Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Fadli Fadli]]>;
<![CDATA[Muhlis Madani]]>;
<![CDATA[Muhammad Idris]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.7 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.88
<![CDATA[This study aims to identify the process of land services in serving the people in charge of land titles in Makassar, the proliferation of land without a certificate becomes a problem for society. This type of research is qualitative deskriftip which give an idea or an exact explanation objectively related to the actual state of the object that diteliti.Jenis data used consist of primary data, interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from books, documents / notes / reports and legislation relating to issues diteliti.Dari research result shows the implementation of the People for Land Certification Service (Larasita) in Makassar been transparent or open but less effective. This is caused because the indicator execution and settlement services in terms of time, where the completion of the certifiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelayanan pertanahan dalam melayani masyarakat mengurusi sertifikat tanah di Makassar, menjamurnya tanah-tanah tanpa sertifikat menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftip yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar sudah Transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.cation and implementation Larasita not in accordance with the provisions that have been made previously.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[Rusmiati Rusmiati]]>;
<![CDATA[Sitti Nurmaeta]]>;
<![CDATA[Muchlas M Tahir]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (661.159 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.94
<![CDATA[This study aimed to describe the process of the motor vehicle tax services in Gowa. This research uses quantitative and qualitative descriptive approach and collection techniques by observation, interviews and questionnaires. The results showed indicators of motor vehicle tax transparency of services such as: Disclosure of the service process is not done transparently; information service procedures have not done well; Ease of obtaining information through cooperation with mass media have not done well. As a result the quality of service of the Motor Vehicle Tax (PKB) is evidenced by: reliability SAMSAT employees in serving the community is enough to satisfy the public; SAMSAT employee responsiveness in serving the public still lacks respond; Warranty SAMSAT employees in serving the community is pretty good; and Empathy SAMSAT employees to serve the public good enough Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan indikator transparansi pelayanan pajak kendaraaan bermotor antara lain: keterbukaan proses pelayanan yaitu belum dilakukan dengan transparan; prosedur pelayanan informasi belum dilakukan dengan baik; kemudahan memperoleh informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan dengan baik. Alhasil kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu tercermin dari: kehandalan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup memuaskan masyarakat; daya tanggap pegawai Samsat dalam melayani masyarakat masih kurang merespon; Jaminan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup bagus; dan empati pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup baik.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Fahril Fahril]]>;
<![CDATA[Mappamiring Mappamiring]]>;
<![CDATA[Rudi Hardi]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.992 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.89
<![CDATA[The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU ]]>
<![CDATA[Zulfan Nahruddin]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.8 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.95
<![CDATA[The purpose of this study to determine accountability and transparency in the management of the allocation of funds in the village of Pao - Pao village Tanete Rilau Barru Subdistrict . This study uses quantitative methods . The results showed that the accountability of the management of allocated funds performing well overall dimensions , including the dimension of transparency that shows the management of funds allocated to Village Walk trasparan this happens because the information is easily accessible and good communication by village so pengengelolaan allocations village to be transparent , The same thing happened on the dimensions reabiliy , responsibility and responsiveness going well but on the dimension control is still categorized as good enough and need to be optimized to support accountability in the management of funds of the village. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan trasparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[Hidayatullah Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Andi Nuraeni Aksa]]>;
<![CDATA[Ihyani Malik]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (665.853 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.90
<![CDATA[This study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Irmayanti Irmayanti]]>;
<![CDATA[Abdul Mahsyar]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (704.937 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.91
<![CDATA[This study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain about information not previously socialized tend to be closed. the lack of provision of relevant information is made public PKH aid must independently looking for information on the requirements they must satisfy before getting help PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dan menjelaskan tentang transparansi penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisa data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen.Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah kelurahan, petugas kesehatan, petugas kesehatan, pendamping PKH dan masyarakat di Kelurahan Manggala.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian informasi tentang pelaksanaan program PKH kepada masyarakat di Kelurahan Manggala kurang optimal.Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang informasi yang tidak disosialisasikan sebelumnya atau cenderung ditutup-tutupi. Selain itu, kurangnya pemberian informasi terkait bantuan PKH ini membuat masyarakat harus berusaha sendiri dalam mencari informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum mendapatkan bantuan PKH.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Kurniadi Kurniadi]]>;
<![CDATA[Ahmad Taufik]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (669.581 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.92
<![CDATA[This study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude baahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) disetiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan baahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Mutahhara Mutahhara]]>;
<![CDATA[Andi Luhur Prianto]]>;
<![CDATA[Muhammadiah Muhammadiah]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.943 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i2.93
<![CDATA[This study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the government's efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individual's expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi. ]]>
