Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)

admpublik
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN : - EISSN : 24600369 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 96 Documents

1 2 3 4 5

INOVASI PELAYANAN KESEHATAN ‘BUMIL RISTI’ SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PUSKESMAS SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI Yusticia Tria Parwita
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v5i2.4389

Abstract This paper aims to describe the innovation of public services in the health sector through the Bumil Risti program at the Sempu Health Center, Sempu District, Banyuwangi Regency. Puskesmas Sempu face a problem, namely the high rate of maternal and infant mortality in Banyuwangi. The high mortality rate in this region occurs due to the slow service of pregnant women. Puskesmas Sempu create innovations in their services to be able to overcome the problems that are in the spotlight. The research findings show that the Bumil Risti service innovation carried out by Puskesmas Sempu is effective and efficient in reducing maternal and infant mortality rates in its operational areas. Innovations are made by providing services that end access, which can be obtained inside and outside the health center. By implementing this innovation, Puskesmas Sempu succeeded in eliminating the death rate in 2014 and 2015.Keywords: Innovation, Public Service, Bumil RistiAbstrak Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan publik dibidang kesehatan melalui program Bumil Risti di Puskesmas Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Puskesmas Sempu menghadapi masalah yaitu tingginya jumlah angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Banyuwangi. Tingginya angka kematian di wilayah ini terjadi karena lambatnya pelayanan ibu hamil. Puskesmas Sempu menciptakan inovasi dalam layanan mereka untuk dapat mengatasi masalah yang menjadi sorotan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan Bumil Risti yang dilakukan oleh Puskesmas Sempu efektif dan efisien dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah operasinya. Inovasi yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang menekankan kemudahan akses, yang dapat diperoleh di dalam dan di luar pusat kesehatan. Dengan menerapkan inovasi ini, Puskesmas Sempu berhasil meniadakan tingkat kematian pada tahun 2014 dan 2015.Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Bumil Risti

Peran Pendidikan dalam Proses Peacebuilding di Sierra Leone Ulfah Fatmala Rizky
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i2.4383

Abstract, This paper intends to describe the conflict that occurred in Sierra Leone which resulted in the Complex Political Emergency (CPE) condition and the role of education in the peacebuilding process in Sierra Leone. This condition has reduced the Human Development Index in the country. In order to raise the Human Development Index in Sierra Leone, the conflict must end immediately. One of the ways to end the conflict is by doing peacebuilding. The peacebuilding process can be done through education. In addition, by increasing access to education or rebuilding the education system. The five roles of education in the peacebuilding process, namely: first, skills training that offers a new way of life apart from violence. Second, education protects children. Quality education will provide physical, psychosocial, and cognitive protection for children. Third, education helps rebuild 'normality' and self-confidence. Fourth, education helps restore social capital that has been lost and damaged by prolonged conflict. Fifth, education contributes to social transformation. Through the literature study method, this paper found that educational interventions in Sierra Leone have a positive impact on the peacebuilding process. Keywords: conflict, role of education, peacebuilding Abstrak, Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan konflik yang terjadi di Sierra Leone yang melahirkan kondisi Complex Political Emergencies (CPE) dan bagaimana peran pendidikan dalam proses peacebuilding di Sierra Leone. Di mana kondisi ini telah menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Negara tersebut. Untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunana Manusia di Sierra Leone maka konflik harus segera diakhir. Salah satu cara untuk mengakhiri konflik adalah dengan melakukan peacebuilding. Proses peacebuilding dapat dilakukan melalui pendidikan. Selain itu, dengan meningkatkan akses pendidikan atau membangun kembali sistem pendidikan. Lima peran pendidikan dalam proses peacebuilding, yaitu: pertama, pelatihan ketrampilan yang menawarkan jalan kehidupan baru selain kekerasan. Kedua, pendidikan melindungi anak-anak. kualitas pendidikan akan memberikan perlindungan fisikal, psikososial, dan juga kognitif bagi anak-anak. Ketiga, pendidikan membantu membangun kembali ‘normalitas’ dan kepercayaan diri. Keempat, pendidikan membantu untuk memperbaiki modal sosial yang hilang dan rusak akibat konflik yang berkepanjangan. Kelima, pendidikan berkontribusi pada transformasi sosial. Melalui metode studi kepustakaan, tulisan ini menemukan bahwa intervensi pendidikan di Sierra Leone memberikan dampak positif terhadap proses peacebuilding. Kata kunci: konflik, peran pendidikan, pembangunan perdamaian

KALOBORASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RBA UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2018 Erastus Dominggus Benu; M.N.C.B Neolaka; Ajis S Adang Djaha
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4131

