cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ramadhana Alfaris
Contact Email
widyayuridika@widyagama.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
widyayuridika@widyagama.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Widya Yuridika
Published by Universitas Widyagama
ISSN : 26157586     EISSN : 26205556     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
WIDYA YURIDIKA: Jurnal Hukum, published by the Faculty of Law, Universitas Widyagama Malang, as a forum of scientific publications for legal scientists and humanities who have a concentration in the field of law and human rights. Widya Yuridika published two times annually, on June and December. Each of the issue has eight articles both on review and research article.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk) Erlina B.; S. Endang Prasetyawati; Nita Yolanda
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2190

Abstract

The purpose of this research are to describe: (1) Factors causing the criminal act of transporting protected animals while alive based on Decision Number: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk (2) Criminal responsibility of the perpetrator of the criminal act of transporting protected animals in a living condition based on Decision Number: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk? This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection was carried out by means of library research and field studies. The data then analyzed qualitatively to get the research conclusion. The results of this study indicate: (1) The factors causing the criminal act of transporting protected animals while alive in Decision Number: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk consist of internal factors and external factors. The internal factor comes from within the perpetrator, namely the urge to meet economic needs in accordance with his job as a rental car driver and the perpetrator feels safe even though he commits a crime because the perpetrator feels that the person renting a rental car and using his services is a Marine Corporal Two (Kopda). External factors, originating from outside the perpetrator, namely an invitation from another party to commit the crime, namely an invitation from a Marine Corporal Two (Kopda) rank to transport protected animals illegally. (2) The responsibility of the perpetrator of the criminal act of transporting protected animals alive illegally in Decision Number: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk is based on the defendant's fault, no justification and no excuse for the defendant. for his actions. This criminal responsibility is manifested by imposing a sentence against the defendant with imprisonment of 1 (one) year and 4 (four) months and a criminal fine of Rp 50,000,000.00 (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment. for 1 (one) month.Abstrak Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk (2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk terdiri dari  atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental dan pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Faktor eksternal, berasal dari luar diri pelaku yaitu adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal. (2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal  dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk   didasarkan  pada  adanya  kesalahan  terdakwa,  tidak adanya alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Duopoli Pelaku Usaha Transportasi Online di Indonesia. Lia Amalia
Widya Yuridika Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v3i2.1594

Abstract

AbstrakGlobalisasi telah mengubah masyarakat yang dulunya berpola konvensional dengan ruang terbatas untuk beralih ke masyarakat dengan pola modern atau yang lebih kita kenal dengan pola digital. Munculnya pola digital tersebut menghadirkan celah bagi pelaku usaha berinovasi disruptif yang perlahan tapi pasti memasuki pasar Indonesia. Salah satu indikasi munculnya hal tersebut adalah adanya pelaku usaha angkutan berbasis online yang telah merubah struktur pasar angkutan dari pelaku usaha konvensional menjadi monopoli menjadi oligopoli dalam bentuk yang paling sederhana atau biasa disebut dengan istilah 'duopoli'. Duopoli ini memiliki beberapa dampak, baik bagi pelaku usaha lain maupun bagi pelanggan yang kini terkesan dimanjakan dengan kehadiran para pelaku usaha tersebut. Tentunya dampak ini juga harus dinilai dari perspektif hukum persaingan usaha dimana para pelaku usaha yang ada dan tidak berbasis digital menganggap hal tersebut merupakan ancaman bagi persaingan usaha mereka. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persaingan usaha terhadap duopoli pelaku usaha angkutan online di Indonesia dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Untuk itulah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa duopoli ini terbukti dalam bisnis transportasi online di Indonesia dengan model duopoli Bertrand dan berdampak pada persaingan usaha. Kata Kunci: Pelaku Usaha Inovasi Disruptif, Transportasi Berbasis Online, Struktur Pasar, Duopoli, Hukum Persaingan Usaha.
PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DIWILAYAH JAWA BARAT Himawan, Chairunnas; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika, Periode Juni 2021
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2157

Abstract

One of the roles of the state in ensuring the people's welfare and prosperity is through the provision of electrical energy through the company PT PLN (Persero). On the other hand, providing electricity supply services to the public by PT PLN is still not optimal. The problem then increases when the problem of sudden power outages adds to the complexity of the problem and becomes a civil problem because it violates consumer rights, one of which is the case of blackouts without notification by PT PLN (Persero) in the West Java region. law in general and, in particular, on legal protection for consumers using electricity due to sudden power cuts in West Java. Although in practice, the results of this research are expected to provide information to the authors and the public regarding consumer protection for power outages and as input for PT. PLN (Persero) improves its performance and pays attention to customer service. The research method uses normative law. Based on the results of the analysis and juridical discussion in this study, it can be denied that the cases of unannounced power outages that occurred in the Banten, DKI Jakarta, and West Java areas which in August 2019 did not constitute an offense, because the blackout was an act of overmatch that led to the enactment of force forward clause. This force advanced clause in the end freed PT PLN (Persero) to be free from civil orders due to the blackout without this notification. On the other hand, the effort to offer compensation in the form of compensation to PLN customers is a positive problem solving step.AbstrakSalah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero). Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah ketika masalah pemadaman listrik mendadak menambah rumit masalah tersebut dan menjadi masalah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat.Hasil penelitian ini secara teoritis harus memberikan sumbangan gagasan kepada hukum secara umum dan, khususnya, pada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna listrik akibat pemadaman listrik mendadak di Jawa Barat. Walaupun dalam prakteknya, hasil riset ini diharapkan bisa membagikan informasi pada penulis dan masyarakat perihal perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik dan sebagai masukan bagi PT. PLN (Persero) meningkatkan kinerjanya dan memperhatikan pelayanan konsumennya. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yuridis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, karena pemadaman listrik ini ini dinilai sebagai tindakan overmatch yang menyebabkan berlakunya klausa force majuere. Klausa force majuere ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari tuntutan perdata akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini. Di sisi lain, upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.
Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi Dennis Efraim
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2231

Abstract

The main problem of this research is that there are many corruption cases in Indonesia by public officials. In the corruption case that occurred, it turned out that the Supreme Court had once imposed an additional sentence for the convict in the form of revocation of his political rights. The judge assessed that efforts to revoke political rights were carried out because corruption was considered to damage the principles of national and state life, gave a bad image to the pillars of democracy, had the potential to disrupt the people's economy and state finances, thereby disrupting the continuity and development of the country. The approach method used in this research is juridical normative with secondary data collection methods in the form of primary and secondary legal materials. The results showed: first, deprivation of political rights does not violate human rights but its implementation can be limited based on law, to guarantee recognition and respect for human rights and the basic freedoms of others, morals, public interest, and national interest; second, the implementation of political rights revocation will close the opportunity for the convict to show his role again as a member of society, so the handling of corruption crimes should no longer focus solely on penal policies, but through non-penal policies which have a strategic role by strengthening the supervision of the Corruption Eradication Commission and building transparency in every element of government in order to prevent corruption practices itself.AbstrakMasalah utama dari penelitian ini adalah masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia oleh pejabat publik.Dalam kasus korupsi yang terjadi,ternyata Mahkamah Agung pernah menjatuhkan hukuman tambahan bagi terpidana berupa pencabutan politiknya hak.Hakim menilai upaya pencabutan hak politik dilakukan karena korupsi dianggap merusak prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan citra buruk hingga pilar demokrasi,berpotensi mengganggu perekonomian dan negara rakyat keuangan,sehingga mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara.Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder di PT bentuk bahan hukum primer dan sekunder.Hasilnya menunjukkan: pertama, perampasan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia tetapi penerapannya dapat dibatasi berdasarkan hukum,untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain,moral, kepentingan umum, dan kepentingan nasional; kedua, implementasi hak politik pencabutan akan menutup kesempatan terpidana untuk kembali berperan sebagai anggota masyarakat,sehingga penanganan tindak pidana korupsi seharusnya tidak lagi fokus pada kebijakan pidana semata,tetapi melalui kebijakan non penal yang memiliki peran strategis dengan memperkuat pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dan membangun transparansi di setiap elemen pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi itu sendiri.
Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Faldi Biaggy Fachrezi; Padmono Wibowo
Widya Yuridika Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v3i2.1689

Abstract

This study aims to determine the process of fulfilling prisoners' rights in obtaining proper health and food services in the review of the law, as well as the obstacles faced by prisons in providing appropriate health and food services in Correctional Institutions. This research is normative legal research. This research focuses more on secondary data. The primary secondary legal material is from laws relating to prisoners' health rights. Data analysis method used is qualitative analysis. Based on the research conducted, it can be concluded that the fulfillment of prisoners' rights to get proper health and food services in the review of the act in Correctional Institution has not been going well because of the various kinds of obstacles faced by the correctional institutions, such constraints include over capacity in prison, there is still a lack of special expertise in the field of health in prison and prison is still constrained by limited funding.
Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ari Mariyana Angriyani
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2299

Abstract

In Indonesia, protection against halal products (food) becomes the main prerequisite that must be met by businesses in order for their products to be traded because distributed food will be absorbed (consumed) by markets that are majority Muslim consumers. As is known, the halal factor of products (not limited to food products) becomes one of the important parts in the life of Muslim people that must be obeyed because it is a religious order. Therefore, information about the content of food products as well as information on halal products become things that should not be ignored by businesses in order to be worth distributing to the public. Lately there are still many food products that are not labeled halal. This shows that state (government) supervision of products that are not labeled halal is still not running as expected. . The purpose of writing this journal is to explain the role of the state in providing guarantees on halal food products and government efforts to realize the protection of Islamic consumers from food products not labeled halal. The method used refers to the laws and regulations. The data obtained is analyzed in qualitative ways. Based on the results of research, the state always strives to provide welfare for its citizens through the provision of halal guarantees for food products traded. In addition, the government's efforts to realize Islamic consumer protection can be realized through the inclusion of halal labels in every product marketed.AbstrakDi Indonesia, perlindungan terhadap kehalalan produk (pangan) menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan karena  pangan yang terdistribusi akan diserap (dikonsumsi) oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas pada produk pangan) menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat  beragama Islam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk pangan serta informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada masyarakat. Belakangan ini masih banyak ditemukan produk pangan yang beredar tidak berlabel halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan negara (pemerintah) terhadap produk yang tidak berlabel halal masih belum berjalan sesuai harapan. . Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan peran negara dalam memberikan jaminan terhadap produk pangan halal dan upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen Islam dari produk pangan tidak berlabel halal. Metode yang digunakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, negara senantiasa berupaya memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui pemberian jaminan halal bagi produk pangan yang diperdagangkan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen Islam dapat diwujudkan melalui pencantuman label halal dalam setiap produk yang dipasarkan.
Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 Nehru Asyikin
Widya Yuridika Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The verdict of the Constitutional Court Judge states article 10 of the Law Number 24 year 2000 contrary to the Constitution and has no binding force of law, but conditional legislative approval only on the types of such agreements in article 10. The international Treaty of executives led to the paradigm of oversight and offset of executives against the implementation of international treaties into the national legal system, so the paradigm presents the principles of checks and balances. Legislative control lies in article 11 of paragraph 2 of the CONSTITUTION when the international treaty has an impact on the lives of people related to the financial burden of the State and its terms pursuant to article 10 of LAW Number 24 of 2000 concerning international treaties. While the president's right to issue presidential decree is only only an evaluation to the House of Representatives, it is interpreted as a process of assessing the prevailing norms in Indonesia so that the ratification by presidential decree is not denying but evaluating and returned to the president to be published in the Gazette of the country. As with the minister, the House of Representatives is positioned as a requested institution of consideration or consultation, the House of Representatives does not have the authority to cancel the policy to be taken by the Minister.
Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded zeland muhammad barr
Widya Yuridika Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v3i2.1681

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penghambat dalam proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara study pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Namun masih terkendala pada beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana pengamanan, serta alokasi dana yang kurang untuk pemenuhan fasilias pengamanan di Lapas Kelas IIB Cianjur. 
Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Tuban Alfian Ikhsan Hanif
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2204

Abstract

Health rights are part of human rights that have been recognized and regulated in various international and national instruments. Health care efforts against inmates as much as possible are carried out at the same level as ordinary people. This is a form of fulfillment of human rights in the field of health where health is the most important thing in human life. No exception with elderly inmates. The research was conducted with the aim of knowing the implementation of health services for elderly inmates and the obstacles experienced at the IIB Tuban Correctional Institution. The method used in this study is qualitative descriptive method. The results of the research showed that the implementation of health services for elderly inmates that have been carried out is quite good. This is manifested by the existence of supporting activities in the field of health care activities for elderly inmates and health screening activities for elderly inmates. Abstrak Hak  kesehatan adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)  yang telah diakui dan diatur dalam berbagai instrument internasional maupun nasional. Upaya pelayanan kesehatan terhadap Narapidana sebisa mungkin dilakukan dalam tingkatan yang sama seperti masyarakat biasa. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan HAM dalam bidang kesehatan di mana kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali  juga dengan narapidana lansia. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui penyelenggaraan layanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan kendala yang dialami pada Lembaga Pemasyarakatan IIB Tuban. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang telah di laksanakan sudah cukup baik. Hal ini di wujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang pada bidang kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk narapidana lanjut usia.
Revitalisasi Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Fransiska Novita Eleanora; Lusia Sulastri
Widya Yuridika Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v3i2.1631

Abstract

The purpose of this study is to determine the revitalization of protection for children and women towards sustainable development or what is known as the sustainable development Goals. The protection referred to here is the protection of the fulfillment of the rights of children and women which must receive attention because it is very vulnerable to all actions such as discrimination as well as violence which can lead to violations of the rights to the lives of children and women where the violation is a crime or an act. criminal. Protection towards sustainable development gives attention and focus to the lives of children and women in order to obtain fulfillment and protection of their rights, both of which the most important rights are related to education to right and teaching, to obtain health, as well as to get proper housing and not be treated. arbitrarily by anyone and entitled to justice and equality of rights. Problem formulation, namely how to revitalize the protection of men and women towards sustainable development. The research method used is juridical normative research, which is an approach based on the main legal materials based on existing concepts, theories, legal principles and legislation related to this research. The result is that sustainable development can be realized if there is cooperation and coordination between various parties including the community to always pay attention and care for the protection of children and women.

Page 5 of 17 | Total Record : 167

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika, Periode Juni 2021 Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2018): Widya Yuridika, Periode Desember, 2018 Vol 1, No 2 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum More Issue