Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.833
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ADMINISTRASI BISNIS
Waworundeng, Welly
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017 DI DESA BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takasihaeng, Welem Aliando; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana seperti korupsi. Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai dan masyarakat (Carino, 2009:157). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Barangka kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam proses pemberian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Barangka yang masih kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa
KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado) Tampake, Regynald Prasatya; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenagan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas sebagai pengkoordiner, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yakni mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di seluruh kecamatan termasuk dalamnya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintaha Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mencakup Partisipasi, Pembinaan dan Evaluasi di Kecamatan Malalayang ditinjau dari tugas dari fungsi yang diamantkan dalam peraturan pemerintah tentang kecamatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa aspek salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.
EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) Rarung, Julio A.; Pioh, Novi; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota.Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evalauasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014:713) dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian yakni Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pemerintahan
MANAJEMEN SISTEM APARATUR SIPIL NEGARA (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe) Sahambangung, Osvaldo; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Lewat Sistem Merit pegawai yang ada sudah terseleksi haruslah benar-benar memenuhi kriteria yang ada bukan sebaliknya hanya karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang terkait mengakibatkan ia mendapatkan posisi tersebut. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan sistem merit dalam penempatan pejabat tinggi khususnya pejabat eselon II, hal tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018 melalui proses open bidding. Namun Konsep sistem merit tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak dibarengi dengan pengawasan proses seleksi yang ketat sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat terjamin kaulifikasi dan legalitasnya. Diharapkan dengan adanya system merit dapat meminimalisir bahkan mencegah praktek jual beli jabatan. Dan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Manajemen Sistem Merit Aparatur Sipil Negara Dalam Penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi melalui kegiatan open bidding tahun 2018 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan konsep yang dipakai untuk mengetahui Sistem Merit dalam penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi adalah konsep yang dikemukakan oleh Wungu (2005:47-51) yang mengatakan ada 3 kebijakan pokok sebagai sub sistem dari Sistem Merit; 1. “Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja” Prestasi kerja adalah tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 2 “Karir” : Merekrut dan mempromosikan karyawan atas dasar kemampuan dengan persaingan terbuka pada awalnya. 3. “Pelatihan”: Peningkatan kinerja ASN salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan terhadap kemampuan manajemen pekerjaan dan pelatihan terhadap skill serta kemampuan bekerja dengan tim untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Sistem Merit, Penempatan Pejabat
KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud) Madila, Oklian; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melaluipembangunan yang dilaksanakana di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dankoordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses danlancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalampembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaanpembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama.Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelasarkan, menyerasikan pemikiran,menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik.Koordinasi adalah untuk bekrja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara danobservasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Danpengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baikhal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elitenon kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atauprofesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan sertapenggunaan dana desa.Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Desa
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO Wowor, Mario; Singkoh, Frans; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistempolitik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan contoh yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir.Kata Kunci : Pengelolaan, Bumdes, PADes.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN NGONGOLOY, VENNY RIA; KIMBAL, MARTHEN; WAWORUNDENG, WELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 80 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastructure plays an important role for public to do activity everyday, with existing facilities andinfrastructure can provide success in a process of efforts made by the government in public services markedby economic growth, indistrualisasi and modernization. Infrastructure development is an important andvital aspect to accelerate the development process in Indonesian. The purpose of this study is to analyze thepolicy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado inmaintaining road Infrastructure. This study uses a qualitative descriptive method. The focus of this researchuses the theories from Edward III (in Subarsono 2011: 90-92) by looking at aspects: communication,resources, disposition, and bureaucratic structure. There are 10 informans. Data collection techniquesthrough observation, interviews, documentation and triangulation. In the result of this study indicate thatpolicy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado inmaintaining road Infrastructure it’s implementation has not been going well. In Communication aspect,government district and community has often complained about road for improvements being proposed butuntil now public works and spatial planning department of District Manado not responding to theircomplaints and suggestions. In the aspect resources, implementation of road maintenance from budgetresources adjusting from the existing budget, and there is lack of equipment resources asphalt mixing plant(AMP) which result in the production of asphalt, so it must wait for the time of the tender partners inproducing asphalt. Aspect of disposition, attitude or disputation from public works and spatial planningdepartment of District Manado in maintaining road Infrastructure tend to show a bad attitude like notresponding to complaints the road Infrastructure by government district and community. And bureaucraticstructure, in maintaining road Infrastructure public works and spatial planning department of District33Manado based on priorities, result of deliberations, complaints from the community, and oing down to thesurvey locations that have road damage points.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA Tude, Nixon E. S.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan basis melayani masyarakat melaui instansi pemerintah yang tersebar dengan visi dan misi melayani kepentingan umum masyarakat. Pelayanan umum dimasyarakat yang disediakan oleh pemrintah ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap banyaknya akan kebutuhan individu atau umum yang digunakan dalam berbagai kepentingan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Maluku Utara. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Berangkat dari pemikiran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara” Kendala yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan yang prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, adalah sering terjadinya ganguan jaringan yang menghambat proses pengurusan surat-surat, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi berkas saat melakukan pengurusan dokumen. Juga sering terjadinya pemadaman listrik yang dapat menggangu proses pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat meningkatkan sarana pendudukung yang sering menghambat proses pelayanan, yaitu peningkatan jaringan yang digunakan dalam proses pelayanan. Selain itu juga perlu adanya penambahan alat penyejuk ruangan (AC) agar supaya masyarakat tidak merasakan kepanasan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO (STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA MANADO) Launde, Agata Pransiska; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Kesehatan adalah hal yang utama bagi setiap orang, dengan keadaan yang sejahtera secara fisik, mental dan sosial maupun spiritual maka akan memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Kesehatan dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh serta juga di imbangi dengan berolahraga. Dalam bahan makanan perlu diawasi penggunaan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu produk makanan yang di jual perlu di awasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperiksa sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi.Pengawasan terhadap makanan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementrian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementrian Kesehatan.Kata Kunci: Makanan, Penggunaan Bahan Makanan, Pengawasan Makanan, Kesehatan.
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting) Pioh, Aldi; Waworundeng, Welly; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi sulawesi utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
Co-Authors Ansik, Militia Assa, Aprillia P.G Bahudin, Rezky Chalim, Dewi Mustika Dame, Benny Frans Singkoh, Frans Hendra Lumi, Hendra Iroth, Prisilia Injilia Dewi Johny Lumolos Kainde, Jenny Valeria Kakunsi, Medelin Andreani Kimbal, Alfon Lamia, Riana M.N Launde, Agata Pransiska Lenak, Syalom C.M Madila, Oklian Makalew, Marlen Novita Manis, Priskila Esdayanti Maramis, Armando P.P.M Marthen Kimbal, Marthen Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni NGONGOLOY, VENNY RIA Novie pioh, Novie Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pioh, Aldi Pioh, Novi Pioh, Novie R Rarung, Julio A. Ratulangi, Axelia Caroline Sahambangung, Osvaldo Sarah Sambiran, Sarah Suawa, Pascallino Julian Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Takasihaeng, Welem Aliando Tampake, Regynald Prasatya Tompunu, Rithania Michelie Tongkotow, Nadia F Tude, Nixon E. S. Tulung, Trilke E Wehelmina Rumawas Wowor, Mario