cover
Contact Name
Hendra
Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281908756400
Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
ISSN : -     EISSN : 24600369     DOI : -
Core Subject : Social,
Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Articles 77 Documents
RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA Ilmar, Anwar
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena radikalisme dan gerakan sosial baru pasca runtuhnya Uni Sovyet. Sebelumnya, wacana gerakan sosial sangat didominasi oleh perspektif marxisme. Wacana kelas yang bersifat determinisme ekonomi sering kali menjadi rujukan untuk menjelaskan berbagai fenomena gerakan sosial yang menuntut persamaan, redistribusi, dan keadilan. Belakangan, tuntutan tersebut tidak hanya dimainkan oleh wacana kelas dan isu-isu ekonomi saja, melainkan juga isu-isu lainnya seperti kebudayaan, lingkungan, gender, etnis, dan lain sebagainya juga hadir sebagai isu-isu utama dalam gerakan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena radikalisme gerakan berbasis etnis dengan mengambil kasus Organisasi Papua Merdeka. Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan Organisasi Papua Merdeka merupakan wujud dari gerakan sosial baru yang mengusung identitas etnis sebagai lokus gerakannya. Organisasi Papua Merdeka juga merupakan gerakan radikal yang memiliki stated goals untuk mendirikan negara Papua merdeka dan melakukan perjuangan senjata untuk mewujudkan tuntutannya. Sehingga karakter gerakan sosial baru dan alternatif perjuangan yang dirumuskan oleh Laclau dan Mouffe melalui perjuangan demokratik tidak relevan untuk kasus Organisasi Papua Merdeka. Oleh karenanya, artikel ini merumuskan adanya gerakan sosial baru yang mengalami radikalisme gerakan sebagaimana yang terjadi pada Organisasi Papua Merdeka. Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru, Radikalisme, Organisasi Papua Merdeka, Politik Identitas
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI ANALISA KINERJA DAN PENGELOLAAN SISTEM POLITIK Efriza Efriza
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v4i1.1133