Abstract, Collaboration and coordination of the planning section with budget user units in terms of RBA preparation have not been established effectively and efficiently. Therefore, in this study researchers are interested in examining the collaboration and coordination built in preparing the University Budget Business Plan which is certainly an accumulation of programs and activities from all units in Undana as well as aspects that support and hinder the preparation of the RBA, so that the roots the problems in the drafting process have become more targeted and easily attainable. This study aims to identify the collaboration and coordination of the preparation of the Business Plan Budget (RBA) and to analyze aspects that support and hinder the preparation of the Business Plan Budget (RBA) of the University of Nusa Cendana in 2018. Research using qualitative descriptive methods. With data collection techniques of observation, interviews and documentation. collaboration and coordination that are built in preparing the University Budget Business Plan and aspects that support and hinder the preparation of the RBA, so that the root problems in the drafting process are more targeted and easily measured for achievement. The results of this study the preparation of the Budget Business Plan (RBA) is one of the important documents at the Public Service Board (BLU) satker. The formulation of the RBA began after the Determination of Undana as a BLU satker and the preparation of the RBA required intensive collaboration and coordination between units with the University so that there was synchronization of programs and activities in the preparation of the University RBA according to the prevailing mechanism. Collaboration and coordination have not been carried out effectively and efficiently. Key words: Collaboration, Coordination And Budget Abstrak, Kolaborasi dan koordinasi bagian perencanaan dengan unit-unit pengguna anggaran dalam hal penyusunan RBA belum terjalin secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti kolaborasi dan koordinasi yang dibangun dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran Universitas yang tentunya merupakan akumulasi program dan kegiatan dari semua unit yang ada di Undana serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat penyususun RBA tersebut, agar akar permasalahan dalam proses penyusunan menjadi lebih terarah dan mudah di ukur ketercapaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengengtahui kolaborasi dan koordinasi penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Untuk menganalisis Aspek-aspek yang mendukung dan menghambat penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Universitas Nusa Cendana tahun 2018. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. kolaborasi dan koordinasi yang dibangun dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran Universitas dan aspek-aspek yang mendukung dan menghambat penyususun RBA tersebut, agar akar permasalahan dalam proses penyusunan menjadi lebih terarah dan mudah di ukur ketercapaiannya. Hasil penelitian ini Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen penting pada satker Badan Layanan Umum (BLU). Penyusunan RBA ini mulai dilakukan setelah Penetapan Undana sebagai satker BLU dan Penyusunan RBA dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi intensif antar unit dengan Universitas sehingga adanya sinkronisasi program dan kegiatan dalam penyusunan RBA Universitas sesuai mekanisme yang berlaku. Kolaborasi dan koordinasi belum dilakukan secara efektif dan efisien. Kata kunci: Kolaborasi, Koordinasi Dan Anggaran

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK Raymundus I Wayan Ray
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i1.726

Abstract: This study aims to determine the effect of implementation of human resources policies and the competence of the effectiveness of waste management in Depok. The dependent variable in this study is the effectiveness of waste management, while the independent variable in this study is the implementation of human resources policies and competence. The approach used is quantitative analysis, using primary data obtained from questionnaires. Kuisiner distributed to 60 respondents, who are civil servants (PNS) from Depok City Sanitation Department. The results were obtained by partial calculation that the implementation of human resources policies and the competence of positive and significant impact on the effectiveness of waste management. Besides, the implementation of human resources policies and the competence of the results of calculations simultaneously positive and significant impact on the effectiveness of waste management in Depok. Keywords: Policy Implementation, HR Competence, and Management Effectiveness Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan dan kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kota Depok. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Sampah, sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan dan Kompetensi SDM. Pendekatan yang dipergunakan adalah analisis Kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Kuisiner yang disebarkan kepada 60 orang responden, yang merupakan pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Kebersihan Kota Depok. Hasil penelitian diperoleh perhitungan secara parsial bahwa Implementasi Kebijakan dan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah. Disamping itu Implementasi Kebijakan dan Kompetensi SDM dari hasil perhitungan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Depok. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kompetensi SDM, dan Efektivitas Pengelolaan Sampah

TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MELALUI PENERAPAN E-BUDGETING (Dalam Perspektif Teori Good Governance) Hendra Wijayanto
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v1i1.79

Penerapan reformasi birokrasi di bidang anggaran manajemen dianggap tidak memiliki sistem terstruktur. Dalam pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan transparansi yang rendah dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran lokal. Sistem manajemen keuangan yang mana masih kontradiktif dengan tujuan pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua bidang pemerintahan. Munculnya e-budgeting secara tidak langsung menjadi bukti pemanfaatan program e-government di Indonesia. Trasnparansi dan partisipasi masyarakat diharapkan mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan publik.Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Good Governance, E-Budgeting, Good GovernanceThe application of bureaucracy reform in the field of management budget is considered not to having structurized systems. In a district government, it is characterized by low transparency and accountability in Local Budgeting system. Finance management system however still is contradictive with the objective of good governance that requires transparency and accountability in all areas of government. The emergence of e-budgeting indirectly becomes a proof of the utilization of e-government program in Indonesia. Transparency and public participation is expected to support government to make improvements in public service quality.Keywords : Bureaucratic Reform, Good Governance, E-Budgeting, Good Governance

