cover
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 187 Documents
Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013 Irfin Nehrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1535.568 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.40

Abstract

The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang  disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif. 
The AU/NEPAD Peace and Security Governance in Africa Isaac Terungwa Terwase; Asmat Nizam Abdul Talib; Nfor Eric Siben; Gloria Samdi Puldu; Olubukola S. Adesina
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2017): (October 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1282.208 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i2.825

Abstract

Peace and security sustainability in Africa has become a vital tool for the developmental agenda of the Africa Union. Hence, the continent’s conflicting issues and fighting against various groups that emerged from militancy, insurgency and terrorism in Africa is the reason why the peace and security department of the African Union was established for the purpose of solving such problems in order to sustain a peaceful African environment. The main objective of the paper is to draw the role of the African Union (AU) and the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) in assisting the African countries in resolving the conflicts which could lead to a state of insecurity. The work made use of qualitative research design through the conduct of interviews as well as the use of other sources such as AU/NEPAD documents, internet sources and journals for the purpose of data collection. The findings revealed that, NEPAD works with the African countries at the country level through the provision of advisory and partnership role on peace and security governance. At the continental level, NEPAD report to the African Union on issues relating to peace and security sustainability which are handled by the AU’s department for Peace and Security. 
PERAN MEDIA MASSA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2013 DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO Hardini Hasanuddin; Muhammad Yusuf Badjido; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.101 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i1.105

Abstract

 Mass media is one of the factors that may affect the level of participation of voters in a local election. Based on this, the researchers were motivated to prove that the mass media have an important role in increasing the participation of voters in the local elections in 2013 in District Tempe Wajo. This research is a qualitative descriptive to decipher and interpret the data obtained from the process of organizing and sorting the data obtained from the field and from informants who were 18 people into patterns, categories, and a basic outline that can be found themes and formulated the working hypothesis the results of the study show the influence of the mass media of increasing participation of voters in the 2013 election in District Tempe Wajo. Such increase is influenced by factors; information.  Media Massa merupakan salah satu faktor yang dapat memepengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menguraikan serta menginterprestasikan data yang diperoleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang di peroleh dari lapangan dan dari para informan yang berjumlah 18 orang kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Peningkatan tersebut sangat di pengaruhi oleh faktor; informasi.
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.854 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i1.16

Abstract

Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.
PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP Muhammad Asaf Annur; Lukman Hakim; Ahmad Taufik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.512 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.120

Abstract

This study aims to determine the management of Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Grasada International in Pangkep . CSR management is a corporate social responsibility to the community and environment in which it operates . The method used in this research is mixed method with observational data collection techniques ; survey and interview . The results showed the implementation of corporate social responsibility has been running well ; ranging from environmental development program ; namely repair and maintenance of roads for farmers ; repair bridges and cliffs smoothing used for the construction of houses around . The field of education is to give assistance to children whose school students in elementary and junior high schools in the form of stationery and uniforms social humanitarian and religious never implemented but is not performing well.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Grasada International di Kabupaten Pangkep.Pengelolaan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumixed method dengan teknik pengumpulan data observasi, survey serta wawancara.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Corporate social responsibility ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari program bina lingkungan yaitu perbaikan dan perawatan jalan untuk petani, perbaikan jembatan serta perataan tebing yang digunakan untuk pembangunan rumah sekitar.Bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak siswa siswi yang sekolah di SD dan SMP berupa alat tulis dan baju seragam  sosial kemanusiaan dan keagamaan pernah dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Nurhidayat M; Sitti Nurmaeta; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1345.058 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i2.74

Abstract

This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar.  Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.
Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo Dian Suluh Kusuma Dewi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1728.061 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i1.35

Abstract

Tunagrahita an integral part of the social process in Indonesia. Tunagrahita problems are social problems, because it is a situation that leads to the violation of values, norms, and lead to people being emotional. As a manifestation of the community's efforts to increase social welfare for Tunagrahita, then the various activities of the empowerment-based community resources is necessary, one of them in Kampung Idiot, Ponorogo Regency. The purpose of this study is to look at the model of Tunagrahita community empowerment in the place. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. The result Showed model of Tunagrahita Community Empowerment in Kampung Idiot is community empowerment based on a economy strengthening. Tunagrahita merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sosial kemasyarakatan di  Indonesia. Permasalahan Tunagrahita merupakan permasalahan sosial, karena merupakan keadaan yang mengarah kepda pelanggaran nilai-nilai, norma, serta mengakibatkan penderita menjadi emosional. Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi Tunagrahita, maka berbagai kegiatan pemberdayaan yang berbasis sumber daya masyarakat memang perlu dilakukan, salah satunya di Kampung Idiot, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat model pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di tempat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.  Hasil Penelitian menunjukkan Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot adalah pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan. 
Pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Jayawijaya Siti Khikmatul Rizqi; Raodah Raodah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1703.378 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.399

Abstract

This article discusses the effect of Horizontal Communication on Employee Performance at the Office of Community Empowerment Agency (BPMK) Jayawijaya Regency. This study consists of two variables, namely as a horizontal free communication variable with research indicators: coordination, problem solving and information exchange. While the dependent variable of employee performance with research indicator: result, benefit and impact. In the sampling of the authors using saturated samples in which the entire population is used as a sample of 27 employees. And data analysis technique that writer use is statistical data analysis with type of associative research and data processed by using simple regression model. The results showed horizontal communication is very strong and direct 0.795 (significant) with employee performance at 95% confidence level. Horizontal communication contributes to employee performance of 32.0%. Artikel ini membahas tentang pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu sebagai variabel bebas komunikasi horizontal dengan indikator penelitian: koordinasi, pemecahan masalah dan pertukaran informasi. Sementara variabel terikat kinerja  pegawai dengan indikator penelitian : hasil, manfaat dan dampak. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 27 pegawai. Dan teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data statistik dengan jenis penelitian asosiatif dan data diolah menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi horizontal  berhubungan sangat kuat dan searah sebesar 0,795 (signifikan) dengan kinerja pegawai pada taraf kepercayaan 95%. Komunikasi horizontal memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 32,0%.
TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA Rusmiati Rusmiati; Sitti Nurmaeta; Muchlas M Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.159 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i2.94

Abstract

This study aimed to describe the process of the motor vehicle tax services in Gowa. This research uses quantitative and qualitative descriptive approach and collection techniques by observation, interviews and questionnaires. The results showed indicators of motor vehicle tax transparency of services such as: Disclosure of the service process is not done transparently; information service procedures have not done well; Ease of obtaining information through cooperation with mass media have not done well. As a result the quality of service of the Motor Vehicle Tax (PKB) is evidenced by: reliability SAMSAT employees in serving the community is enough to satisfy the public; SAMSAT employee responsiveness in serving the public still lacks respond; Warranty SAMSAT employees in serving the community is pretty good; and Empathy SAMSAT employees to serve the public good enough Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan indikator transparansi pelayanan pajak kendaraaan bermotor antara lain: keterbukaan proses pelayanan yaitu belum dilakukan dengan transparan; prosedur pelayanan informasi belum dilakukan dengan baik; kemudahan memperoleh informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan dengan baik. Alhasil kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu tercermin dari: kehandalan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup memuaskan masyarakat; daya tanggap pegawai Samsat dalam melayani masyarakat masih kurang merespon; Jaminan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup bagus; dan empati pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup baik.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM PANTAI KARSUT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO Rizkayana Rizkayana; Abdul Kadir Adys; Ahmad Taufik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1236.35 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.51

Abstract

 The purpose of this study to determine community participation in the management of natural attractions in beach Karsut Jeneponto. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation , interviews , and documentation . The results showed that the participation of society in the form of participation in management planning, charitable giving in the form of ideas / opinions as well as power and responsibility . Kampala village community participation that has begun to diminish. The factors that inhibit the Object Management Karsut Nature Coast is still a lack of funds obtained to repair any damaged facility in Turkish Karsut and still lack infrastructure facilities owned so it is still inadequate Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objekwisata alam Pantai Karsut di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam perencanaan pengelolaan, pemberian sumbangan berupa ide/pendapat serta tenaga dan juga tanggungjawab. Keikutsertaan masyarakat Desa Kampala yang sudah mulai berkurang. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut yaitu masih kurangnya dana yang diperoleh untuk memperbaiki setiap fasilitas yang rusak di Pantai Karsut dan masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga masih kurang memadai.

Page 2 of 19 | Total Record : 187