Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

JIS
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Manado

ISSN : 16934202 EISSN : 25280368 DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.

Arjuna Subject : -

Articles 261 Documents

6 7 8 9 10

HUKUM PERWAKAFAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SOROTAN Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 1 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Tulisan ini membahas tentang hukum perwakilan kompilasi hukum isslam dalam sorotan hukum perwakafan kompilasi hukum islam dalam sorotan. Hukum perwakafan yang diatur dalam kompilasi hukum islam merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hukum perdata islam yang masih memerlukan pengkajian lebih jauh. Pengkajian leih jauh tentang hukum perwakafan dalam kompilasi hukum islam disesuaikan dengan kondisi social kehidupan umat islam indonesia. Ada dua alasan yang menjadi sorotan dalam hukum perwakafan kompilasi hukum islam yaitu : pertama, pasal-pasal yang ada dalam hukum perwakafan jauh lebih sederhana dari pada hukum perkawinan dan kewarisan. Kedua, apabila kita memperhatikan materi hukum perwakafan yang ada dalam kompilasi hukum islam lalu membandingkan dengan PP.No.28 tahun 1977 serta peraturan menteri agama No.1 tahun 1978, maka ditemuibahwa pasal-pasal tentang wakaf dalam kompilasi hukum islam seakan akan hanya merupakan duplikasi atas PP. No.28 tahun 1977.

MEDIASI SEBAGAI WADAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Medasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Dari kandungan ayat al-Qur’an surah an-nisaa ayat 35, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi

SYIRKAH AL-ABDAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD IBN IDRIS AL-SYAFI’IY DAN REELEVANSINYA DENGAN TEORI EKONOMI MODERN Anita Mertosono
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 3, No 2 (2005)
Publisher : IAIN Manado

Pembahasan ini merupakan suatu kajin mengenai syirkah al-abdan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Muhamad ibn idris Al-Syafi”iy sebagai pendiri mazhabnya Syafi’iy.Topik pembahasanya berkisar pada bagaimana pemikiran-pemikiran al-syafi’iy tentang syirkah al-abdan dan bagaimna reledvi antara pemikiran beliau tersebut dengan toeri ekonomi modern yang berkembang sepanjang zaman. Untuk kebutuhan uraian, metode yang meulis gunakan adalah metode kepustakaan (librari research). Akhirnya disimpulkan bahwa pada prinsipnya al-syari’iy tidak membolehkan syirkah al-abdan namun dangan melihat kondisi atau kebutuhan masyarakat sekarang ini disesuaikan dengan teori-teori ekonimi modern yang mengatakan bahwa syirkah al-abdan dapay menunjang kebutuhan ekonomi dan faktor-faktor produksi maka syirkah tersbut dapat di praktekkan dimn kuncinya rekalankan dari masing-masiang pihak yang berkaitan dan menyadari kemampuan masing-masing serta tidak bertentanga dega al-qur’an dan sunnah rasul dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

HUKUM KELUARGA:PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM Suyono Suyono
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Manado

Principally, Islamic teachings consist of two aspects: normative and historical, doctrinal and civilization, as well as other terms that are meaningful. In the first aspect is the sacred area that cannot be changed, while the second aspect is very flexible. Based on the experience of society, Islamic teachings can be approached with social sciences such as sociology and Anthropology. Both of these are very appropriate to solve the problems of Islamic law in the society. In this paper, the writer tried to review the law of Islamic family based on anthropology aspect. To facilitate the discussion, some rules of family law that contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) such as marriage registration, washiyahwajibah, mutual property, takliktalak, and the mourning period of husband whose wife passed away are the examples in this paper.Secara prinsip ajaran Islam terdiri atas dua aspek: normatif dan historis, doktrinal dan peradaban, maupun istilah lain yang semakna. pada aspek pertama adalah wilayah sakral tidak bisa diotak-atik lagi, sementara aspek jenis kedua sangat fleksibel. Dalam pengamalan di masyarakat, ajaran Islam dapat didekati dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Kedua macam ilmu ini sangat sesuai untuk memecahkan problematika Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam tulisan ini. penulis mencoba membedah Hukum Keluarga Islam dengan kacamata antropologi hukum. Untuk memudahkan pembahasan, beberapa aturan hukum keluarga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti pencatatan perkawinan, washiyah wajibah, harta bersama, taklik talak, dan masa betkabung bagi suami yg ditinggal mati oleh istri menjadi contoh dalam tulisan ini

HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL (Sebuah Kajian Makna Teks Nash) Naskur Naskur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Risalah Islam ternukil untuk mengkonsepsionalisasi kehidupan sosial manusia. Ini sebuah keyakinan dari umat Islam (baca: mukmin) dan dengan keyakinan ini Umat Islam selalu confidence untuk menata kehidupan sosial bersama yang dijalaninya secara sunnatullah dan berperadaban. Risalah Islam dengan dua sumbernya, Al-Quran dan Al-Hadis telah meletakan kerangka konstruksi dan konfigurasi sejumlah penata sosial sesuai hajat manusia dalam kehidupannya secara kolektif. Tulisan ini akan membedah hukum Islam dengan beberapa dimensi normatifnya dan dengan berbagai pranata sosial yang dikonsepnya.

ILMU RASM Al-QUR’AN Djamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 1 (2007)
Publisher : IAIN Manado

Ilmu rasm Al-Qur’an yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushat Al-Qur’an yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Penulisa Al-Qur’an pada masa Nabi Muhammad Saw. Dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya baik dalam penulisannya maupun urutannya dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushab dengan meyeragamkan bacaan serta menyatukan tertip susunan ayat-ayatnya. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan pemahaman antara mushab dengan mushab yang lain.

STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN Djamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 2 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Studi kritis KHI mangaku kepada sumber hukum utamanya yakni al-Qur’an, Sunnah dan Ijma”. Dalam konsep tentang pernikahan itu banyak dilandasi oleh beberapa pendapat para ulama fiqh, dan para pemikir-pemikir yang mengikuti perkembangan pemikiran ahlul fiqh. KHI menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang Islam) di bidangn perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Thn 1974 psl 2 ayat 1. KHI juga mengakomodasi berbagai pandangan Fuqaha, bersumber pada ajaran Islam, sehingga kedua hal tsb. Dijadikan sebgai landasan yuridi dan Fungsional dalam setiap dasar penyususnan konsep KHI.

PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Sryani Br Ginting
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Constitutionally, rule of law is recognized in Indonesia. It means recognition of the law enforcement. Law is part of the community. Therefore, there is a term law community. The existence of law in Indonesia that can be encountered in daily life in the era of post-reform differs from that of the New Order (ORBA), either in positive or negative terms. Development continues to be implemented, as a process of change that is planned, to reach various aspects of the Indonesian community. One form of development is law development, which is also intrinsically related to other life aspects of similar social phenomena.In Indonesian society, where culture and social structure is complex, law serves more as a means of societal revival that grows from the community members who have power and authority, which may reflect the interests of the general public. Thus, the good governance project occurred, representing the Indonesian government's commitment to realize equitable and fair prosperity for all people, even for those in remote areas. This government effort led by the President, Mr. Joko Widodo, is not an easy task. President cannot work alone without cabinet ministers. The same is true for the central government. They cannot work without local government support. Therefore, the government cannot work without people or community participation in their endeavor to create an equitable and just society.The fundamental problem in Indonesia is a legal culture that has not operated well. Legal conditions that exist today are local and central authorities are being caught for bribery case, corruption, etc. When thought deeper, it appears that the Indonesian law culture is not good enough. Development in all aspects of life, it can be said, has not managed to produce good governance.Keywords: Legal culture, development of law, good governance.

TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945 Nenden Herawaty
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Berdasarkan pandangan Wade (et.a.l.) dapat disimpulkan bahwa konvensiketatanegaraan berdasarkan dari tiga sumber, yaitu :1) Kebiasaan ketatanegaraan;2) Kepatutan (expediency)3) Express agreement.Perubahan konstitusi itu dilakukan dengan tujuan : 1) untuk memperbaiki sistemkekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman sari sistem yangotoriter kepada sistem yang demokratis; 2) untuk menciptakan sistem kekuasaanyang sifat check and balance dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perubahankonstitusi di negara-negara tersebut diatas pada umumnya dilakukan oleh satukomisi konstitusi yang bersifat independen

Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rosdalina Bukido; Laila F Bamatraf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Manado

Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition is established to prevent unfair business competition in Indonesia based on the centralization of economic power on individuals or certain groups either in the form of monopoly in spite of other forms of unfair business competition before the law is applied. Therefore, this research is brought out to declare the function and role of KPPU itself to combat various kinds of monopolistic practices and unfair business competition that is emerging in society.

Page 8 of 27 | Total Record : 261

6 7 8 9 10

Filter by Year

2003 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faradila Hasan

Contact Email Faradila Hasan

Phone -

Journal Mail Official jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA