Articles
261 Documents
<![CDATA[KINERJA BKKBD DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Studi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Bintauna) ]]>
<![CDATA[Tamasoleng, Harman]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Sebagai suatu organisasi birokrasi yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public service), ternyata kinerja seringkali belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang menyangkut kinerja aparat/birokrat secara khusus BKKBD (Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kurangnya sosialisasi tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh tingkat kelahiran kasar yang cukup tinggi dan beberapa indikator lainnya. Seharusnya dengan hadirnya lembaga ini akan mampu membantu pemerintah daerah dalam upaya menekan angka pertumbuhan penduduk didaerah ini, melalui program keluarga berencana dimaksud. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian dengan metode Kualitatif. Penelitian ini dibatasi atau difokuskan pada Bagaimana Kinerja dan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari BKKBD dalam penyelenggaraan program KB di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kecamatan Bintauna. Untuk kinerja dibatasi pada Kualitas Layanan, Responsivitas, dan Akuntabilitas dari aparatur. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi kinerja, ketika dilakukan penelitian ditemukan faktor-faktor seperti faktor Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi yang menurut kepala Badan bahwa beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja dari BKKBD dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara umumnya, dan kecamatan Bintauna secara khusus. Oleh karena itu diharapkan dan disarankan kepada seluruh stakeholder yang ada didaerah ini untuk sama-sama mensukseskan program KB didaerah ini agar supaya pertumbuhan penduduk minimal ditekan berkurang. Kata Kunci : Kinerja BKKBD, dan Faktor yang mempengaruhi Kinerja BKKBD  ]]>
<![CDATA[ANALISIS KONFLIK AGRARIA DI PEDESAAN (Suatu studi di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri) ]]>
<![CDATA[MANTIRI, MARTINE MARTA]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta di inventarisasi. Pemerintah desa lemoh barat belum memahami dengan benar permasalahan yang ada dalam hal ini konflik petanahan baik mengenai batas tanah ataupun sertifikat tanah, sehinggah dalam penyelesaiannya pemerintah mengalami sedikit kesulitan. Dalam penyelesaian masalah pemerintah dinilai kurang adil atau tidak bersikap netral dengan memihak salah satu pihak yang berkonflik. Sehinggah salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil pemerintah dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.]]>
<![CDATA[PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TOUNELET KECAMATAN KAKAS ]]>
<![CDATA[KARAUWAN, RICHARD]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala desa secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin, dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunanan dalam rangka mencapa tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan bagaimana perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan cara kepala desa dalam mengambil keputusan dalam pembangunan desa. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif yaitu dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan yang dilaksanakan di desa tounelet kecamatan kakas, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara yang dipandu dengan panduan wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang dikembangkan peneliti serta studi dokumen di desa Tounelet kecamatan kakas. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa seberapa jauh kepala desa menggerakan dan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, secara partisipatif kepala desa menggerakan masyarakat untuk berkontribusi dalam setiap pengambilan keputusan penetapan program pembagunan desa. (Kata Kunci : Perilaku, Pembangunan Desa)]]>
<![CDATA[PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KOLONGAN MITUNG KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN SANGIHE ]]>
<![CDATA[GUNENA, NOFRISON]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang peran lurah Kolongan Mitung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Salahsatu indicator keberhasilan suatu pemerintahan dinilai dari banyak tidaknya pembangunan infrastrutur yang dilakukan semasa pemerintahan, karena pembangunan infrastrutur sangat bersentuhan langsung dengan rakyat.Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreativitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga  desa atau setingkat Kelurahan memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.Key words : Pembangunan, Kelurahan]]>
<![CDATA[KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU STUDI PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN LANGOWAN TIMUR) ]]>
<![CDATA[SANGER, ROZA CLAUDIA]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fungsi pelayanan public menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah untuk lebih mendekatkan fasilitas pelayanan publik pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang profesional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Misalnya, pelayanan E-KTP yang diberikan. E-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis kepada database kependudukan nasional. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-undang no. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan undang-undang no 35 tahun 2010 menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Kata kunci :  Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN ]]>
<![CDATA[Tampanguma, Fransiska]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Kantor Inspektorat di Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian.]]>
<![CDATA[KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA ]]>
<![CDATA[Andea, Frian g.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya kualitas kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyerap setiap aspirasi dari masyarakat. Melihat suatu kinerja sangatlah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan legislatif, serta dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian juga akan terlihat seberapa jauh capaian yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan kinerjanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai variabel independen. Sedangkan Aspirasi Masyarakat sebagai variabel dependen. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif/naturalistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyerap aspirasi masyarakat masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator Accountability, Responsiveness, dan Responsibility. Dalam tugas serta kewajiban DPRD kedepan dalam meningkatkan kinerja sebagai penyalur aspirasi masyarakat, perlu diadakan controlling yang baik dalam meningkatkan kualitias kinerjanya. Â Key Words Kinerja, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Aspirasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[PERANAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO (SUATU STUDI DI PASAR TUMINTING) ]]>
<![CDATA[ENTE, MULYANTO TH.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Guna mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) demi kemajuan kota manado, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibebankan mencapai target PAD (Pendapatan asli daerah) yang telah ditetapkan. Target PAD (pendapatan Asli Daerah) memang harus bisa di penuhi oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena sangat penting bagi jalannya pembangunan kota. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah. Salah satu sumber terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pasar. Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai tempat aktifitas antara pedagang dan pembeli untuk berinteraksi. Lewat pungutan retribusinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk memungut retribusi perlu di atur dan di tetapkan oleh perturan daerah. Reformasi dalam proses pemungutan di perusahaan daerah (PD) pasar perlu di lakukan agar memilki daerah hukum dan lebih kuat dan hasilnya sesuai dengan target serta dapat di gunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah Kota Manado. (Kata Kunci : Peranan Karyawan Perusahaan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi)]]>
<![CDATA[PERAN MANGUNGGAL TNI-AD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahan Sukur Kab. Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[RANGKUTI, MUHAMMAD FAIZAL]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hakikat Optimalisasi Peran TNI merupakan implementasi yang sangat konkrit dari tugas pokoknya terutama dalam Operasi Militer Selain Perang sesuai amanat dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di masa damai TNI tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer Bangsa lain maupun rongrongan dari dalam, namun juga atensinya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter/nonmiliter yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia. Hakekat kekuatan dan kemampuan TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat melaksanakan tugas untuk membantu pemerintah dalam proses percepatan pembangunan nasional dan membantu tugas pemerintah di daerah. Salah satu tugas nyata peran TNI sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 adalah membantu pemerintah memberdayakan rakyat melalui implementsinya dalam program Manunggal TNI.(Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007). Program Manunggal TNI adalah merupakan kegiatan terpadu yang dapat dijadikan sebagai solusi ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat di daerah, karena kegiatan TNI Manunggal dalam pembangunan dapat menghemat anggaran pemerintah dalam pendanaan pembangunan. Walaupun kegiatan TNI Manunggal dapat dijadikan alternatif, namun sampai saat ini masih ada kesan bahwa kegiatan TNI dilaksanakan hanya bersifat sementara buktinya masih ada pemerintah daerah yang kurang merespon kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari seringnya keterlambatan dukungan kebutuhan dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa. Disisi lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunjang program Manunggal TNI AD yang senantiasa diupayakan untuk kepentingan rakyat. Diberbagai wilayah di Indonesia ada banyak hasil nyata yang dibuat oleh TNI melalui program Manunggal khususnya diwilayah perbatasan selain menjaga keutuhan negara juga dapat memberdayakan masyarakat, melalui pembangunan fisik dan non fisik. Dalam program pembangunan fisik hasil nyata yang dibuat adalah membangun prasarana jalan desa yang dimaksudkan untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Pembangunan non fisik dapat diupayakan untuk membantu pemerintah bekerjasama dengan dinas PPL melakukan penyuluhan, membuka areal perkebunan petani Desa, menyebarkan bibit bahkan bahkan sampai kegiatan hasil panen bagi para petani.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi tentang Pelayanan Pembuatan Akte Jual Beli dan Legalisir Surat – surat Keterangan di Kecamatan Singkil Kota Manado) ]]>
<![CDATA[Kaaro, Ivana Sandra]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Singkil dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan umum. Masalah nyata proses pelayanan umum, terutama pelayanan Akte Jual Beli (AJB), Legalisir surat-surat keterangan, dirasakan masih berbelit dan tak terkendali secara efektif, sehingga wilayah aspirasi dan kepentingan umum masih kurang tersentuh. Eksistensi efektivitas pelayanan umum ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja Aparat Pemerintah terhadap efektifitas pelayanan umum, khususnya di Kecamatan Singkil Kota Manado. Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik.]]>
