Articles
261 Documents
<![CDATA[Peran Kepemimpinan Camat Dalam Peningkatan Disiplin Kerja (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud) ]]>
<![CDATA[Lumakeki, Luki]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan Nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutanberdasarkan kemampuan Nasional, dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, kesejahteraan, maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Salah satu tujuan pimpinan untuk organisasinya adalah membuat suasana yang nyaman, hangat dan mendukung kerja sama dimana standar yang tinggi diharapkan dapat diterima. Pimpinan yang baik akan menciptakan suasana dimana setiap karyawan melibatkan diri sepenuhnya terhadap sasaran perusahaan dan bekerja keras untuk memberikan sumbangan ke arah itu. Karena itu pimpinan yang baik akan menghabiskan banyak waktu untuk membina suasana ini, menjamin bahwa orang-orang tahu betul akan apa yang diinginkan dari mereka, dan bahwa sumbangan mereka akan diakui. Dan karena itulah individu dalam organisasi mesti bekerja sama dengan baik. Peran camat di Kecamatan Moronge dalam meningkatkan kerja para pegawai dianggap berhasil dan sangat berperan sebagai pemimpin yang menunjukan kinerja yang baik terhadap pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Moronge. Kata Kunci;Peran, Kepemimpinan,Disiplin]]>
<![CDATA[Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang ]]>
<![CDATA[Takumansang, Sonny M.]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PNPM Mandiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi maupun pemeliharaan. Kondisi masyarakat yang miskin dan tak berdaya membuat masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Â Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado. Â Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado sudah cukup maksimal. Disarankan agar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM Mandiri Perkotaan diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran program. Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebih aktif lagi dan sebaiknya tetap di lokasi kegiatan dalam tahun berjalannya kegiatan. Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali dan mendekati masyarakat. Di samping fasilitator PNPM sebaiknya juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada komponen lingkungan sebaiknya lebih banyak yang dikerjakan secara kerja bakti/gotong royong sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap prasarana dan sarana yang dibangun.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Bingku, Daniel]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. PBB pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak (Boediono,1997).Key  words : Pajak Bumi dan Bangunan, Kecamatan]]>
<![CDATA[STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN KABUPATEN NAPA SWANDIWE DARI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[PARIARIBO, YORAM]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kondisi di Provinsi Papua umumnya dalam pandangan masyarakat bahwa provinsi ini maupun Kabupaten dan Kotanya perlu banyak perhatian dari semua kalangan dilihat dari kondisi geografis, dan jangkauan dari satu tempat ke tempat lainnya berjauhan apalagi jangkauan pelayanan dari pemerintah, mencermati hal ini maka keputusan pemerintah memberlakukan otonomi khusus untuk provinsi ini sedikit menjawab pergumulan masyarakat Papua. Perjalanan pemerintahan yang ada di tanah Papua telah menghasilkan sejumlah daerah yang sudah dimekarkan. Rencana pemekaran Kabupaten Baru Napa Swandiwe dari Kabupaten Biak Numfor, adalah sebuah rencana yang harus dikaji dengan dalam, mengingat hasil pemekaran Kabupaten baru harus dapat berjalan efektif menuju kesejahteraan rakyat. Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan mengetahui kelayakan sebuah pemekaran Kabupaten baru. Data primer berasal dari informan- Informan yang dipilih adalah pemerintah, lembaga kemasyarakatan, Perwakilan dari Masyarakat/ stakeholders (LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama,). Data sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara secara langsung dengan penggagas pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe dan kuesioner penelitian. Dengan mempertimbangkan seluruh keberadaan potensi yang ada di Napa Sawandiwe cenderung dapat dikatakan mampu berdiri sebagai daerah otonomi baru dengan mempertimbangkan bahwa dengan adanya pemekaran akan memicu pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan melalui pengelolaan sumberdaya atau potensi daerah]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (Suatu Studi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sangihe) ]]>
<![CDATA[SAMPEL, MIRANDA]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Etika pemerintahan menjadi topic pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa  “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas,  efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancer dan sukses apabila perilaku aparatur pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika.  Demikian juga sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bemasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Di Kantor dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Sangihe penereapan etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur berjalan dengan baik, adanya kesadaran dari aparatur berdampak meningkatknya kinerja aparat. Key words :Etika, Pemerintahan  ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA ( Suatu Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara ) ]]>
<![CDATA[DODOPO, HERIOD]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya bernegara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga masyarakat dan bernegara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggaran pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan pelayanan publik, yakni: unsur kelembagaan pelayanan, proses pelyanan serta sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik senantiasa berkenan dengan pengembangan ketiga unsur pokok tersebut.Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak pada kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup dan tidak bertanggungjawab.Dewasa ini banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan belum menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat karena sistemyang tidak efektif dan efisien sehingga memperlambat pelayanan publik dan tidak mempunyai kepastian. Seperti apabila kita mengurus suatu berkas dalam hal ini tentang pembuatan kartu keluarga serta urusan lainnya sering didapati perlakuan tidak baik dan ditandai dengan acuh tak acuhnya aparatur pemerintah sehingga terkesan lamban dalam memberikan pelayanan, tentu saja dalam masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, karena dinamika kehidupan masyarakat yang terus terjadi membutuhkan pula sosok pemerintah yang ideal untuk memenuhi harapan masyarakat. Kata kunci : Penyelenggaraan,Pelayanan,Public,Masyarakat.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA ]]>
<![CDATA[TAMBARU, RICHARD]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Mamuya Kec,Galela induk adapun sebagai Tujuan Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa didesa Mamuya Kec,Galela Induk. Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) Supaya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka kepala desa dalam hal ini harus berkonsultasi dulu dengan masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan dan nikmati masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan agar tujuan daripada pembangunan itu sendiri tepat sasaran. Dengan adanya penjelasan diatas memang ini yang diharapkan masyarakat dimana pembangunan dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.  Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Pembangunan Desa.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Di Desa Meristim Distrik Moskona Utara) ]]>
<![CDATA[OROCOMNA, LUKAS]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan demokratisasi masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapakan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.   Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Otonomi Daerah seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah di harapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa. ]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KEC. PAMONA PUSELEMBA KAB. POSO ]]>
<![CDATA[montjai, agustina]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kesehatan adalah hak dan investasi,setiap warga negara berhak atas kesehatannya termaksud masyarakat miskin.Untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaannya bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat.Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Poso terkait peran dalam pelayanan kesehatan masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang baik, dan menyeluruh terhadap masyarakat. Beberapa peran seperti Sistem  Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda),  penggulangan malaria melalui pembangunan malaria center, dan kebijakan tentang pengeporesian Standar Pelayanan Minimal serta kebijakan lain yang kesemuanya telah berjalan, tetapi ada juga yang masih dalam tahap perumusan. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab. Poso yang bertujuan untuk memudahkan setiap warga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan.“Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah , Pelayanan Kesehatanâ€]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[HANDAYANI, FERA]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado. Kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik. Evaluasi PPK di Kecamatan Singkil kota Manado, telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan PPK telah cukup efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Pola-pola yang lebih parsipatif perlu terus dikembangkan agar kemandirian masyarakat cepat tercapai. Peran serta masyarakat perlu terus diperluas mengingat peran yang paling dominan selama ini dalam PPK, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Kata Kunci    : PPK, Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat]]>
