Articles
261 Documents
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA (Suatu Studi Proses Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga di Kecamatan Langowan Timur) ]]>
<![CDATA[ENGKA, MAYER]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kualitas pelayanan yang ada tidak terlepas dari bagaimana kesigapan dari aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat didalam memenuhi akan setiap kebutuhan masyarakat. Kriteria pelayanan yang berkualitas tercermin lewat pelayanan yang memuaskan yang popular disebut pelayanan prima.Sebagai masyarakat tentunya mengharapkan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang benar-benar mencerminkan mengutamakan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, oleh sebab itu dibutuhkan suatu paradigma yang bersifat customer driven, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN (studi tentang pelayanan pembuatan Akte Jual Beli dan Legalisir Surat-surat Keterangan) ]]>
<![CDATA[KAARO, IVANA SANDRA]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi: Melindungi Segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia emamjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang dikatakan Moenir (2001;IX) “ Pelayanan umum dan hak dasar warga Negara dan hak asasi saling berkaitan tidak terpisahkan satu sama lain â€. Efektivitas pelayanan public di kecamatan singkil, terlihat berjalan dengan berdasarkan aturan yang ada, namun tetap tidak terlepas dari kelemahan dari aparat dan system yang ada. Dalam penelitian ini mambahas mengenai efektivitas pelayanan yang diberikan aparat kecamatan singkil terutama mengenai pembuatan akte jual beli dan legalisir surat. Key words : Efektivitas, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PENERAPAN FUNGSI PEMBINAAN CAMAT TERHADAP APARATUR DESA DI KECAMATAN GALELA BARAT ]]>
<![CDATA[DJOREBE, RIZALDY]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof.Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelanggaran tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tuga-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaran pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya adminstrasi tata pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa di Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut: 1Untuk mengetahui penerapan pembinaan Camat terhadap aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Galela Barat. 2. Untuk mendapatkan pelaksana penerapan fungsi pembinaan terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Galela Barat. Maksud yang terkandung di dalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tenga-tenga masyarakat dan aparaturpemerintah desa dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada aparatur pemerintah desa sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah di kecamatan Galela Barat sebagai anggota masyarakat yang akan menjadi pelopor pembangunan di hari depan bangsa, maka masyarakat di tuntut untuk menjadi kewajibannya sebagai mitra kerja dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mengsukseskan setiap pembangunan yang ada khususnya di kecamatan Galela Barat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ROLLING PEJABAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA ]]>
<![CDATA[BABAY, SRI FINDAWATY]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai kaitan langsung dengan proses pengangkatan dan penempatan yang dilakukan pada awal seseorang menduduki jabatan tertentu. Pengangkatan dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menimbulkan pemborosan (inefisiensi dan inefektivitas) di sana-sini. Oleh karena itu proses pengangkatan dan penempatan perlu menjadi perhatian  semua  pihak,  terutama pengambil kebijakan agar dalam menjalankan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi efisiensi dan efektifitas kerja. Pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dalam prakteknya sering tidak sesuai dengan peraturan. Hal inilah yang sering menimbulkan masalah kepegawaian antara lain rasa tidak senang dengan pejabat yang diangkat karena merasa pengangkatan tersebut tidak adil. Rasa tidak senang ini sering kali berakibat menurunnya tingkat kerja sama dengan pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pegawai yang bersangkutan dengan pejabat tersebut menjadi kurang baik hasilnya. Selain itu sering ada rasa kurang puas dari pegawai yang lain yang akhirnya berakibat pada menurunnya prestasi kerja karyawan. Sangat menarik untuk mengkaji lebih jauh persoalan Rolling Pejabat terutama efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal ini penulis akan mengambil lokasi pengkajian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (Key Words : Efektivitas, Rolling Pejabat, Kinerja)]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT ]]>
<![CDATA[Labage, Alfrits]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan kesejateraan masyarakat suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan system infrastruktur khususnya dalam bidang pendidikan lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, kesejateraan masyarakat sulit dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur pendidikan merupakan basik determinant untuk menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemerintah kabupaten Pulau Morotai terlebih khusus pemerintah Kecamatan Morotai Selatan Barat diharapkan agar konsisiten dalam mewujudkan cita-cita mulia dari pendidikan, yakni mencerdaskan anak bangsa Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Karena tidak hanya orang kaya atau yang punya kekuasaan saja yang bisa menikmati pendidikan, tetapi semua anak berhak dan harus mendapatkan pendidikan. Disisi lain, dalam menilai peran pemerintah yang masih terlibat monopoli, otoriter, sentralistis, dan sering melakukan kekerasan struktural dalam ruang pendidikan, sudah seharusnya dikritik dan dikoreksi oleh masyarakat dengan pandangan yang konstruktif. KEY WORDS: Infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan.]]>
<![CDATA[PERANAN PERANGKAT KECAMATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN CAMAT PADA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MALALAYANG ]]>
<![CDATA[Lontoh, Andika]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan perangkat Kecamatan Malalayang dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang. Secara operasional yang dimaksudkan dengan staf dalam penulisan ini adalah seluruh perangkat kecamatan sebagai bawahan dari Camat Kecamatan Malalayang. Peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai staf dalam rangka membantu camat mengambil keputusan, dilihat dari bagaimanan perangkat Kecamatan Malalayang memberikan usul/saran berfungsi memecahkan masalah mencari alternatif pemecahannya, menela menganalisa dan menetapkan alternatif pemecahannya dan merumuskannya secara lengkap dan matang, untuk kemudian disarankan/diajukan kepada camat, sehingga camat dapat menjadikan kajian untuk menyetujui atau menolaknya. Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dalam penelitian ini sesuai dengan Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 6 Tahun 2008 Tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kota Manado, Pemerintah Kecamatan terdiri dari : Camat dan Perangkat Kecamatan, sedangkan perangkat Kecamatan terdiri dari ; Sekretaris Kecamatan, Kepala-kepala Seksi dan pelaksana. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, fokus pada peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan. Yang menjadi informan adalah camat dan perangkat kecamatan diambil secara purposive yang jumlahnya 21 orang pegawai. Pengumpulan data dilakukan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan tentang peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang. Hasil penelitian bahwa Camat Kecamatan Malalayang bahwa keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu selalu mengadaakaan koordinasi dan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam manajemen pemerintahan akan memberikan peranan dalam meningkatkan pelayanan pegawai di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado. Baiknya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado menyebabkan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih baik.]]>
<![CDATA[PERAN MASAYRAKAT DALAM MELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK HOLUWON KABUPATEN YAHUKIMO ]]>
<![CDATA[Pahabol, Werson]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang di lakukan oleh pemerintah secara sadar dan terencana melalui tahap-tahap, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang baik atau kesejahteraan masyarakat yang lebih bermodern. Konsep ini sejalan baik dengan tujuan pembangunan Nasional yaitu untukmewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan merata secara materi dan spiritual berdasarkan pancasila.Mengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasioanal bangsa Indonesia sehingga sebagaimana yang tercantum di atas, maka untuk mewujudkannya di perlukan suatu kebijakan strategi yang dapat melakukan terhadap faktor secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan itu sendiri. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, maka pembangunan Nasional di laksanakan secara merata di seluruh pelosok tanah air baik di pusat maupun sampai dengan di wilayah kecamatan.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DISTRIK BIAK BARAT (Suatu Studi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua) ]]>
<![CDATA[WANMA, NATALIS]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu hal penting yang turut menentukan peranan Kepala Distrik dalam membantu kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah adalah usaha untuk membina dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena betapa pun besarnya peranan pemerintah yang dilakukan tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat, maka segala program yang direncanakan oleh Kepala Distrik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat diperlukan. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka Kepala Distrik memiliki peranan penting dalam melaksanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala Distrik dalam partisipasi masyarakat dibidang pembangunan di wilayah Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor berjalan sesuai dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus pemerintah provinsi Papua sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan sekarang. Peranan Kepala Distrik Biak Barat dalam partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan kampung yang memperoleh dana bantuan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT (Studi pada Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado) ]]>
<![CDATA[Kamun, Junior]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberdayaan mempunyai makna harafiah “membuat†seseorang berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (empowerment). Pemberdayaan pada intinya adalah manusia. Dalam arti, mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Pemberdayaan mengandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang. Melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu tantangan kehidupan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mulandar dan Thamrin, 1996:97). Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) ialah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.Melalui Pemerintah Kecamatan, pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah Kelurahan Bahu disini berperan dalam perencanaan program pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, peran pemerintah kecamatan juga diharapkan mampu memberdayakan aparat kelurahan yang ada di kelurahan bahu, selaku instansi setingkat diatas kelurahan. Key words : Pemberdayaan, Pemerintah Kelurahan]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI SWASTA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MINAHASA SELATAN ]]>
<![CDATA[Mandey, Skivo Marcelino]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal  Kabupaten Minahasa Selatan adalah salah satu dari berbagai instansi pemerintah yang berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan disini adalah pelayanan dalam pembuatan surat izin usaha investasi swasta. Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Minahasa Selatan untuk investasi swasta, merupakan bagian dari pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan yang diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan perizinan investasi swasta di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya para penanam modal swasta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Terpenuhinya pelayanan yang sama dan merata, pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang mudah, pelayanan yang ramah, pelayanan yang jujur, dan pelayanan yang gratis menjadi alasan mengapa para penerima pelayanan memandang positif terhadap kinerja/pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Minahasa Selatan.Kata Kunci : Pelayanan, Investasi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.]]>
