cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
civicus.ummat@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23389680     EISSN : 2614509X     DOI : https://doi.org/10.31764/civicus.
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Civicus merupakan salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan e-ISSN 2614-509X dan p-ISSN 2338-9680. Adapun kajian publikasi jurnal Civicus yakni (1) Ilmu Social, Ilmu Hukum, Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) teori pembelajaran, pengembangan pembelajaran, Penerapan pembelajaran, model-model pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; (3) hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022" : 6 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA RIBANG KECAMATAN KOTING KABUPATEN SIKKA Danar Aswim; Abdullah Muis Kasim; Martha Florita
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.7144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana efektifitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Kepala Desa, Lembaga Adat, Kepala Dusun dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemerintahan Desa  mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa tanah antara warga Desa. Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Ribang dinilai kurang efektif, hal ini bisa dilihat dari berita acara kegiatan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dimana tidak adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan ingin melanjutkan ketingkat selanjutnya.
Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Civic Disposition bagi Peserta Didik di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Panca Nanda Putri Nanda; Febrian Alwan Bahrudin; Dinar Sugiana Fitrayadi
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.7331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk Civic Disposition. Tempat penelitian berlokasi di SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang peneliti temukan menunjukan bahwa guru selaku pelaksana dan pembimbing dalam membentuk civic disposition pada pembelajaran PPKn di kelas, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai kebangsaan dan melalui contoh perilaku yang baik, sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari dua yaitu faktor internal seperti kurangnya fasilitas yang belum menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar pada peserta didik secara proaktif dan interaktif dalam proses pembelajaran dan faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari orangtua kepada peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Kesimpulan hasil penelitian menunjukan bahwa peran guru PPKn dalam membentuk Civic Disposition di SMA Negeri 3 Kota Tangerang sudah terlaksana dengan baik. The aim of this research is to determine the role of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers in shaping citizens' character. The research site was located in SMA Negeri 3 Tangerang City. The approach in this research used a qualitative approach with descriptive methods, data collection was done through observation, interviews, and documentation.  The results found indicate that teachers as implementers and mentors in shaping civic dispositions in civic education learning in the classroom, namely by applying the values of character building in accordance with national values and through good behavior, while the supporting factors consist of two internal factors.  such as the lack of facilities that have not created a conducive and productive atmosphere to provide a proactive and interactive learning experience for students in the learning process and external factors, such as the lack of support from parents to students learning at school.  The conclusion of the research shows that the role of PPKN teachers in shaping citizenship character at SMA Negeri 3 Tangerang City has been carried out well.
Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Edy Kurniawansyah; Ahmad Fauzan; Mustari Mustari
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.9658

Abstract

: Pencemaran limbah tahu merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Para industri tahu selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi kepentingan diri mereka. Meningkatnya produksi yang terjadi pada sentra pembuatan tahu akan membuat pencemaran yang dihasilkan semakin bertambah, oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap pabrik tahu yang digunakan sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap pengelolahan limbah pabrik agar masyarakat yang berada disekitar lingkungan pabrik tahu tidak merasakan dampak dari pencemaran limbah tahu tersebut. Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana dampak pabrik tahu terhadap pencemaran lingkungan di Kelurahan Brang Biji. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak pabrik tahu terhadap pencemaran lingkungan di Kelurahan Brang Biji. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh, Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 10 orang subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif keberadaan pabrik tahu yaitu menciptakan lapangan perkerjaan, meningkatkan taraf hidup, menambah pendapatan ekonomi rumah tangga, dan limbah ampas pabrik tahu yang berupa kulit kedelai masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak serta pencampuran pupuk organik. Sedangkan dampak negatif dari keberadaan pabrik tahu yaitu buangan limbah cair tahu ke sungai menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Hal ini dikarnkan pabrik tahu tidak memiliki penampungan yang layak untuk penyaringan limbah cair. Ketika memproduksi olahan kedelai limbah cair yang dihasilkan langsung dibuang ke aliran sungai sehingga membuat air sungai menjadi kotor dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu masyarakat sekitar.
Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat) Muhammad Mabrur Haslan; Dahlan Dahlan
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.9698

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak merariq terhadap masyarakat suku sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dampak merariq terhadap masyarakat suku sasak di Desa Rumak , ada dampak positif dan negatif. Dampak positif merariq terhadap masyarakat sebagai berikut: merupakan sebuah prestise atau wibawa kepada seorang perempuan, menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap wanita, melestarikan budaya Sasak yang dilakukan secara turun temurun. Sedangkan dampak negatif merariq terhadap masyarakat Suku Sasak, sebagai berikut: terjadinya konflik yang berkepanjangan, menyita waktu yang cukup lama, ada unsur bisnis.The purpose of this study is: to identify impact merariq at Sasak Tribe Community at Rumak Vilage Kediri District West Lombok Regency. The method of research in the shape case study. Meanwhile the technique in collecting the data is in-depth interview, obervation, and documentation. Furthermore data analysis conducted completely during data collection in very focus of activities and every finishing data collection. The Results of research to identify impact merariq   at Sasak Tribe Community at Rumak Vilage, there are positive and negative impact. Positive impact merariq such as: one authority at a woman, to show knight man to woman, conserve sasak hereditary culture. Whereas negative impact merariq such as: long conflict happened, to waste long time, there are bisnis
Motif Terjadinya Konflik Intoleransi Pada Masyarakat Nusa Tenggara Barat Wayan Resmini; Abdul Sakban; Julae Pani
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.11530

Abstract

Komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap dokumen yang bersifat tradisional masih rendah sehingga hukum adat yang ada di masyarakat belum menunjukkan eksistensi sebagai pengontrol sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi motif terjadinya konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen.  Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan reduksi data menyederhanakan data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat diperngaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan khususnya para remaja. Selain itu peran pemerintah daerah belum maksimal sehingga mampu menekan berkurangnya konflik intoleransi. The community's customary law has yet to demonstrate its presence as a social controller due to the local government's weak commitment to protecting traditional documents. The goal of this study is to pinpoint the causes of intolerant disputes among West Nusa Tenggara residents. This study used a qualitative technique, a descriptive analytical framework, and case studies. methods for gathering data that include document analysis, observation, interviews, and literature study. Data analysis employs an interactive analysis paradigm with steps of data simplification, data presentation, and data inference. The study's findings indicate that the lack of employment opportunities, the community's poor economy, problems with romance, a lack of socialization for tolerance, and alcohol consumption, particularly among teenagers, all have an impact on the conflicting causes of intolerance among the people of West Nusa Tenggara. Additionally, local governments' potential to lessen intolerance-related disputes has not been fully utilized.
Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Maemunah Maemunah; Hafsah Hafsah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.11110

Abstract

Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak adalah faktor kebudayaan, faktor pendidikan atau SDM yang rendah, faktor ekonomi keluarga, faktor agama, faktor kurangnya kontrol orang tua, murahnya biaya pernikahan, serta faktor lingkungan. Tujuan penelitiian ini adalah untuk menjelaskan perrlindungan hukum terhadap kekerasan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawainan pada usia anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak sepulau Lombok dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Pengumpulan data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Bahkan Pasal 26 ayat 1 poin c menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernihakan usia anak. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak adalah faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor kepercayaan dan adat istiadat, faktor media masa. Factors that cause marriage at the age of children are cultural factors, low education or human resources, family economic factors, religious factors, lack of parental control, cheap wedding costs, and environmental factors. The purpose of this study is to explain legal protection against child abuse. The method used in this research is empirical juridical research. The research approach used is descriptive-analytical. The subjects of the study were married couples who married at the age of their children. Head of the Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning, West Nusa Tenggara Province, the Child Protection Agency for the Lombok Island, and the West Nusa Tenggara Child Protection Agency (LPA NTB). Data collection uses primary, secondary, and tertiary data. The data collected, both in the form of library data and field data will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data with a literature study with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that Law Number 35 of 2014 the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that the state, government, family, and society are obliged to provide optimal fulfillment of children's rights and protection. Even Article 26 paragraph 1 point c mentions the obligation of parents in preventing child marriage from occurring. In addition, the factors that influence violence against children are parent/family factors, environmental factors, psychological factors, economic factors, beliefs and customs factors, and mass media factors.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2023): September 2023 Vol 11, No 1 (2023): Maret 2023 Vol 10, No 2 (2022): September 2022 Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 9, No 2 (2021): September 2021 Vol 9, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 8, No 2 (2020): September 2020 Vol 8, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 7, No 2: September 2019 Vol. 7 No. 1: Maret 2019 Vol. 7 No. 1: Maret 2019 Vol. 6 No 2: September 2018 Vol. 6 No. 1: Maret 2018 Vol. 5 No. 2: September 2017 Vol. 5 No. 1: Maret 2017 Vol. 4 No. 2: September 2016 Vol. 4 No. 1: Maret 2016 More Issue