AKUNTABILITAS SOSIAL PADA PEMERINTAHAN LOKAL (Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu) Catur Wulandari
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v1i2.270

ABSTRAK Reposisi administrasi publik telah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya pelayanan public sebagaimana diatur dalam KEPMENPAN 63 / KEP / M.PAN / 7/2003. Akuntabilitas merupakan sarana dan tujuan yang akan dicapai dalam reformasi administrasi. Ketika akuntabilitas tidak berjalan maka masyarakat memiliki kekuasaan untuk memaksakan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan akuntabilitas sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan pengkodean (coding) terbuka dan tertutup. Data dari setiap wawancara informan berlabel atau kode kemudian muncul kategori. Proses atau elemen yang membentuk akuntabilitas sosial adalah: a) Entry point dalam bentuk kemampuan pemimpin; b) Kemampuan untuk memproses dan menyampaikan tuntutan publik untuk pemimpin; c) Mendukung dari masyarakat; d) Pengiriman Klaim dengan penggunaan media demonstrasi, negosiasi, dan forum evaluasi kerja; e) Respon dari pemerintah; f) Hasil akuntabilitas tidak langsung menjadi media kontrol dalam peningkatan kinerja pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Pertama, kurangnya kemampuan pejabat negara untuk menerapkan tata kelola yang manusiawi (governance manusia). Kedua, karakter masyarakat untuk mengelola potensi yang ada, kemudian mengirimkannya ke pemerintah. Akuntabilitas sosial Kalisoro masyarakat desa terbentuk sebagai hasil dari suara publik terhadap pemerintah atau pemimpin. Penilaian ini kemudian membentuk akuntabilitas sosial dengan tuntutan suksesi kepala.

EKSISTENSI MASJID DALAM DIALEKTIKA PUSAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN NIAGA: STUDI DI MASJID MUTTAQIEN YOGYAKARTA Adi Saputro
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i1.940

Abstract: Mosque is an integral part of Muslim spiritual, sosial and cultural life. But nowadays the mosque is facing the role and function narrowing from a community development center to a commercial area complement. Therefore, this study aims to determine, describe and analyze the Muttaqien Mosque existence in the dialectic of community development center and commercial area, including education, health, economic and socio-cultural affairs. The research results showed that in education aspect, there are studies which conducted regularly every day to enhance the knowledge and scientific treasures of congregation. In economic aspect, mosque was successful to increase congregation welfare including trader, labor hand, even paddle rickshaws and scholarships for underprivileged children. For health aspect, mosque provides friend space to mothers and children for help the congregate to obtain information on health and nutritional needs of children. And in socio-cultural aspect, mosque contributes in helping the public agenda like mass circumcision and humanitarian assistance when disaster occurs. Keywords: Mosque Existence, Community Development Center, Commercial Area Abstrak: Masjid merupakan bagian integral kehidupan spritual, sosial dan kultural umat Islam. Namun dewasa ini keberadaan masjid semakin mengalami penyempitan peran dan fungsi dari pusat pengembangan masyarakat menjadi sekedar pelengkap kawasan niaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi Masjid Muttaqien dalam dialektika pusat pengembangan masyarakat dan kawasan niaga meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pendidikan, terdapat kajian dan pengajian rutin harian untuk menambah wawasan serta khazanah keilmuan jamaah. Dalam aspek ekonomi, masjid berhasil meningkatkan kesejahteraan jamaah meliputi pedagang, buruh gendong, bahkan pengayuh becak serta memberi beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Di aspek kesehatan, masjid menyediakan ruang sahabat ibu dan anak guna membantu jamaah memperoleh informasi kesehatan dan kebutuhan gizi anak. Dan di aspek sosio kultural, masjid membantu berbagai agenda masyarakat seperti khitanan massal dan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana. Kata kunci: Eksistensi Masjid, Pengembangan Masyarakat, Kawasan Niaga

PATTANI UNITED LIBERATION ORGANIZATION: FROM JIHAD TO LOCAL POLITICS MOVEMENT Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, Theresia Octastefani
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i1.431

ABSTRACT In the Kingdom of Thailand, politics and governmental system have close relation with Buddha as official state religion. Moreover Thai government implementing assimilation policy and determine Buddhist Thai as a single national culture and identity. These Thai government autocracy causes the emerged of various resistance group; among other is Pattani United Liberation Organization (PULO) which established in 1968. The research result showed that from the perspective of Thai government, PULO is rebellion, separatist and terrorist. But from the perspective of Malay Muslim in the south, PULO is manifestation of jihad, struggle and heroism. In the beginning, PULO was established in order to fight toward Thai government discrimination toward Malay Muslim in Pattani. But later, PULO’s movement orientation is converted as local politics movement which tries to obtain authority to manage Pattani. Moreover hardly they also try to establish Pattani Darussalam state through political of identity issues for getting public attention. Keywords: PULO, Jihad, Local Politics, Political of Identity ABSTRAK Di Kerajaan Thailand, sistem politik dan pemerintahan memiliki hubungan erat dengan agama Budha sebagai agama resmi negara. Lebih dari itu pemerintah Thailand juga menerapkan kebijakan asimilasi budaya dan menentukan Budha Thailand sebagai budaya dan identitas tunggal nasional. Otokrasi pemerintah Thailand tersebut menyebabkan munculnya berbagai kelompok perlawanan; antara lain Organisasi Pembebasan Pattani Bersatu (PULO) yang didirikan pada tahun 1968. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah Thailand, PULO adalah pemberontak, separatis dan teroris. Tapi dari perspektif Muslim Melayu di selatan, PULO adalah manifestasi dari Jihad, perjuangan dan kepahlawanan. Pada awalnya, PULO didirikan untuk melawan diskriminasi pemerintah Thailand terhadap Muslim Melayu di Pattani. Namun kemudian, orientasi gerakan PULO berubah menjadi gerakan politik lokal yang mencoba mendapatkan kewenangan untuk mengelola Pattani. Lebih dari itu secara lebih keras mereka juga mencoba mendirikan negara Pattani Darussalam melalui isu politik identitas untuk mendapatkan perhatian publik. Kata-kata Kunci: PULO, Jihad, Politik Lokal, Politik Identitas

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIANDI KABUPATEN BANYUMAS: STUDI TRANSISI PASCA REGULASI YANG INKONSTITUSIONAL Dodi Faedlulloh
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i2.508

ABSTRAK Dinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui pro-kontra. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagaian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 ini berarti perkoperasian di Indonesia secara tidak langsung diatur oleh regulasi yang bermasalah. KUD Aris dan KPRI Sehat RSMS memilih pro dengan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 sedangkan Kopkun dan CU Cikalmas memilih untuk tetap mengkritisi regulasi tersebut. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik. Baik relasi dengan para anggotanya, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya partisipasi anggota dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. Coping Mechanism yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan kelonggaran untuk menterjemahkan UU No. 25 tahun 1992 dalam pelaksanaanya. Kata Kunci : Implementasi, Koperasi, Undang-Undang

IMPLEMENTASI STRATEGI PADA PENGEMBANGAN WISATA DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA Nurlaili Restiana; Denok Kurniasih; Muslih Faozanudin
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.920

Abstract: The development of the tourism sector is very important, especially for the District of Banjarnegara in the area of Tourism Dieng which is a natural tourist area that attracted many visitors. Tourism sector is the main sector of the economy of Banjarnegara Regency, but tourism development of Banjarnegara Regency also raises obstacles, so that tourism development effort needs to be done with and appropriate strategy. The research method used is qualitative method, with technique of selecting informant purposive sampling. From the result of the research, it is known that Implementation of development strategy of Dieng tourism area in Banjarnegara regency generally has been running well enough seen from 3 (three) aspects ie program, resources, and procedure. Researchers found that the development program of tourism destinations and technological resources capable of supporting the development of tourism Dieng. But there are still shortcomings in the aspect of resources, namely financial resources are still limited from the budget and there are still inadequate physical resources. Keywords: Strategy Implementation, Tourism Development, Nature Tourism Abstrak: Pembangunan sektor pariwisata sangat penting, khususnya untuk Kabupaten Banjarnegara pada kawasan Wisata Dieng yang merupakan kawasan wisata alam yang cukup diminati banyak pengunjung. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan perkonomian Kabupaten Banjarnegara, namun pembangunan pariwisata Kabupaten Banjarnegara juga memunculkan kendala, sehingga upaya pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan dan strategi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata Dieng di Kabupaten Banjarnegara secara umum sudah berjalan dengan cukup baik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu program, sumber daya, dan prosedur. Peneliti menemukan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya tekhnologi mampu mendukung pengembangan wisata Dieng. Namun masih ada kekurangan dalam aspek sumber daya yaitu sumber daya keuangan masih terbatas dari APBD dan masih ada sumber daya fisik yang belum memadai. Kata kunci: Implementasi Strategi, Pengembangan Pariwisata, Wisata Alam

Page 1 of 10 | Total Record : 96

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2023

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hendra

Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone
+6281908756400

Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hendra

Contact Email hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone +6281908756400

Journal Mail Official hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location Kota adm. jakarta utara, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hendra

Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone
+6281908756400

Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA