani; Dadang Hikmah Purnama; Dwi Putro Priadi
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 1 No 2 (2017): DEJOS VOL 1, NO 2 (Juli 2017)
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu masalah yang dihadapi wilayah perkotaan ialah masalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk. Tingginya harga tanah di Pusat Kota menyebabkan masyarakat mencari areal permukiman di pinggiran kota, dengan lingkungan yang tidak memadai, sehingga menjadikan lingkungan tidak teratur, serta sarana dan prasarana yang sangat minim menjadikan lingkungan perumahan menjadi Kumuh. Penelitian ini untuk mengetahui kharakteristik fisik dan non fisik Kelurahan Talang Putri Palembang. Hasil identifikasi tersebut dijadikan pedoman dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Talang Putri. Identifikasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu kriteria fisik yang terdiri dari kepemilikan rumah, kondisi bangunan, jenis bangunan, kepadatan bangunan, MCK, air bersih, drainase, jalan lingkungan. Untuk proses analisis menggunakan teori Geoffrey dan untuk konsep penataan permukiman kumuh menggunakan teori Peter Kartz. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan secara umum kharakteristik permukiman di Kelurahan Talang Putri Plaju terindikasi sebagai kawasan kumuh, di mana kondisi sarana dan prasarana yang buruk, kelayakan bangunan rendah, dan rendahnya penghasilan masyarakat sehingga motivasi untuk memiliki lingkungan dan rumah yang layak sangat rendah. Konsep penataan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri yang direkomendasikan adalah dengan peremajaan kawasan, yaitu dengan pengembangan rumah bagi masyarakat setempat serta memperbaiki jalan lokal, drainase, TPS, sanitasi, dan akses air bersih. Dengan demikian penelitian ini hendaknya dapat menjadi dasar penyusunan rencana dalam proses penataan permukiman kumuh di Kelurahan Talang Putri Plaju sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SUNGAILIAT DAN BELINYU KABUPATEN BANGKA Toha Budi Sri Pujiastuti; Ardiyan Saptawan; Dadang Hikmah Purnama
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 3 No 1 (2015): Vol 3, No 1, Juli 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan pintu gerbang bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan publik salah satunya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan harus diberikan kewenangan yang sesuai karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian kewenangan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian tesis ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Infoman pada penelitian ini ditentukan secara porposive juga snowball sampling. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat bisa dilaksanakan sehingga kewenangan dikembalikan lagi pelaksanaannya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Bangka. Kewenangan tidak bisa dilaksankan kecamatan terkait keterbatasan sumber daya di kecamatan baik sumber daya manusia maupun keuangan. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar dalam pendelegasian kewenangan, pemberi kewenangan harus mempertimbangkan kemampuan penerima kewenangan. Kata kunci : implementasi, pelayanan administrasi terpadu, kecamatan, kewenangan PENDAHULUAN Bentuk pendelegasian kewenangan untuk meningkatkan