cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 6   7   8   9   10 
KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Andea, Friangar
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya kualitas kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyerap setiap aspirasi dari masyarakat. Melihat suatu kinerja sangatlah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan legislatif, serta dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian juga akan terlihat seberapa jauh capaian yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan kinerjanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai variabel independen. Sedangkan Aspirasi Masyarakat sebagai variabel dependen. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif/naturalistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyerap aspirasi masyarakat masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator Accountability, Responsiveness, dan Responsibility. Dalam tugas serta kewajiban DPRD kedepan dalam meningkatkan kinerja sebagai penyalur aspirasi masyarakat, perlu diadakan controlling yang baik dalam meningkatkan kualitias kinerjanya.   Key Words Kinerja, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Aspirasi Masyarakat
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN Poli, Christian
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah umumnya kinerjannya masih belum seperti yang di harapkan. Hal ini dapat di lihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat kepada kementrian pendayagunaan aparatur Negara (menpan) seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informative, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak di jumpai praktek penguatan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN. Buruknya kinerja pelayanan public ini antara lain dikarenakan belum di laksanakannya transparansi dan akuntabilitas (prinsip good governance) dalam penyelenggaran pelayanan public. Oleh karena itu, pelayanan public harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan public memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH SANGIHE NO.3 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN KAPITALAUNG DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA SINSU, RIVALDI ROGER
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12. Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dan mewujudkan otonomi ditingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sangihe adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langung dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa. Pemilihan kapitalaung langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kapitalaung ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya  dengan persyaratan yang diatur oleh masyarakat desa tersebut.Di penelitian ini, mengkaji mengenai pemilihan kapitalaung di desa Enemawira dari hasil yang penelitian terdapat beberapa masalah mengenai kinerja dari panitia pemilihan yang bekerja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kapitalaung, Perangkat desa Key words : Pemilihan, Kapitalaung
Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara) Leba, Erik Y.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di kecamatan Tobelo dan kabupaten Halmahera Utara pada umumnya terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya membawahi seluruh masyarakat adat yang ada di kecamatan dan desa di kabupaten Halmahera Utara, dimana lembaga adat tersebut menjalankan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya dan kecamatan Tobelo pada khususnya. Lembaga adat HIBUALAMO merupakan kearifan lokal seluruh masyarakat adat Halmahera Utara yang sangat menjunjung tinggi juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran yang dimainkan oleh lembaga adat HIBUALAMO tidak hanya peran adat atau masalah-masalah adat saja, melainkan peran yang menyangkut bidang-bidang lain seperti bidang-bidang pemerintahan/politik ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Keywords : Lembaga adat, Otonomi daerah, Pemerintahan,
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN ( Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan jailolo) HAMISI, FERRI NICHOLAS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuatan kebijakan merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ditujukan kepada pengembangan etika dan moral partisipasi politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, secara nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab, serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus meningkat. Dalam rangka partisipasi politik, kemampuan, kualitas, dan kemandirian berpolitik oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjalankan peranannya secara mantap dalam tatanan kehidupan politik. Sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanannya harus berorientaasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksananakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Perencanaan adalah tahap yang paling awal dan paling vital dalam pembangunan.Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu dalam pembangunan harus melibatkan semua pihak (stakeholders) yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan.Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substansi, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efesien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan maasyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah.
Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai Salawe, Tedy Sudiarta
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. IMB  disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasari bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya surat IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal.   Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan Publik.
PERSEPSI MASYARKAT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN GALELA LOLODA DI KECAMATAN GALELA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA KUNGAHA, IKRAM
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemekaran daerah adalah suatu media untuk lebih mendekatkan pelayanan terhadapa masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat  yang berada dalam tatanan  kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan daerah kabupaten / kota adalah  berupa pemekaran kabupaten / kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten / kota yang berbeda. Selanjutnya disebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan dalam mendirikan daerah baru seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. Cara Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan daerah memiliki kemiripan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA PAULUS, RENALDO DELEON
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan otonomi daerah mencita-citakan perwujudan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan prinsip demokrasi. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah bidang pendidikan, penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai salah satu kewenangan daerah menjadi sangat penting karena merupakan salah satu fungsi pelayanan dasar masyarakat, keberhasilan menyelenggarakan fungsi pelayanan dasarpun telah menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.Sebelum di jabarkan dalam kegiatan tahunan, yang pertama kali di lakukan implementor dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten minahasa adalah menyusun renstra (rencana strategis) yang berisi analisis birokratif untuk mencapai tujuan yang termuat dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah). Pada kenyataannya dinas pendidikan sebagai implementor tidak melaksanakan hal ini. Walaupun telah berganti pejabat kepala dinas pendidikan, para pejabat kepala dinas  sampai dengan akhir tahun 2011 tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan penyusunan renstra. Ketiadaan renstra dinas pendidikan selain tidak sesuai  dengan peraturan perundangan dalam tahapan implementasi RPJM, hal ini dapat menyebabkan ketidak jelasan sasaran tahapan implementasi RPJM yang dilakukan dinas pendidikan.Dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan di bidang pendidikan pada kabupaten minahasa tidak berhasil (unsuccesfull implementation), tidak semua program bidang pendidikan dalam perda tersebut di jabarkan dalam kegiatan nyata, selain itu tahapan implementasi RPJM bidang pendidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedomannya. Ketidakberhasilan proses implementasi ini adanya faktor yang tidak mendukung keberhasilan proses implementasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: ketersediaan waktu yang tidak sesuai, diskresi organisasi pelaksana, rekruitment pejabat pelaksana, akses formal pihak lain dan faktor komitmen pejabat pelaksana.
GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN Runtu, Jesie Grace
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak menyelenggarakan semua urusannya tetapi menyerahkan sebagian urusannya terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat kepada pemerintah bawahannya yaitu Pemerintah Kecamatan. Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 14, menyatakan bahwa Kecamatan merupakanperangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota Selain tugas tersebut di atas Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak menyelenggarakan semua urusannya tetapi menyerahkan sebagian urusannya terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat kepada pemerintah bawahannya yaitu Pemerintah Kecamatan. Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan Camat, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Study Di Desa Wayaloar Kec Obi Selatan Kab Halmahera Selatan) Kajual, Sefnat
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. Euphoria reformasi membuat pemaknaan sebagian anggota masyarakat terhadap, tugas dan fungsi BPD semata-mata sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra Pemdes dalam melaksanakan proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public mengenai tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (good - society and good governance). Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat mengarah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang di kota maupun yang di desa.  

Page 8 of 27 | Total Record : 261

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)