Varia Justicia
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[ KAJIAN YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>;
<![CDATA[Susila, Agna]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.225 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban sangat perlu diperhatikan.
Berdasarkan PP No 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaran pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.]]>
<![CDATA[ PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maulana, Aby]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.758 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1881
<![CDATA[âPengakuan bersalahâ sebagai alat bukti telah dikenal dalam tatanan peradilan pidana Indonesia sejak berlakunya Het Inlandsch Reglement (HIR), akan tetapi menurut perkembangan regulasi peradilan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan nomenklatur âPengakuan bersalahâ, secara formil telah hilang. Namun, secara eksplisit âPengakuan bersalahâ masih menjadi bagian penting, yang selalu dijadikan orientasi dalam system pembuktian. Dan pada perkembangan teori dan praktek di Negara common law, âPengakuan Bersalah terdakwaâ sangat membantu efisiensi peradilan, yang pada sisi yang bersamaan tidak menghilangkan tujuan kebenaran materiil (materiil waarheid). Hal ini digunakan Amerika dalam system plea bargaining, yang kemudian konsep ini menjadi ide dan terobosan yang baik untuk diadopsi bagi beberapa Negara, dan khususnya dalam system peradilan pidana Indonesia.]]>
<![CDATA[ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.525 KB)
<![CDATA[UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup telah mengakomodir masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan AMDAL pada tahap penapisan hingga keputusan kelayakan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan posisi strategis bagi masyarakat untuk memberi saran, pendapat maupun tanggapan namun pada kenyataannya partisipasi justru hanya sekedar sebagai prasyarat secara formalitas saja. Keberpihakan pada pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi sebagai bentuk preventif terhadap kerusakan lingkungan. Peranan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perlu di pahami sehingga masyarakat secara terbuka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, diperluakannya suatu pembaharuan hukum guna memperjelas setiap mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.]]>
<![CDATA[ PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN TRANSENDENTAL ]]>
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.829 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1882
<![CDATA[Penegakan hukum kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan hanya menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam mengungkap, menangkap, menahan, mendakwa dan memidana para pelakunya yang terbukti bersalah, namun belum menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam pemberantasan kejahatan korupsi secara luas. Sehingga dengan keberhasilan upaya seperti itu melahirkan suatu persepsi bahwa kejahatan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Dengan kenyataan demikian yang tergambar adalah Indonesia negara yang korup. Hal ini tentu suatu kontrakdiktif dengan tujuan yang diharapkan dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Pendekatan pemberantasan kejahatan dengan model ini tentu sangat merugikan nama baik negara. Oleh karena itu perlu ada alternatif lain yang bisa menggantikan cara pandang yang demikian itu. Pendekatan transendental adalah solusi terbaik yang bisa ditawarkan]]>
<![CDATA[ PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Basuki, Udiyo]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.867 KB)
<![CDATA[Perdagangan orang (trafficking) merupakan kejahatan lintas negara (transnational organized crime) yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak sesorang untuk bebas, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani dan hak untuk tidak diperbudak. Angka kasusnya baik di tingkat global, kawasan maupun nasional memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan. Untuk itu, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang warganya relatif banyak menjadi korban trafficking berupaya untuk melakukan penegakan hukum atas merebaknya tindak pidana (TPPO) dimaksud.
Disadari, selain memeranginya di dalam negeri maka harus ada upaya bersama dengan negara lain. Maka kerjasama antar pemerintah, antar-NGO, ormas dan perseorangan dalam dan luar negeri yang dibina dan dikembangkan dengan baik, menjadi keniscayaan. Akhirnya, dengan mendasarkan pada penegakan hukum berperspektif HAM, sebuah kerangka respon komprehensif harus mencakup pencegahan perdagangan orang, perlindungan atas orang yang diperdagangkan dan penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan orang.]]>
<![CDATA[ TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN DAN KEWAJIBAN DOKTER ]]>
<![CDATA[Mayasari, Dian Ety]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.776 KB)
<![CDATA[Upaya kesehatan dilakukan oleh dokter atau yang dikenal sebagai transaksi terapeutik diawali dari adanya informed consent yaitu penjelasan dari dokter mengenai kondisi penyakit pasien serta tindakan medis yang akan dilakukannya dalam rangka kesembuhan pasien dan kemudian dari penjelasan tersebut mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Pembahasan ini didasarkan pada metode penulisan yuridis normatif, yaitu mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penting sekali peranan dari informed consent karena awal terjadinya hubungan dokter dan pasien karena pasien datang kepada dokter menyampaikan keluhan penyakitnya, dokter memberikan penjelasan diagnosa penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukannya dan pasien memberikan persetujuan, oleh sebab itu sebagai bentuk kesepakatan bersama lebih baik dibuat dalam bentuk tertulis agar ada bukti otentik apabila pada saat pasien tidak mendapat kesembuhan justru berbalik menduga dokter melakukan tindakan malpraktek padahal dokter menjalankan tindakan medik sesuai prosedur. ]]>
<![CDATA[ ANALISIS PENGARUH PERSAINGAN USAHA PASAR TRADISIONAL TERHADAP PASAR MODERN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Fajriawati, Fajriawati]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.244 KB)
<![CDATA[The Effect of Traditional Market Competition on Modern Market in Local Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 concerning the arrangement and development of traditional markets and Shopping Centers and Modern Stores. And in article 2 of Law Number 5 Year 1999 we can see how the arrangement and layout of service, layout, business license for the common good. From the results of this study using the Normative Research and Empirical Research. The closer to legislation that focuses on the rule of law as its central to know the Influence Analysis of Competition of traditional market in this case policy related to license of establishment of modern market is not comprehensive because related to partnership as mandated in Perpres and permendagri not regulated further. Regulations on partnerships can maintain traditional markets that are fundamental to eliminating the disparity between modern markets.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maulana, Aby]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.758 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1881
<![CDATA[?Pengakuan bersalah? sebagai alat bukti telah dikenal dalam tatanan peradilan pidana Indonesia sejak berlakunya Het Inlandsch Reglement (HIR), akan tetapi menurut perkembangan regulasi peradilan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan nomenklatur ?Pengakuan bersalah?, secara formil telah hilang. Namun, secara eksplisit ?Pengakuan bersalah? masih menjadi bagian penting, yang selalu dijadikan orientasi dalam system pembuktian. Dan pada perkembangan teori dan praktek di Negara common law, ?Pengakuan Bersalah terdakwa? sangat membantu efisiensi peradilan, yang pada sisi yang bersamaan tidak menghilangkan tujuan kebenaran materiil (materiil waarheid). Hal ini digunakan Amerika dalam system plea bargaining, yang kemudian konsep ini menjadi ide dan terobosan yang baik untuk diadopsi bagi beberapa Negara, dan khususnya dalam system peradilan pidana Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN TRANSENDENTAL ]]>
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.829 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1882
<![CDATA[Penegakan hukum kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan hanya menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam mengungkap, menangkap, menahan, mendakwa dan memidana para pelakunya yang terbukti bersalah, namun belum menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam pemberantasan kejahatan korupsi secara luas. Sehingga dengan keberhasilan upaya seperti itu melahirkan suatu persepsi bahwa kejahatan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Dengan kenyataan demikian yang tergambar adalah Indonesia negara yang korup. Hal ini tentu suatu kontrakdiktif dengan tujuan yang diharapkan dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Pendekatan pemberantasan kejahatan dengan model ini tentu sangat merugikan nama baik negara. Oleh karena itu perlu ada alternatif lain yang bisa menggantikan cara pandang yang demikian itu. Pendekatan transendental adalah solusi terbaik yang bisa ditawarkan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN DAN KEWAJIBAN DOKTER ]]>
<![CDATA[Mayasari, Dian Ety]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.776 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1883
<![CDATA[Upaya kesehatan dilakukan oleh dokter atau yang dikenal sebagai transaksi terapeutik diawali dari adanya informed consent yaitu penjelasan dari dokter mengenai kondisi penyakit pasien serta tindakan medis yang akan dilakukannya dalam rangka kesembuhan pasien dan kemudian dari penjelasan tersebut mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Pembahasan ini didasarkan pada metode penulisan yuridis normatif, yaitu mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penting sekali peranan dari informed consent karena awal terjadinya hubungan dokter dan pasien karena pasien datang kepada dokter menyampaikan keluhan penyakitnya, dokter memberikan penjelasan diagnosa penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukannya dan pasien memberikan persetujuan, oleh sebab itu sebagai bentuk kesepakatan bersama lebih baik dibuat dalam bentuk tertulis agar ada bukti otentik apabila pada saat pasien tidak mendapat kesembuhan justru berbalik menduga dokter melakukan tindakan malpraktek padahal dokter menjalankan tindakan medik sesuai prosedur. ]]>
