cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 24605565     EISSN : 25031058     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 248 Documents
 21   22   23   24   25 
Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Moh Bagus
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the important principles in a democratic country is the creation of independent and impartial law enforcement. This principle must always be maintained as an effort to protect human rights and to create and place law as the supreme commander of the state. This article on the variety and development of law enforcement in Indonesia will try to provide an overview and portrait of law enforcement in Indonesia that has been running so far. In order to provide a repertoire of legal improvements in Indonesia, the author will provide limitations on law enforcement, especially since the reformation to date. In this study, the authors used normative legal research methods with statutory, conceptual and case approaches. The results of the study state that various legal products in Indonesia are always present in order to complement and improve the components of law enforcement in Indonesia. In addition, the presence of the Constitutional Court as a style of constitutional interpreter also provides a new color through various kinds of decisions.
Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Muhammad Aenur Rosyid; Hoirun Nisa
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya jarimah pemerkosaan terhadap anak tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Banyak putusan mahkamah syar’iyyah aceh yang justru membebaskan pelaku karena minimya alat bukti. kesaksian saksi testimonium de auditu ditolak untuk dipertimbangkan karena saksi dianggap tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidana yang disaksikannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perimbangan hakim dalam menilai kualitas kesaksian saksi testimonium de aiditu dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum positi dan fikih jinayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh menilai bahwa kualitas kesaksisan saksi testimonium de auditu tidak dapat diterima sehingga tidak terdapat minimum dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kualitas kesaksian saksi testimonium de auditu ditinjau dari hukum positif meskipun bukan atas apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri tetap dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Sedangkan ditinjau dari fiqih jinayah kesaksian testimonium de auditu tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya oleh hakim karena Hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.
The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law Rodhotun Nimah
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research focuses on the relevance of the marital rape criminal sanction contained in Regulation Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence with Criminal Sanctions in Fiqh Jinayah. This research is library research using the method of comparative legal interpretation (comparative). The type of research used is qualitative research. The legal materials used are primary legal materials in the form of classic and contemporary books as well as secondary legal materials in the form of books related to marital rape, as well as legal science journals. The data collection technique in this study is documentation. The data analysis used in this study uses Abdul Qadir 'Audah's'' analysis of thought. In this study, two conclusions were obtained, namely, that, according to Islamic law, marital rape is not in accordance with the teachings of Islamic law because Islam has taught procedures and behaviors in husband-wife relations that must be muasyarah bil ma'ruf by not hurting each other. Second, when viewed from the perspective of Abdul Qadir Audah's fiqh jinayah, the sanctions contained in the PKDRT Law have relevance to criminal sanctions in Islamic law.
Prosesi Adat (Merariq) dalam Kacamata Hukum Pidana di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB) Doni Azhari
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the criminal aspects in the procession of traditional ceremonies (merariq) of the Central Lombok community (Case Study in Gerantung Village, Central Praya, Central Lombok, NTB). The main challenge of this research is to identify the criminal elements in the procession of merariq customs of the Central Lombok community. For this reason, using an empirical study approach, this researcher collected data through interviews with traditional leaders, community leaders, and authorities. This study concludes that the custom of merariq for the people of Gerantung Village does not conflict with existing customs, even in practice the community will commit criminal acts if they violate customs and state regulations, one of which is Articles 330 and 332 of the merariq custom which have rules that are in line with the practice and enforcement of law in the Merariq tradition.
Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi Elva Imeldatur Rohmah
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang konsep negara demokrasi, problematika pasal penghinaan Presiden dan pasal penghinaan Presiden dalam bingkai negara demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pasal penghinaan presiden telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat; dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah; serta dapat mendorong masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dengan cara yang lebih sopan dan bertanggung jawab. Pihak yang tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat; dapat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik; serta kurang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang melindungi hak masyarakat untuk menyatakan pendapat secara bebas. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dalam penerapan Pasal Penghinaan Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dan penyalahartian pasal tersebut.
Pengecekan Handphone dalam Pengaturan Penggeledahan Badan oleh Penyidik Kepolisian Rahmawati Sri Febriyani; Aji Lukman Ibrahim
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggeledahan adalah salah satu otoritas penyidik kepolisian yang dibenarkan dalam Undang-undang, sesuai pada Pasal 33 Ayat (1) KUHAP. Tindakan penggeledahan dibagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau penggeledahan terhadap pakaian seseorang. Penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik guna memeriksa badan dan pakaian tersangka guna menemukan benda yang disinyalir keras ada pada badannya, lantas jika seseorang membawa handphone dan diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dapat diperiksa. Namun, pemeriksaan handphone harus dilakukan sesuai prosedur. Dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, polisi dilarang melakukan penggeledahan secara berlebihan yang berakibat pada terganggunya hak privasi yang digeledah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan terkait penggeledahan badan mengenai pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan untuk mengetahui pengaturan ideal maupun sebaiknya prosedur penggeledahan badan dalam hal pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Penelitian ini menerapkan  penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini yakni penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan badan khususnya pada saat mengecek “paksa” alat komunikasi berupa handphone seseorang tidak bisa semena-mena hal tersebut bisa berakibat pada terganggunya privasi orang yang sedang digeledah, namun pelaksanaan penggeledahan tersebut hendaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Dinas Pertahanan Kab. Aceh Tenggara Pasca Perpres No. 23 Tahun 2015 Fadil Muhammad Salam; Khalid
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pada penelitian di dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara ini mengenai sengketa tanah melalui non litigasi pasca perpres nomor 23 tahun 2015. Kajian pustaka yang bersifat pendekatan deskriptif analitis serta penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode-metode yang digunakan dan merupakan bagian dari jenis penelitian. Adapun hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan  menunjukan dasar hukum serta adanya wewenang dari dinas bidang pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara selama menyelesaikan persengketaan tanah dengan memberikan fasilitas untuk penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa, melakukan advokasi hukum, melakukan kerjasama pada lembaga pertanahan kabupaten/kota, dan menjalankan amanah untuk tugas kedinasan yang diberikan kepala dinas. Kantor dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah maka menggunakan mekanisme seperti pengaduan kepada kantor dinas pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, mengidentifikasi tanah sengketa berupa data dan konflik yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, pihak yang bersengketa dipanggil, kemudian mediasi yang dilaksanakan dinas pertanahan dalam upaya mencari kesepakatan bersama.
State Policies and Islamic Law Regarding Juvenile Punishment for Theft Suhendar; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of an increasingly sophisticated era certainly has an impact on children, both positive and negative impacts. Due to the absence of maximum direction and assistance to children, children can at any time do disgraceful acts. When children are involved in the crime of theft, they will be faced with the law and processed. Therefore, there is a need for special guidance and assistance from parents and parties whose status and roles have been recognized as external companions for these children. In this research, the writer uses descriptive qualitative research method with normative juridical research type. The analysis was conducted to determine the form of state and Islamic protection against children who are perpetrators of the crime of theft. The results of the study state that the judge can give a decision on the case of a child crime case of theft. However, legal protection is needed for children who do not commit the crime of theft, considering that they are still underage and still need to be given more maximum attention and guidance. The state protects children because their future is also the future of the state. Every level of society in Indonesia is obligated to provide moral support and guarantee that children in dispute with the law are not excluded from the social environment and society, and that they continue to obtain an appropriate education so that their futures are secure. So that youngsters affected by this law do not feel alienated, continued enjoyment of the nation's youth is possible.

Page 25 of 25 | Total Record : 248

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol 5 No 01 (2019): Juni Vol. 4 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 4 No 02 (2018): Desember Vol 4 No 02 (2018): Desember Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol. 3 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 3 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol. 2 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol. 2 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol. 1 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni More Issue