Articles
71 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2021)"
:
71 Documents
clear
<![CDATA[Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kantor Kelurahan Sinaksak Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Siburian, Ester Sylviana]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Monintja, Donald K]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Responden penelitian adalah sebanyak 50 orang yaitu pegawai di Kantor Kelurahan Sinaksak dan masyarakat Kelurahan Sinaksak, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi dan dibantu dengan wawancara secara terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan bantuan software pengolah data SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Dalam metode penelitian ini, teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu analisis korelasi sederhana. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh besarnya nilai kofisiensi (R Squere) sebesar 0, 982 yang berarti bahwa pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 98,2% sedangkan sisanya sebesar 1,8% di tentukan/dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selanjutnya kinerja pegawai berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan yang dibuktikan dengan hasil t-hitung > t-tabel yaitu t-hitung 51.168 > t-tabel 2.010. Kata Kunci : Pengaruh, Kinerja Pegawai, Kualitas Pelayanan]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado ]]>
<![CDATA[Mamahit, Christian]]>;
<![CDATA[Nayoan, Herman]]>;
<![CDATA[Monintja, Donald K]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang–undang nomor 8 tahun 2018 tentang  penyelenggaraan pengelolaan sampah. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpukya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), dimana bertujuan untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan persampahan di Kota Manado. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka dalam menjawab permasalahan yang ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn (2003:610). Yang dimana peneliti masih menemui beberapa masalah di berbagai aspek, dimana dari segi efektifitas masih belum sepenuhnya maksimal serta responsivitas masyarakat yang masih kurang dan belum tertanamnya rasa kepedulian terhadap lingkangan bersih. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan; Persampahan]]>
<![CDATA[Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado ]]>
<![CDATA[Bahudin, Rezky]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia E]]>;
<![CDATA[Waworundeng, Welly]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan, karena berbagai pengamatan dan pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering mengalami hambatan/kendala, baik ditingkat pusat, daerah maupun kecamatan bahkan ditingkat desa. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara lain, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga antara pemerintah dan pemerintah. Penanganan covid 19 di Kecamatan juga membutuhkan koordinasi antar lini yakni kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kecamatan Malalayang juga dalam penanganan covid 19, mengalami banyak hambatan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi seperti pencegahan kerumunan, penyebaran informasi dan juga vaksinasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan menggunakan metode peneliti kualitatif. dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2008:45) yakni : Produktifitas Kerja; Daya Tanggap (Responsivitas); Akuntabilitas public. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Aspek Produktifitas oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Malalayang dalam  rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik, Dalam aspek Daya tanggap aparat pelaksana penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang  yakni didalamnya adalah anggota Forkopimcam tergolong cukup baik Kata Kunci : Kinerja, Koordinasi, Pimpinan Kecamatan, Covid 19]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modoinding ]]>
<![CDATA[Tompunu, Rithania Michelie]]>;
<![CDATA[Lumolos, Johny]]>;
<![CDATA[Waworundeng, Welly]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Minahasa Selatan merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. kaya dengan kekayaan alam lebih khusus di bidang pertanian dan menjadi salah satu harapan penunjang perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Modoinding. Merespon potensi yang ada, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk menunjang sektor pertanian dalam sarana dan prasarana khususnya pupuk bersubsidi. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya yang dimana pupuk bersubsidi sangat langkah kurang lebih 3 tahun dan dinas pertanian menghadirkan strategi, namun strategi strategi yang di terapkan belum menjawab keluhan dari masyarakat khususnya petani. Karena dalam kegagalan strategi ini, Dinas Pertanian tidak melakukan evaluasi sama sekali dan tidak mendapatkan kelemahan dari strategi yang sudah diterapkan dan tidak mendapatkan solusi untuk back up plan. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modoinding, dan menggunakan metode Penelitian Kualitatif digambarkan dalam bentuk Deskriptif Kata Kunci : Strategi, Dinas Pertanian,Penanggulangan,Pupuk]]>
<![CDATA[Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ]]>
<![CDATA[Tumadang, Meiatris]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Fanley N]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana. Dalam rangka meminimalisir Potensi Bencana maka dibentuklah BPBD dengan aturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atas dasar ini maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaroâ€. Berdasarkan hasil penelitian masih ada program khusus dari bencana alam belum terlaksana. Hal tersebut diakibatkan kurangnnya dana untuk program kerja dari BPBD karena sebagian diahlikan ke penanggulangan Covid 19. Meski masyarakat sudah mampu mengontrol diri disaat kondisi darurat dengan mengikuti jalur evakuasi yang harus dilewati, namun masih ada masalah yang terjadi dalam pemberian bantuan bencana yaitu timbul dari masyarakat yang tidak melakukan pengungsian dan tidak menerima bantuan bencana. Masalah yang terjadi ialah Kurangnnya sosialisasi dari pemerintah karena kampung yang terkena dampak dari bencana alam tersebut jauh dari pusat kota waktu yang ditempuh lebih dari 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang baik. Rehap rekon pasca bencana untuk jalan yang terputus akibat bencana alam sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Kata Kunci : Kinerja, BPBD, Bencana]]>
<![CDATA[Perilaku Birokrasi Perangkat Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung) ]]>
<![CDATA[Kahimpong, Innes Elsaday]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>;
<![CDATA[Sampe, Stefanus]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perilaku birokrasi menentukan keberhasilan sebuah program yang dijalankan pemerintah. Salah satunya pelayanan publik dalam kondisi pandemi Covid 19. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku birokrasi perangkat kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era pandemi Covid-19. Dalam aspek kemampuan, pegawai/staf kecamatan Ranowulu dalam menjalankan tugasnya sudah memiliki tupoksi masing-masing meskipun dari aspek kemampuan ini ada beberapa aparat yang terkesan santai dan memiliki disiplin waktu yang kurang. Aspek Kebutuhan para pegawai/staf seperti gaji dan tunjangan sudah terpenuhi meskipun tingkat kebutuhan di tengah kondisi pandemi Covid-19 cukup tinggi. Selanjutnya, untuk aspek Kepercayaan antar individu sudah terjalin dengan baik. Aspek Pengalaman, ada aparat yang telah memiliki banyak pengalaman dan juga ada yang masih minim pengalaman tetapi semuanya berusaha untuk belajar dari pengalaman. Terakhir untuk aspek Pengaharapan semuanya berpengharapan kedepan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi kota Bitung. Dari segi pelayanan publik untuk aspek Responsifitas, pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di rata-rata dapat terpenuhi atau dapat terselesaikan. Untuk aspek Responsibilitas, perangkat kecamatan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Aspek Akuntabilitas, ada beberapa pegawai yang masih berperilaku tidak sesuai prosedur yaitu hanya datang ke kantor untuk melakukan absensi lalu kembali ke rumah. Kata Kunci : Perilaku Birokrasi, Perangkat Kecamatan]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado) ]]>
<![CDATA[Nurlatun, Risna]]>;
<![CDATA[Nayoan, Herman]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Fanley]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberitaan hoax sendiri merupakan pemberitaan palsu atau berita bohong dalam upaya untuk menipu sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam bohong (hoax) serta marak beredarnya berita bohong (hoax) ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita bohong sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi akibat berita bohong tersebut beredar di masyarakat. Keberadaan media social sekarang ini beserta perkembangannya yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Manado. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kominfo Kota Manado dan bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari teori menurut Barda Nawawi 2011, Indikator dalam Strategi atau upaya Penangulangan Jalur Non Penal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial.  Kata Kunci : Pemerintah, Hoax, Media Sosial]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis ]]>
<![CDATA[Mamantung, Yery Yosua]]>;
<![CDATA[Rachman, Ismail]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni pengelolaan ABPDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan APBDes tentu harus mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Henry Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (1986), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh Nurcholis Madjid dalam Erwin Muhammad (2011:131). Dari hasil penelitian, didapati bahwa Prinsip musyarah dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyarah tingkat Desa. Kata Kunci : Demokrasi, Desa, APBDes]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow ]]>
<![CDATA[Raintung, Anggreyni]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaaan kelompok tani yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan adalah untuk memanfaatkan secara lebih optimal semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 4 (empat) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Arif Dalam Adhawati, yaitu Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani.Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Kelompok Tani]]>
<![CDATA[Program PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Pengetasan Kemiskinan di Desa Talengen Kecamatann Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ]]>
<![CDATA[Talumesang, Dahlia A.E]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Monintja, Donald K]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja tetapi juga meliha tmasalah ketergantungan harga diri kontinuitas pendapatan dan sebagainya kemiskinan dengan tidak melihat aspek di rincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan social dan budaya. Program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan bagi anggota keluarga RTSM, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Melihat kondisi desa talengen ada beberapa keluarga miskin yang layak menerima bantuan PKH namun oleh karena sesuatu dan lain hal keluarga miskin ini malah terabaikan dari program ini kondisi ini menunjukan data yang akan di jadikan rujukan simpang siur di lain pihak masyarakat penerima bantuan ini cenderung juga menggunakan bantuan ini bukan pada porsi peruntukan program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa program keluarga harapan (PKH) desa talengen mendapat dukungan dari berbagai pihak desa dan antusiasme masyarakat mengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang belum tepat jumlah pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (skill) sehingga belum bisa dikatakan maksimal  Kata Kunci : Kinerja, Dinas, Pemberdayaan, Generasi Muda]]>