Abstract

Abstract: This paper attempts to evaluate the performance of the political system of Jokowi government. According to the authors, Jokowi-JK government today has quite managed to prove the consistency of its performance and that is the implementation of the spirit of the cabinet work, but failed in the commitment of the cabinet formation of work such as not sharing power. This study found that manage the territory support of Jokowi more likely to choose the concept of win-win solution, to bring together the diverse interests of a demand towards the political system Perspective theory applied is the Political System Analysis of David Easton and Structural and Functional Analysis of Gabriel Almond; to explain the working of the political system of Jokowi governance.Keywords: Political Systems, Political Systems and Environment, Jokowi Government   Abstrak: Tulisan ini mencoba mengevaluasi kinerja sistem politik pada pemerintahan Jokowi. Menurut penulis, pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah cukup berhasil membuktikan konsistensi kinerja dan kerjanya yang merupakan implementasi dari semangat kabinet kerja, tetapi gagal dalam komitmen pembentukan kabinet kerjanya seperti tidak bagi-bagi kekuasaan.Penelitian ini menemukan bahwa dalam mengelola wilayah dukungan Jokowi lebih cenderung memilih konsep win-win solution, untuk mempertemukan beragam kepentingan dari suatu tuntutan terhadap sistem politik. Perspektif teori yang diterapkan adalah Analisis Sistem Politik dari David Easton dan Analisis Struktural Fungsional dari Gabriel Almond; untuk menjelaskan kerja sistem politik dari pemerintahan Jokowi.Kata Kunci: Sistem Politik, Sistem Politik dan Lingkungan, Pemerintahan JokowiAbstract:This paper attempts to evaluate the performance of the political system of Jokowi government. According to the authors, Jokowi-JK government today has quite managed to prove the consistency of its performance and that is the implementation of the spirit of the cabinet work, but failed in the commitment of the cabinet formation of work such as not sharing power. This study found that manage the territory support of Jokowi more likely to choose the concept of win-win solution, to bring together the diverse interests of a demand towards the political system Perspective theory applied is the Political System Analysis of David Easton and Structural and Functional Analysis of Gabriel Almond; to explain the working of the political system of Jokowi governance.Keywords: Political Systems, Political Systems and Environment, Jokowi Government   Abstrak: Tulisan ini mencoba mengevaluasi kinerja sistem politik pada pemerintahan Jokowi. Menurut penulis, pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah cukup berhasil membuktikan konsistensi kinerja dan kerjanya yang merupakan implementasi dari semangat kabinet kerja, tetapi gagal dalam komitmen pembentukan kabinet kerjanya seperti tidak bagi-bagi kekuasaan.Penelitian ini menemukan bahwa dalam mengelola wilayah dukungan Jokowi lebih cenderung memilih konsep win-win solution, untuk mempertemukan beragam kepentingan dari suatu tuntutan terhadap sistem politik. Perspektif teori yang diterapkan adalah Analisis Sistem Politik dari David Easton dan Analisis Struktural Fungsional dari Gabriel Almond; untuk menjelaskan kerja sistem politik dari pemerintahan Jokowi.Kata Kunci: Sistem Politik, Sistem Politik dan Lingkungan, Pemerintahan Jokowi
PENGARUH BUDAYA KERJA, KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. KAI DAOP 5 PURWOKERTO ,, Karsono; Kurniasih, Denok; Puspita, Dyah Retna
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Employee performance is very important for an organization to achieve its goals. This study aims to analyze the influence of work culture, on employee performance, leadership on employee performance, work discipline on employee performance, compensation on employee performance and work culture, leadership, work discipline, compensation on employee performance at PT. KAI Daop 5 Purwokerto. The study population is all employees of PT. KAI Daop 5 Purwokerto as many as 623 employees. Determination of sample size with Slovin formula obtained by 86 respondents. The data used is the primary data obtained from the questionnaires distributed to respondents.Tehnik data analysis used is a quantitative approach. The data of the research were analyzed using multiple regression analysis. The results showed that: Work culture affect the performance of employees means that if the work culture increases then the performance of employees will increase. Leadership affects the performance of employees means that if the existing leadership is conducive to work then the performance of employees will increase, work discipline does not affect the performance of employees means employees who discipline work high and employees who work discipline less have the same performance height, Compensation effect on the performance of meaning if the compensation increases then employee performance will increase, work culture, leadership, work discipline and compensation together affect the employee's performance, meaning that if work culture, leadership, work discipline and compensation together increase the employee performance will increase. Keywords: Working Culture, Leadership, Work Discipline, Compensation, Employee Performance. Abstrak: Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja, terhadap kinerja pegawai, kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, kompensasi terhadap kinerja pegawai dan budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi terhadap kinerja pegawai di PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Populasi penelitian adalah semua karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto sebanyak 623 orang karyawan. Penentuan ukuran sampel dengan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 86 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada responden.Tehnik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya apabila budaya kerja meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya apabila kepemimpinan yang ada sangat kondusif untuk bekerja maka kinerja karyawan akan meningkat, Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya pegawai yang disiplin kerjanya tinggi dan pegawai yang disiplin kerjanya kurang memiliki kinerja yang sama tingginya, Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja artinya apabila kompensasi meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat, Budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai, artinya apabila budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasi  secara bersama-sama mengalami peningkatan maka kinerja karyawan akan meningkat. Kata Kunci:  Budaya Kerja, Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kompensasi, Kinerja   Pegawai.
ANALISIS AKTOR YANG BERPERAN DAN MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG : STUDI DI KABUPATEN PANDEGLANG AGUS LUKMAN HAKIM
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v5i1.1647

Abstract

Abstrak: Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten telah menetapkan Perda No. 03 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Pasca implementasi Perda tersebut  belum berdampak pada pembangunan Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor yang berperang dan berpengaruh dalam implementasi Perda RTRW. Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi, angket dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen terkait kebijakan tata ruang. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan alat analisis stakeholder dan Content Analysis. Hasil penelitiannya adalah aktor yang berkepentingan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang adalah Bupati. Adapun instansi yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam kebijakan tata ruang adalah Bappeda, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemukiman, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,  Komisi I DPRD Pandeglang, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemain kunci atau key player dalam implementasi kebijakan adalah Bupati dan Dinas/Badan yang terkait.  Adapun aktor yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruhnya besar  dalam kebijakan tata ruang di Pandeglang, yaitu Investor, Wartawan, LSM dikategorikan ke dalam Contest Setter (pendukung). Adapun aktor yang memilik kepentingan dan pengaruh kecil adalah media massa sehingga dikategorikan sebagai crowd (pengikut lain). Implementasi kebijakan tata ruang sangat tergantung keberpihakan tata ruang dari pengambil kebijakan yaitu kepala daerah sehingga kebijakan tata ruang merupakan aspek politik bukan aspek teknis.Kata kunci : Kebijakan Tata Ruang, Aktor Berkepentingan dan Berpengaruh, Politik Tata Ruang
PATTANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION: FROM JIHAD TO LOCAL POLITICS MOVEMENT Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, Theresia Octastefani
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i1.431

Abstract

ABSTRACT In the Kingdom of Thailand, politics and governmental system have close relation with Buddha as official state religion. Moreover Thai government implementing assimilation policy and determine Buddhist Thai as a single national culture and identity. These Thai government autocracy causes the emerged of various resistance group; among other is Pattani United Liberation Organization (PULO) which established in 1968. The research result showed that from the perspective of Thai government, PULO is rebellion, separatist and terrorist. But from the perspective of Malay Muslim in the south, PULO is manifestation of jihad, struggle and heroism. In the beginning, PULO was established in order to fight toward Thai government discrimination toward Malay Muslim in Pattani. But later, PULO’s movement orientation is converted as local politics movement which tries to obtain authority to manage Pattani. Moreover hardly they also try to establish Pattani Darussalam state through political of identity issues for getting public attention. Keywords: PULO, Jihad, Local Politics, Political of Identity   ABSTRAK Di Kerajaan Thailand, sistem politik dan pemerintahan memiliki hubungan erat dengan agama Budha sebagai agama resmi negara. Lebih dari itu pemerintah Thailand juga menerapkan kebijakan asimilasi budaya dan menentukan Budha Thailand sebagai budaya dan identitas tunggal nasional. Otokrasi pemerintah Thailand tersebut menyebabkan munculnya berbagai kelompok perlawanan; antara lain Organisasi Pembebasan Pattani Bersatu (PULO) yang didirikan pada tahun 1968. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah Thailand, PULO adalah pemberontak, separatis dan teroris. Tapi dari perspektif Muslim Melayu di selatan, PULO adalah manifestasi dari Jihad, perjuangan dan kepahlawanan. Pada awalnya, PULO didirikan untuk melawan diskriminasi pemerintah Thailand terhadap Muslim Melayu di Pattani. Namun kemudian, orientasi gerakan PULO berubah menjadi gerakan politik lokal yang mencoba mendapatkan kewenangan untuk mengelola Pattani. Lebih dari itu secara lebih keras mereka juga mencoba mendirikan negara Pattani Darussalam melalui isu politik identitas untuk mendapatkan perhatian publik. Kata-kata Kunci: PULO, Jihad, Politik Lokal, Politik Identitas
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIANDI KABUPATEN BANYUMAS: STUDI TRANSISI PASCA REGULASI YANG INKONSTITUSIONAL Dodi Faedlulloh
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i2.508

Abstract

ABSTRAK   Dinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui pro-kontra. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagaian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 ini berarti perkoperasian di Indonesia secara tidak langsung diatur oleh regulasi yang bermasalah. KUD Aris dan KPRI Sehat RSMS memilih pro dengan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 sedangkan Kopkun dan CU Cikalmas memilih untuk tetap mengkritisi regulasi tersebut. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik. Baik relasi dengan para anggotanya, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya partisipasi anggota dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. Coping Mechanism yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan kelonggaran untuk menterjemahkan UU No. 25 tahun 1992 dalam pelaksanaanya. Kata Kunci : Implementasi, Koperasi, Undang-Undang
IMPLEMENTASI STRATEGI PADA PENGEMBANGAN WISATA DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA Nurlaili Restiana; Denok Kurniasih; Muslih Faozanudin
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.920

Abstract

Abstract: The development of the tourism sector is very important, especially for the District of Banjarnegara in the area of ​​Tourism Dieng which is a natural tourist area that attracted many visitors. Tourism sector is the main sector of the economy of Banjarnegara Regency, but tourism development of Banjarnegara Regency also raises obstacles, so that tourism development effort needs to be done with and appropriate strategy. The research method used is qualitative method, with technique of selecting informant purposive sampling. From the result of the research, it is known that Implementation of development strategy of Dieng tourism area in Banjarnegara regency generally has been running well enough seen from 3 (three) aspects ie program, resources, and procedure. Researchers found that the development program of tourism destinations and technological resources capable of supporting the development of tourism Dieng. But there are still shortcomings in the aspect of resources, namely financial resources are still limited from the budget and there are still inadequate physical resources. Keywords: Strategy Implementation, Tourism Development, Nature Tourism  Abstrak: Pembangunan sektor pariwisata sangat penting, khususnya untuk Kabupaten Banjarnegara pada kawasan Wisata Dieng yang merupakan kawasan wisata alam yang cukup diminati banyak pengunjung. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan perkonomian Kabupaten Banjarnegara, namun pembangunan pariwisata Kabupaten Banjarnegara juga memunculkan kendala, sehingga upaya pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan dan strategi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata Dieng di Kabupaten Banjarnegara secara umum sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu program, sumber daya, dan prosedur. Peneliti menemukan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya tekhnologi mampu mendukung pengembangan wisata Dieng. Namun masih ada kekurangan dalam aspek sumber daya yaitu sumber daya keuangan masih terbatas dari APBD dan masih ada sumber daya fisik yang belum memadai. Kata kunci: Implementasi Strategi, Pengembangan Pariwisata, Wisata Alam  
MERITOKRASI DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENGARUH PILKADA LANGSUNG Firman Firman
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.1136

Abstract

Abstract: This study is about the meritocracy system of bureaucracy and the neutrality of civil state apparatus (ASN) in the face of elections to the elections. In various regions there is always a problem of bureaucratic professionalism issues. Despite the various regulations to regulate ASN to be neutral and independent so that the democratic process in this case direct election of the head of the region can run well. However, this issue is always repeated with different schemes for the lust of power and bureaucrat positions that can be facilitated or lifted / accelerated to occupy positions in the bureaucracy. Various rules and regulations were hit or forced only because they became part of the susceptibility when the pilkada was implemented. A regulation about ASN 2014 is expected to filter spoil system problems or promote a bureaucrat in certain positions only because of proximity or for being a successful team during the electionsKeywords: meritocracy system , bureaucracy, election                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Abstrak: Kajian ini tentang system meritokrasi birorkasi dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi pilkada sampai dengan pilkada usai. Diberbagai daerah selalu muncul persoalan permasalahan profesionalisme  birorkasi. Walaupun sudah lahir berbagai regulasi untuk mengatur agar ASN bisa bersikap netral dan independen agar proses demokrasi dalam hal ini pemilihan langsung kepala daerah bisa berjalan dengan baik. Namun, persoalan ini selalu berulang dengan skema yang berbeda untuk syahwat kekuasaan dan jabatan birokrat yang bisa dimudahkan atau diangkat/dipercepat untuk menduduki posisi dalam birokrasi. Berbagai aturan dan regulasi ditabrak atau dipaksakan hanya karena menjadi bagian suskesi saat pilkada dilaksanakan. Muncul regulasi tentang ASN 2014 diharapkan bisa menfilter persoalan spoil system atau mempromosikan seorang birokrat dalam posisi tertentu hanya gara-gara kedekatan atau karena menjadi tim sukses saat pilkada  Kata kunci: Sistem Merit, Birokrasi, Pemilu  Albrow, M. (1989). Birokrasi, diterjemahkan oleh Rusli Karim dan Totok Daryanto, PT. Tiara Wacana. Jakarta.Alon-Barkat, S., & Gilad, S. (2016). Political control or legitimacy deficit? Bureaucracies' symbolic responses to bottom-up public pressures. Policy & Politics, 44(1), 41-58.Assessment of hierarchical tendencies in an Indian bureaucracy. International Journal of Public Sector Management, 20(5), 380-391Cascio, W. F. (2006). The economic impact of employee behaviors on organizational performance. California Management Review, 48(4), 41-59.Kaufman, H. (1956). Emerging conflicts in the doctrines of public administration. American Political Science Review, 50(4), 1057-1073.Laski, H. J. (2014). Parliamentary Government in England (works of Harold J. Laski): A Commentary (Vol. 9). Routledge.Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. POLITIKA Jurnal Ilmu Politik MIP, 1(1), 67-74.Nadel, M. V., & Rourke, F. E. (1975). Bureaucracies. Handbook of Political Science, 5, 373-440.Rourke, F. E. (1984). Bureaucracy, Politics, and Public Policy. Boston: Little, Brown. RourkeBureaucracy. Politics, and Public Policy1984.Rourke, F. E. (1992). Responsiveness and neutral competence in American bureaucracy. Public Administration Review, 539-546.Setiyono, B. (2012). Birokrasi Dalam Perspektif “Politik & Administrasi” (Vol. 1). NUANSA.Soebhan, S. R. (2000). Model Reformasi Birokrasi Indonesia. Jakarta: PPW LIPI.Sudirman ://makassar.tribunnews.com/2016/08/26/daftar-nama-nama-pejabat-soppeng-yang-baru-dilantik diakses pada tanggal 2/10/2017Thoha, M., & Organisasi, P. (1993). konsep dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.Thompson, J. D. (1967). Organizations in action: Social science bases of administrative theory. Transaction publishers.Woo, K. H. (2015). Recruitment Practices in the Malaysian Public Sector: Innovations or Political Responses?. Journal of Public Affairs Education, 229-246.Janesick, J., Pinter, J., Potter, R., Elliot, T., Andrews, J., Tower, J., ... & Bishop, J. (2009, August). Fundamental performance differences between CMOS and CCD imagers: part III. In Proc. SPIE (Vol. 7439, p. 743907).
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT Sri Henny Indarti
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v5i1.1650

Abstract

Abstrak. Globalisasi telah membawa warna dan pengaruh yang bisa dikatakan cukup berarti, baik dari sisi kehidupan maupun dari materi serta sasaran yang menjadi ruang lingkupnya. Tak terlepas juga dari peran perempuan yang juga selalu menjadi sorotan dan materi yang menarik untuk dibahas. Melalui beberapa pendekatan, peran perempuan dapat kita lihat kiprahnya dalam membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan, telah memberikan persepsi tersendiri mengenai masalah peran perempuan. Namun pada kenyataannya peran perempuan dalam proses pembangunan baik langsung maupun tidak langsung, dapat dikatakan merupakan bukti nyata peran itu sendiri. Kiprah bagi kaum perempuan di Indonesia telah terbuka sebagai buah hasil dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kata Kunci : peran, perempuan, pembangunan, masyarakat.
TAKAFUL KEBAKARAN SEBAGAI ALTERNATIF MEKANISME GANTI RUGI BAGI PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL DAN MODEL JARINGAN PENYEBARANNYA Bagus Ananda Kurniawan
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i1.429

Abstract

ABSTRAK   Konsep dan mekanisme operandi dalam Takaful Kebakaran sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena Takaful Kebakaran menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi (sharing of risk). Adanya Risk Sharing inilah cermin sikap tolong-menolong antara sesama seperti yang telah Rasulullah ajarkan kepada setiap umatnya. Mekanisme ganti rugi dalam Takaful Kebakaran tidak memberatkan pedagang, karena disesuiakan dengan kemampuan pedagang baik dari segi besarnya premi yang harus dibayar dan pemilihan jangka waktu pembayaran premi. Dalam penerapan Takaful Kebakaran juga tidak ada maisir, gharar dan riba yang masih ada pada asuransi kebakaran konvensional, yang telah dilarang Islam. Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat didalam penulisan ini maka metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif , yaitu suatu metode dalam meneliti status seseorang, suatu objek, suatu situasi atau kondisi sistem pemikiran. Pengembangan model jaringan penyebaran Takaful Kebakaran melalui konsep jaringan sosial merupakan refleksi dari pembangunan jaringan yang dilaksanakan Rasulullah ketika membina masyarakat Islam di Madinah, sehingga informasi dapat disebarkan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan tempat jaringan berkomunikasi, peran pemimpin, dan hubungan antara anggota jaringan dan juga hubungan dengan pihak luar yang dapat mendukung tersebarnya informasi. Kata Kunci : Takaful Kebakaran, Pedagang Pasar Tradisional ABSTRACT The concept and mechanisms of operation in accordance with the Fire Takaful Islamic economic principles, because the Fire Takaful adheres to the principles of helping to share the risk among insurance participants (sharing of risk). The existence Risk Sharing this attitude mirrors mutual help between fellow like that had the Prophet taught each of his people. Compensation mechanism in not burdening Fire Takaful traders, as adjusted by the ability of traders both in terms of the amount of premium to be paid and the premium payment term elections. In the application of Takaful Fire also no gambling, and usury gharar that still exist in the conventional fire insurance, which has been banned Islam. Based on the issues raised in this study, the research method used is descriptive qualitative approach, a method in researching the status of a person, an object, a situation or a condition system of thought. Development of network model Takaful Fire spread through the concept of social networking is a reflection of the development of the network carried the Prophet when fostering Islamic community in Medina, so that information can be disseminated effectively. It can be seen from the selection of a communication network, the role of the leader, and the relationship between members of the network and relationships with outside parties that support the spread of information. Keywords: Takaful Kebakaran, Traditional Market Traders