Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 14124394 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

urnal Wawasan Yuridika adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Jurnal Wawasan Yuridika merupakan media ilmiah di bidang ilmu hukum bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian atau artikel konseptual (gagasan) yang original. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Ekonomi, Hukum Islam, Hukum Administrasi, dan bagian lain terkait isu komptemporer di bidang hukum.

Arjuna Subject : -

Articles 109 Documents

1 2 3 4 5

Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif Paminto, Saptaning Ruju
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Childrenâs Fund, angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, maka dalam penulisan artikel ini dibatasi permasalahanya yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saatini. Kebijakan kriminalisasi di dalam UUITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang cybercrime.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN HUKUM DAN KESADARAN BERKONSTITUSI Zuriah, Nurul
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Multicultural Citizenship Education in the college environment is one of the strategic and fundamental instrument in the frame of national education. Civics assumed an important role as a vehicle for character education and transformation, desimenation nation and character building which has the legal awareness and high constitution, in the middle of heterogeneity, pluralism and multiculturalism which became the main characteristic of the Indonesian nation. Strategic role of civic education is expected to foster nationalism and the dynasty of high ideals in college students. This is based out of a sense of nationalism and aspirations can be achieved dynasty taken for granted or trial and error, on the contrary should be sought in a systematic, programmatic, integrated, sustainable.Keywords: Multicultural Citizenship Education - Nation and Character BuildingÂ - Legal Awareness

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Suryadi, Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Management is an organ which represents a companys interest as an independent legal subject. The management authority of a company is based on the of fiduciary duties principle, that is to say a principle which comes out as job and position are given to the management by the company. Pertaining to representative relationship between management and company, the performance of management in the framework of fiduciary duties principle shall bind the company and shall not bind the management personally. Nevertheless, when the management commits a violation against its principle, the management can be asked for personal responsibility. Members of management are not responsible for company bankruptcy if they can prove that it is not their failure or negligence as long as they are able to manage the company carefully, have full responsibility in behalf of the companys interest and go along with the companys goal, and they do not have any clash of interest directly or indirectly of what they have performed. But, the members of management can be asked for responsibility personally, when the company bankrupts as the result of their failure or negligence in running the management and their capacity as the representative of the company limited causing the companys bankruptcy.Keywords: management, responsibility, company.

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Utami, Tanti Kirana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Peran serikat Pekerja sangat penting sekali dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahtreaan pekerja dan keluarganya.Kata Kunci : Hubungan industrial, serikat pekerja, pemutusan hubungan kerja.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Suparman, H. Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Â Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan âmenghalalkan segala macam caraâ. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter) dan Undang-Undang atau hukum.Namun hasil penelitian dari Lembaga Governance and Decentralization Survey yang mengatakan bahwa masih buruknya pelayanan publik hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi â komoditas â.Lawrence M FriedmanÂ mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.Â Kata Kunci: penegakan hukum, peraturan, pelayanan publik

SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XII/2015 Sihaloho, Meylin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan Indonesia yang dikaji berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifik penelitian berdasarkan deskriptif analisis. Hakim memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, diharapkan seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh lembaga negara yang berwewenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjamin independensi lembaga peradilan maupun independensi hakim. Penelitian ini membahas wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim serta memperhatikan landasan akan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kata Kunci: Seleksi Pengangkatan Hakim, Independensi, Lembaga Peradilan, Hakim, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial.

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATASâIMAJINERâ NEGARA Fahroy, Caesar Ali
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakKemajuan teknologi informasi dan transportasi menipiskan batas antar negara dewasa ini. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara seringkali di abaikan bahkan disepelekan oleh masyarakat pada umumnya. Melalui batas negara inilah pembatasan kekuasaaan antar negara yang berdaulat dipisahkan satu sama lainnya. Kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diabaikan, mengingat perannyasebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Artikel ini akan membahas mengenai prinsip kedaulatan di perbatasan, terutama pada batas buatan (imajiner) yang berada di pelabuhan udara internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai peran pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka.Â Kata Kunci: Batas "Imajiner"; Kedaulatan Negara.

Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking S, Laurensiusarliman
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tidak bisa dipungkiri. Hak anak di Negara manapun, selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan dan jaminan hak anak. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan. Anak-anak banyak dieksploitasi secara ekonomi, dimana anak diperdagangkan, yang menghilangkan hak-haknya sebagai anak, atas hal tersebut harus melibatka peran aktif masyarakat, termasuk di daerah perbatasan. Atas hal tersebut tulisan ini mencoba membahas: 1) bagaimana kondisi anak di Indonesia pada saat ini? 2) bagaimana partisipasi masyarakat daerah perbatasan di dalam mencegah penjualan anak? 3) serta menggagas perlindungan anak yang berkelanjutan, untuk mencegah penjualan anak ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kondisi anak sekarang di Indonesia, dikategorikan golongan darurat perlindungan. Masyarakat daerah perbatasan harus berpartispasi aktif untuk mecegah penjualan anak, dengan membentuk lembaga yang aktif dan harus saling bekerjasama antar masyarakat. Gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan tujuan kita bersama, tetapi harus diingat semua pihak harus aktif untuk mewujudkan perlindungan anak, hal ini menjadi sangat penting untuk membangun generasi penerus bangsa yang baik

PEMBERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DALAM INSTRUMEN DAN PRAKTIK WORLD TRADE ORGANIZATION Hata, Hata
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

How does the World Trade Organization relate to the wider corpus of international law ? No straightforward answer can be found in the WTO rules. Yet , as will be shown by the present writer, WTO documents incorporate various rules of general as well as special internationallaw. There are WTO rules that confirm preexisting rules of international law or preexisting treaty law, or deviate from, or even replace preexisting rules of international law. In WTO practices, norms of public international law are frequently invoked before the WTO âjudiciaryâ (Panels and the Appellate Body), and WTO members could clarify or change the relationship between WTO law and other rules of international law. WTO rules are just a partof public international law but in many respect they are lex specialis as opposed to general international law.Keywords: Role of Education - Employment - WTO

SENGKETA KEBERATAN DIBANDINGKAN DENGAN SENGKETA PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU Asmorowati, Meiti
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tax Dispute is caused by dissimilarity opinion between tax payers and tax officials based on tax assessment. Therefore, it needs a protection to tax payers by giving justice through a formal and official legal channel. This legal channel is through an objection procedure proposed to pratama tax office where the tax payer is registered. Whwn there is no satisfaction, it can be brought and appealed to Court of tax which is a court outside of four kinds of judicial environments regulated in article 25, paragraph (1), Act No. 48 year 2009 on judicial authorities. The verdict of Court of tax is a final decision, but it can still be struggled by extraordinary legal efforts to the Supreme Court by reconsideration. The dispute settlement performed by Pratama Tax Office and Court of Tax is Different. The difference can be seen from authorities, the officials in charge, the place of disput settlement, procedures, and contents of decision.Keywords: Tax Dispute, objection, Court of Tax

Page 1 of 11 | Total Record : 109

1 2 3 4 5

Filter by Year

2010 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA