Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Setyasa, Prima Tama]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.113 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6594
<![CDATA[E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang kepemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan tipologi penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel ?keterbukaan implementasi program?]]>
<![CDATA[SEGMENTASI KONDISI PSIKOGRAFIS MASYARAKAT BERDASARKAN KONSEP VALS (VALUE AND LIFESTYLE) DI KELURAHAN KEDUNG COWEK ]]>
<![CDATA[Sidauruk, Gita Toruli]]>;
<![CDATA[Ariastita, Putu Gde]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1134.751 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6595
<![CDATA[Kelurahan Kedung Cowek merupakan salah satu prioritas pertama penanganan kumuh di Kota Surabaya. Namun, program penanganan kekumuhan yang selama ini sudah dilakukan seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat setempat untuk terlibat dalam program perbaikan permukiman masih tergolong rendah. Dalam upaya penanganan kumuh tersebut, pemerintah harus memberikan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat terkait kecenderungannya untuk terlibat dalam suatu program. Pada hakikatnya, kondisi psikografis dapat menggambarkan sikap dan tanggapan seseorang terhadap suatu program pembangunan secara mendalam dibandingkan dengan kondisi demografisnya. Oleh karena itu, dengan berlokasi di RW 2 dan 3 Kelurahan Kedung Cowek, penelitian ini bertujuan untuk mensegmentasikan kondisi psikografis masyarakat ke dalam 8 variabel psikografis menurut konsep VALS (Value and Lifestyle), yaitu segmen innovators, thinkers, believers, achievers, strivers, experiencers, makers dan survivors. Proses ini dilakukan dengan metode scoring menggunakan skala likert secara kuantitatif. Output dari penelitian ini adalah teridentifikasinya kondisi psikografis masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek yang beragam. Kondisi psikografis terbanyak adalah believers, sementara yang paling sedikit adalah makers.]]>
<![CDATA[TIPOLOGI KETERTINGGALAN WILAYAH PADA KABUPATEN SAMPANG ]]>
<![CDATA[Majida, Fajri]]>;
<![CDATA[Handayeni, Ketut Dewi Martha Erli]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (829.534 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6596
<![CDATA[Kabupaten Sampang adalah salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Misi Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Ditanggapi oleh RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan memprioritaskan pembangunan kawasan tertinggal yang diarahkan pada wilayah selatan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Kabupaten Sampang merupakan salah satu prioritas penanganan daerah tertinggal berdasarkan pertimbangan bobot Indeks Ketertinggalan yang paling rendah. Potensi Kabupaten Sampang selain lokasi yang berdekatan dengan jembatan Suramadu juga potensi pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata. Jika memanfaatkan potensi Kabupaten Sampang secara maksimal maka mampu mengeluarkan Kabupaten Sampang dari daerah tertinggal. Untuk memaksimalkan potensi tersebut maka diperlukan rencana strategi pula yang tepat, sesuai dengan karakteristik ketertinggalan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tipologi ketertinggalan wilayah dengan analisa cluster sehingga dapat memudahkan dalam menyusun rencana strategi pengembangan wilayah sehingga dapat mengentaskan Kabupaten Sampang sebagai daerah tertinggal. Dari 186 desa dan kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Sampang, 7 desa termasuk pada tipologi ketertinggalan wilayah rendah, 140 desa termasuk pada tipologi ketertinggalan sedang dan 75 desa termasuk pada ketertinggalan tinggi.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN RESILIENSI EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN TINGKAT KERUGIAN EKONOMI DI KAWASAN TERDAMPAK KALI LAMONG KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Medina, Amalia]]>;
<![CDATA[Santoso, Eko Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.527 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6592
<![CDATA[Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah terdampak banjir kiriman dari Kali Lamong tahunan. Desa Deliksumber, Kecamatan Benjeng adalah desa yang bersiko tinggi terdampak banjir. Banjir ini rentan merugikan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pertanian. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tesebut diperlukan upaya peningkatan resiliensi ekonomi masyarakat berdasarkan kerugian yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan resiliensinya ketika terdampak banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrument kuesioner melalui metode Damage and Loss Assessment (DaLA) untuk mengetahui angka kerugian ekonomi masyarakat dan Content Analysis untuk merumuskan usulan bantuan bedasarkan masyarakat ketika banjir. Dari hasil penelitian petani mengalami kerugian tanaman dan peningkatan ongkos produksi, dengan kerugian ekonomi total sebesar Rp 155.235.600. Upaya yang perlu diperhatikan berdasarkan pendapat masyarakat ialah pemberian bantuan bibit, pupuk,dan alat pertanian, mengaktifkan dapur umum dan bantuan sembako, serta pembuatan tanggul dan normalisasi sungai Kali Lamong]]>
<![CDATA[FAKTOR PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN (STUDI KASUS : KAWASAN PEGARAMAN KABUPATEN PAMEKASAN) ]]>
<![CDATA[Aulia, Belinda Ulfa]]>;
<![CDATA[Jasilah, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.826 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6597
<![CDATA[Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten penghasil garam terbesar di Jawa Timur. Pada tahun 2016 Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten terbesar kedua dalam menghasikan garam rakyat. Selain itu, tercatat Kabupaten Pamekasan menjadi penghasil garam terbesar ketiga di Jawa Timur namun demikian kawasan tersebut belum dikembangkan dengan baik. Dengan menggunakan metode content analysis input data yang digunakan berupa hasil wawancara indepth interview untuk mengidentifikasi faktor pengembangan kawasan pegaraman secara umum. Content analysis dibantu dengan menggunakan software Nvivo 12.0 yang memiliki fungsi mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan pegaraman sehingga didapat hasil faktor pengembangan kawasan pegaraman yang sering disebutkan dalam proses wawancara kepada 3 kelompok stakeholders, yaitu faktor jenis teknologi yang sering digunakan, peran pemerintah, unit pemasaran, saluran air laut, lembaga usaha, ketersediaan jaringan jalan, dan kadar garam dalam air laut.]]>
<![CDATA[ARAHAN PENINGKATAN PENGGUNAAN MODA BUS TRANS SARBAGITA PADA KORIDOR 1 DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Utama, Putu Audrina]]>;
<![CDATA[Handayeni, Ketut Dewi Martha Erli]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.744 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6593
<![CDATA[Kemacetan terjadi akibat meningkatknya jumlah kendaraan pribadi, sedangkan pertambahan dan pelebaran ruas jalan meningkat dalam jumlah kecil. Dalam mengatasi persoalan kemacetan, Provinsi Bali menyediakan angkutan umum Bus Trans Sarbagita sejak tahun 2011. Namun pada tahun 2016, tingkat penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi sebesar 91,2%, sedangkan pengguna angkutan umum hanya sebesar 8,8%. Rata-rata load factor Bus Trans Sarbagita tahun 2012 ? 2017 adalah sebesar 28,95%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat penggunaan Bus Trans Sarbagita, khususnya pada Koridor 1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan moda Bus Trans Sarbagita. Tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan moda pada Koridor 1 dengan menggunakan analisis Cross Tab dan merumuskan arahan peningkatan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil studi menunjukkan terdapat 3 variabel yang memiliki pengaruh kuat, yaitu waktu tunggu, biaya, dan keandalan. Berdasarkan hasil studi, terbentuk 6 arahan utama dan 11 arahan pendukung.]]>
<![CDATA[Arahan Peningkatan Penggunaan Moda Bus Trans Sarbagita pada Koridor 1 di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Ketut Dewi Martha Erli Handayeni]]>;
<![CDATA[Putu Audrina Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.7147
<![CDATA[Kemacetan terjadi akibat meningkatknya jumlah kendaraan pribadi, sedangkan pertambahan dan pelebaran ruas jalan meningkat dalam jumlah kecil. Dalam mengatasi persoalan kemacetan, Provinsi Bali menyediakan angkutan umum Bus Trans Sarbagita sejak tahun 2011. Namun pada tahun 2016, tingkat penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi sebesar 91,2%, sedangkan pengguna angkutan umum hanya sebesar 8,8%. Rata-rata load factor Bus Trans Sarbagita tahun 2012 – 2017 adalah sebesar 28,95%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat penggunaan Bus Trans Sarbagita, khususnya pada Koridor 1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan moda Bus Trans Sarbagita. Tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan moda pada Koridor 1 dengan menggunakan analisis Cross Tab dan merumuskan arahan peningkatan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil studi menunjukkan terdapat 3 variabel yang memiliki pengaruh kuat, yaitu waktu tunggu, biaya, dan keandalan. Berdasarkan hasil studi, terbentuk 6 arahan utama dan 11 arahan pendukung.]]>
<![CDATA[Segmentasi Kondisi Psikografis Masyarakat Berdasarkan Konsep VALS (Value and Lifestyle) di Kelurahan Kedung Cowek ]]>
<![CDATA[Putu Gde Ariastita]]>;
<![CDATA[Gita Toruli Sidauruk]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.7149
<![CDATA[Kelurahan Kedung Cowek merupakan salah satu prioritas pertama penanganan kumuh di Kota Surabaya. Namun, program penanganan kekumuhan yang selama ini sudah dilakukan seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat setempat untuk terlibat dalam program perbaikan permukiman masih tergolong rendah. Dalam upaya penanganan kumuh tersebut, pemerintah harus memberikan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat terkait kecenderungannya untuk terlibat dalam suatu program. Pada hakikatnya, kondisi psikografis dapat menggambarkan sikap dan tanggapan seseorang terhadap suatu program pembangunan secara mendalam dibandingkan dengan kondisi demografisnya. Oleh karena itu, dengan berlokasi di RW 2 dan 3 Kelurahan Kedung Cowek, penelitian ini bertujuan untuk mensegmentasikan kondisi psikografis masyarakat ke dalam 8 variabel psikografis menurut konsep VALS (Value and Lifestyle), yaitu segmen innovators, thinkers, believers, achievers, strivers, experiencers, makers dan survivors. Proses ini dilakukan dengan metode scoring menggunakan skala likert secara kuantitatif. Output dari penelitian ini adalah teridentifikasinya kondisi psikografis masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek yang beragam. Kondisi psikografis terbanyak adalah believers, sementara yang paling sedikit adalah makers.]]>
<![CDATA[Tipologi Ketertinggalan Wilayah pada Kabupaten Sampang ]]>
<![CDATA[Ketut Dewi Martha Erli Handayeni]]>;
<![CDATA[Fajrii Audrina Majida]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.7150
<![CDATA[Kabupaten Sampang adalah salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Misi Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Ditanggapi oleh RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan memprioritaskan pembangunan kawasan tertinggal yang diarahkan pada wilayah selatan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Kabupaten Sampang merupakan salah satu prioritas penanganan daerah tertinggal berdasarkan pertimbangan bobot Indeks Ketertinggalan yang paling rendah. Potensi Kabupaten Sampang selain lokasi yang berdekatan dengan jembatan Suramadu juga potensi pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata. Jika memanfaatkan potensi Kabupaten Sampang secara maksimal maka mampu mengeluarkan Kabupaten Sampang dari daerah tertinggal. Untuk memaksimalkan potensi tersebut maka diperlukan rencana strategi pula yang tepat, sesuai dengan karakteristik ketertinggalan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tipologi ketertinggalan wilayah dengan analisa cluster sehingga dapat memudahkan dalam menyusun rencana strategi pengembangan wilayah sehingga dapat mengentaskan Kabupaten Sampang sebagai daerah tertinggal. Dari 186 desa dan kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Sampang, 7 desa termasuk pada tipologi ketertinggalan wilayah rendah, 140 desa termasuk pada tipologi ketertinggalan sedang dan 75 desa termasuk pada ketertinggalan tinggi.]]>
<![CDATA[Penilaian Tingkat Transparansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Prima Tama Setyasa]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.7148
<![CDATA[E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang kepemerintahan.Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan tipologi penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel “keterbukaan implementasi program”]]>
