cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2016): Mei" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP KEDUDUKAN JANDACERAI MATI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM NASRANI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN Amri P Sihotang; Doddy Kridasaksana; A.Heru Nuswanto
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.882 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.951

Abstract

Posisi perempuan di mata hukum saat ini belum mendapatkan tempat yang menguntungkan. Walaupun perempuan sudah mempunyai status sosial yang cukup mulia, tetapi mereka masih perlu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sosial, politik dan hukum.Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum  itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik,ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.Berpijak dari yang telah diuraikan penelitian iniakan mengkaji bagaimanakah  Kedudukan Janda  Cerai Mati  pada masyarakat bagaimanakah Perlindungan HukumTerhadapKedudukanJanda  Cerai MatiMenurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, danHukum Nasrani yang BerbasisNilaiKeadilan.TujuanPenelitianUntuk mengetahui bagaimana kedudukan Janda cerai mati pada Masyarakat danUntuk mengetahui bagaimana perlindungan hokum terhadap janda cerai mati menurut hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, danHukum Nasrani yang Berbasis Keadian.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kedudukan janda cerai mati disebagian masyarakat masih dipandang cenderung negatif. Budaya Patriarki yang dianut dalam masyarakat seakan mengakibatkan posisi janda ditempatkan dalam posisi rendah dibandingkan dengan mereka yang bersuami. Perlindungan hukum terhadap kedudukan janda memiliki konsep yang berbeda-beda. Position woman in the eyes of the previous law are currently favorable for Places Not to get. Although Women Already have Social Status Sufficient noble, but they Still Need to get a greater understanding of the social, political and singer hukum.Keadaan Also very influential Against Women Yang demanded the Company Company Yourself From Values That law is discriminatory BETWEEN, Role, rights, and authority of men compared to women. They argue that the role of the law WAS NOT Giving equal rights and degrees The man BETWEEN THE Women hearts of life, social, cultural, political, economic and domestic life hearts Also And Marriage And warisan.Berpijak treasure of which has been described iniakan study examines how the Status Widow Divorced dead ON 'community how divorce MatiMenurut HukumTerhadapKedudukanJanda Protection of Islamic Law, Marriage Law, Christian danHukum The BerbasisNilaiKeadilan.TujuanPenelitianUntuk know how to position ON society widow die divorce danUntuk know how legal protection against divorcee die * According to Islamic law, the Marriage Act, The Christian danHukum Keadian.Metode based Research approach The Singer Was used hearts normative method. Position divorcee die disebagian 'society is still seen tend to be negative. The patriarchal culture embraced hearts' As if society resulted POSITION POSITION hearts widow placed more low compared to those who get married. Legal protection against notch widow has different concept.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Rumah Sakit Dharu Triasih; Muhammad Iftar Aryaputra; Doddy Kridasaksana
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.524 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.947

Abstract

Praktik kedokteran dewasa ini, tidak hanya menempatkan pasien dan dokter dalam hubungan terapeutik, melainkan juga melibatkan Rumah Sakit. Kemunculan Rumah Sakit, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi pasien. Dalam sudut pandang hukum pidana, telah ada pendirian bahwa korporasi adalah subyek hukum yang dianggap bisa melakukan tindak pidana. Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi dianggap juga bisa melakukan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana yang dilakukan rumah sakit pada saat ini dan masa yang akan datang? (2) bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada tahap aplikatif atas tindak pidana yang dilakukan rumah sakit? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa dalam hukum positif, korporasi (Rumah Sakit) dapat dipidana apabila menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki ijin. Dalam penelitian juga didapatkan bahwa ada dua hambatan dalam penegakan hukum yang melibatkan Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi. Pertama kelemahan dalam perundang-undangannya dan faktor dari aparat penegak hukumnya.Todays, medical practice does not only involve the patient and the doctor in the therapeutic relationship, but also involves the Hospital. In the viewpoint of criminal law, there has been the belief that the corporation is subject to the law are considered to be committing a crime. Hospital as a corporation can also be considered a criminal offense. The questions raised in this study were (1) how the policy formulation criminal offense committed by the hospital on the present and future? (2) how the barriers and overcoming obstacles on applicative stage for a criminal offense to do the hospital? The method used in this research is normative juridical approach. Data obtained from the study, then analyzed qualitatively by decomposition in a descriptive and prescriptive. Based on the research, it was found that in positive law, corporations (Hospital) can be criminalized if held Hospitals do not have permission. Such formulations are still considered not ideal. Supposedly Hospitals Act also regulates the actions to do the hospital, where acts of the potential losses and the death of the patient. In the study also found that there are two obstacles in law enforcement involving the Hospital as a corporation. The first weakness in its laws and factors of law enforcement officers.
KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM PASCA PUTUSAN MK NO 43/PUU-XIII/2015 Heru Nuswanto; Amri P. Sihotang,
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.224 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.948

Abstract

Kedudukan komisi yudisial sebagai pengawas system peradilan di Indonesia di rasa sangat penting untuk menjadikan system peradilan di Indonesia professional dan berintegritas. Persoalan kemudian hadir pasca putusan MK No 43/PUU-XIII/2015 dimana dalam putusan menjadikan Komisi Yudisial tidak lagi sebagai pihak yang ikut serta mengawasi perekrutan hakim tingkat pertama. Padahal dalam system ketatanegaraan jika lembaga komisi yudisial peran dan fungsinya dibatasi akan menjadikan mahkamah agung sebagai lembaga absolute dalam kekuasaan yudikatif..Pasca putusan Mahkamah Konstitusi  No 43/PUU-XIII/2015 tidaklah menjadi penghambat Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan kode etik. Bahkan pada sisi lain Komisi Yudisial harus mampu melakukan penerobosan penafsiran bahwa putusan tersebut semata-mata memberikan ruang dan kedudukan Komisi Yudisial untuk merespon upaya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang secara mandiri dan merdeka akan tetapi harus sesuai real nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menempatkan Komisi Yudisial yang nantinya akan menguji idependensi hakim-hakim yang merupakan hasil seleksi dari Mahkamah Agung secara ketat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kode etik yang telah telah dicanangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Status of the Judicial Commission as the regulatory system in the sense of justice in Indonesia Sangat system makes for a review of integrity and professional judiciary in Indonesia. Present Problems then after the Constitutional Court ruling No. 43/PUU-XIII/2015 Where hearts Judicial Commission Decision making is NOT Again as parties Yang Participate oversee the recruitment of judges of first instance. Whereas hearts constitutional system if Institution Role and functions of the Judicial Commission shall be limited to make the Supreme Court as the Institute for Judicial power absolute hearts.Post a Constitutional Court decision No. 43/PUU-XIII/2015 does not become an obstacle to the Judicial Commission in enforcing the code of conduct. Even on the other side of the Judicial Commission should be able to make a breakthrough interpretation that the decision merely provides the space and the position of the Judicial Commission to respond to the efforts of the independence of judiciary is independent and free but must be corresponding real values of Pancasila and the Constitution of the Republic Indonesia by placing the Judicial Commission which will examine idependensi judges were selected from the Supreme Court strictly in performing their duties and functions in accordance with the basic principles of the code of conduct that has been implemented in accordance with the legislation in force.
Analisis Proses Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Kebendaan Tidak Bergerak Berdasarkan Undang- Undang Hak Tanggungan Ari Priyanto; B. Rini Heryanti; Mukharom -
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.023 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.949

Abstract

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 dan Pasal 20 ayat 1 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan?Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT ?Apa kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UUHT & bagaimana solusinya ?Berdasarkan perumusan masalah maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa :Proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan diawali dengan pihak kreditur dalam hal ini bank mengajukan permohonan somasi lewat Pengadilan. Permohonan tersebut diatas dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sertipikat tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, serta KTP dari debitur yang biasanya dilampirkan oleh debitur pada saat pemenuhan syarat  pinjam ke bank sebagai bukti tempat tinggal untuk pemanggilan, kemudian dilaksanakan lelang ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang ( KPKNL )Proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT, Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di KPKNL Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi, kreditur selaku pihak bank yang dirugikan berhak untuk menjual barang jaminan yang dijaminkan, berupa tanah atau tanah dan bangunan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT bahwa kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan lelang obyek Hak Tanggungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.3.   Kendala dalam proses eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah perlawanan yang dilakukan oleh debitur atas upaya eksekusi yang akan dilakukan  oleh bank. Solusinya dengan melakukan pendekatan kepada debitur secara persuasif. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) kurang efisien. proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusinya bagi kreditur atau lembaga keuangan lebih cenderung memanfaatkan proses parate eksekusi karena secara prosedural lebih mudah dan cepat.Execution security formal use of hak tanggungan is the last step done creditors as recipients formal use of hak tanggungan when debitor as the formal use of hak tanggungan injured promise through article 6 law no.4 1996 and article 20 paragraph 1 of their rights to the ground and objects pertaining to the ground .According to the regulations rights legislation dependents is decide when debitor wanprestasi ( injured promise , so the holder the right to have the right to sell objects formal use of hak tanggungan over chair itself through auction common and taking the piutangnya from the sale of the . Formulation matter to be examined in this research was: a. how the execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court ? b. how the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht ? c. what the obstacles in the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht& amp; how the solution ?Based on the formulation of problems so method approach that is used in this research is the approach juridical sociological , specification descriptive analytical research .Based on the research done showed that follows: 1 .The execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court started with the his creditor in this bank submit a request for somasi through court .The request above have the with certificates formal use of hak tanggungan , a land certificate , granting a certificate dependents , a credit agreement , and id card of a debtor was usually be attached by a debtor at the time of the fulfillment of requirements and loan to the bank as evidence residence for call , then carried out auction to service office the state and auction ( kpknl )2 .The execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht , under the terms of article 6 rights legislation dependents in kpknl semarang in accordance with the provisions rights legislation dependents in terms of debtors wanprestasi , a creditor as the bank who injured party has the right to sell collateral who pledged , earth or land and building .But based on the provision of article 20 paragraph ( 1 ) uuht that creditors / the holder the right dependents first be entitled to adopt the receivable guaranteed from the sale of auction objects formal use of hak tanggungan more were of those kreditor-kreditor another .3 .Obstacles in the execution process based on article 6 uuht is the encounter conducted by a debtor to the efforts of execution will be conducted by a bank .The solution with making an approach to debtor in a persuasive manner .While under the provisions of article 20 paragraph 1 of inefficient . The process to the execution in the domestic court takes time .The solution for a creditor or finance institutions more tend to make use of the process of parate execution due to procedural in more easy and fast . 
Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Kedisiplinan Berdasarkan Uunomor 5 Tahun 2014 : Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Aditya Nur Wicaksono; A. Heru Nuswanto; Sukimin -
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.901 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.950

Abstract

Kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) didasarkan pada kepatuhan pegawai terhadap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan lembaga pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan semua aturan dan tata tertib dalam berdisiplin di lingkungan instansi pemerintahan Kota Semarang guna memantu tugas walikota dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berlangsung dengan lancar. Sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan tugas untuk mengawasi kinerja para pegawai, maka pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesui aturan yang ada di dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah kota semarang terhadap pelanggaran kedisiplinan menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kendala yang di hadapi BKD dalam memberikan sanksi kepada para PNS yang melanggar dan juga dan upaya BKD dalam menggurangi jumlah pelanggaran PNS di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis sehingga data digunakan adalah data primer, tersier, dan sekunder.Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil mulai dihitung dari tahun 2011-2016 menunjukan jumlah pelanggaran yang berbeda-beda disetiap tahunya dengan tingkatan pelangaran yang berbeda dari tingkat ringan, sedang, sampai tingkat berat.The discipline of civil servants (PNS) is based on obedience of employees to carry out their duties and responsibilities as servants of the State and public servants. Regional Personnel Agency (BKD) is a government agency that is authorized to supervise and control all rules and discipline in discipline in the governmental environment of Semarang City to assist the duties of the mayor in running a good government and progress smoothly. As a government agency given the task to oversee the performance of employees, the implementation of these activities must be in accordance with the rules contained in the Act ASN Number 5 of 2014. The problem discussed in this study is how the authority of Semarang city government against violation of discipline according to Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus (ASN), constraints faced by BKD in giving sanctions to civil servants who violated and also and BKD efforts in reducing the number of violations of civil servants in the city of Semarang. This type of research is sociological juridical so that the data used are primary, tertiary, and secondary data. Data analysis method used is qualitative. Based on the results of the study shows that the number of violations committed by civil servants began to be calculated from the year 2011-2016 shows the number of violations varying each year with different levels of violation from mild to moderate to severe levels.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2023): Mei Vol 12, No 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol 11, No 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol 7, No 2 (2017): Mei Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): November Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 2 (2016): Mei Vol 6, No 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue