cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2012)" : 5 Documents clear
ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur Naskur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.117 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.253

Abstract

Judul tulisan ini adalah Asas-asa Hukum Kewarisan dalamIslam (Studi Analisis Pendekatan Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist). Tulisan ini merupakan sebuah kajian yang berkailan dengan salah satu Materi hukum Islam. Materi hukum Islam yang dimaksud adalah hukum kewarisan dalam Islam Dalam memahami pembagian kewarisan dalam Islam tulak lepas dari pemahaman tentang asas-asas hukum kewarisan itu sendiri yang merupakan panda\i atau pijakan pembagianwaris dalam Islam. Secara garis besarny a. al-Qur’an dan al-Hadis telah memberikan gambaran bahwaa asas-asas hukum kelarisan Islam diantaranya adalah asasJibari, bilateral, individual, dan ta’abbudi(penghambaan diri). Paparantentang asas-asas hukum kewartsait Islam dapat dibaca pada pembahasan tulisan ini
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN USUL FIQIH) Rahmawati Rahmawati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.097 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.260

Abstract

Good governance adalah istiah yang digunakan ditentukan dalam literatur pembangunan untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik untuk menjamin realisasi hak asasi manusia. Pemerintahan menggambarkan "proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tulak diimplementasikan)'. Good Governance Ini dapat berlaku untuk perusahaan, internasional, nasional, pemerintahan lokal atau interaksi antara sektor-sektor lain dari masyarakat. Konsep "good governance' sering muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi (yang) tidak efektif atau lembaga politik dengan ekonomi yang layak dan juga lembaga politik. Karena pemerintah yang paling "sukses" dalam dunia kontemporer adalah negara demokrasi liberal yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika negara-negara 'lembaga senng menetapkan standar yang digunakan untuk membandingkan negara-negara lain institusi Karena pemerintahan yang baik panjang dapat difokuskan pada suatu bentuk pemerintahan, organisasi bantuan dan otoritas negara-negara maju sering akan fokus arti pemerintahan yang baik untuk satu sel persyaratan yang sesuai dengan agemla organisasi, membuat "good governance" menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda
MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM Salma Salma
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.326 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.261

Abstract

Kata maslahah berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas Metode maslahah mursalah muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Para ulama ushul fikih membagi maslahah ke dalam tiga kategori yaitu: I maslahah berdasarkan segi perubahan maslahax, terdiri dari al-maslahah as-sabitah dan al-mastahah al-muiagayyirah 2. Maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara', terdiri dari : al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulgah, dan al-maslahah al-mursalah. 3. Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepent'ngan kemaslahatan, terdiri dari: al-maslahah al-dharuriyyah, al-maslahah al-hajiyyah dan al-maslahah  al-tahsiniyah.
PERBANDINGAN PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA DAN JERMAN Nenden Herawati Suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.976 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.262

Abstract

KUHP Jerman apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan. KUHP Indonesia Pasal 44 (I) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana.
SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis) Muhammad Sukri
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.85 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.252

Abstract

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia lelah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada jaman penjajahan be landa dan Jepang. sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar IV .Yo. 7 tahun 1989 lemang Pengadilan agama yang lehih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia Proses interaksi peradilan agama mi telah berlangsung dalam jangka waktu wng panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue