Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Articles
5 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan"
:
5 Documents
clear
ANALISA KELAYAKAN FINANSIAL USAHA PENGOLAHAN NIRA LONTAR MENJADI PRODUK NATA
Abd. Kadir W.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.341-355
Nira lontar memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk nata karena secara fisik nira lontar tidak jauh berbeda dengan air kelapa dan nira aren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial pengolahan nira lontar menjadi produk nata pinnata sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Metode yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha ini yaitu,Benefit Cost Ratio (BCR), dan Break Even Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pengolahan nira lontar menjadi produk nata sebagai suatu usaha skala rumah tangga belum layak untuk dikembangkan dimana nilai BCR selama satu tahun produksi sebesar 0,417 (BCR < 1). Agar usaha ini dapat layak dikembangkan perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan rendemen produksi nata menjadi 90%.
ANALISIS PERMINTAAN MINYAK KAYU PUTIH OLEH RUMAH TANGGA BERDASARKAN VOLUME PENJUALAN APOTEK STUDI KASUS SUKABUMI, JAWA BARAT
Satria Astana
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.289-319
Untuk meningkatkan peranan minyak kayu putih (MKP) dalam perekonomian nasional diperlukan upaya-upaya perbaikan sistem komoditas MKP mulai dari produksi hingga pemasaran. Terbatasnya informasi ekonomi dan pasar MKP menyulitkan dalam membuat prioritas strategi perbaikannya. Salah satu permasalahannya adalah apakah kondisi permintaan pasar MKP memungkinkan upaya pengembangannya. Sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permintaan MKP oleh rumah tangga berdasarkan pada volume penjualan apotek di Sukabumi, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan rerata permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan adalah 39 botol setara dengan 2.201 ml, yang berarti satu jenis ukuran dan merk dagang berpeluang dibeli per bulan oleh rumah tangga sebanyak 39 botol setara dengan 2.201 ml. Dua belas jenis ukuran dan sembilan merk dagang memperebutkan peluang pasar tersebut. Ukuran botol yang mendominasi permintaan oleh rumah tangga adalah ukuran 15 ml, 30 ml, 60 ml dan 120 ml dan masing-masing ukuran didominasi oleh merk Caplang, Sidola, Dragon dan Konicare. Harganya berkisar antara Rp 91,63 hingga Rp 227,50 per ml. Menggunakan model persamaan regresi linier berganda, hasil studi menunjukkan harga MKP dan promosi MKP di TV mempengaruhi permintaan MKP oleh rumah tangga secara signifikan. Nilai elastisitas harga MKP cenderung lebih besar dari satu, yang berarti jika harga MKP meningkat atau menurun sebesar 1%, maka permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan dapat diharapkan menurun atau meningkat dengan jumlah yang lebih besar yang mana dalam kasus Sukabumi sebesar 1,71%. Promosi MKP di TV yang secara signifikan berhubungan positif mengindikasikan bahwa permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan dapat diharapkan meningkat dengan adanya promosi yang mana dalam kasus Sukabumi sebesar 3.372 ml.
KAJIAN POLA-POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI DALAM MENCEGAH ILLEGAL LOGGING
Indah Bangsawan;
Rachman Effendi;
Muhammad Zahrul M.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.321-340
Pola-pola pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi sudah banyak dilakukan. Namun apakah efektif untuk mencegah illegal logging belum banyak diungkapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji program pemberdayaan masyarakat melalui pola Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2) mengkaji program pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan; dan (3) mengkaji efektifitas pola pemberdayaan dalam mencegah illegal logging di kawasan hutan produksi. Data indikator pencapaian pemberdayaan yang digunakan adalah (1) Pendapatan masyarakat, (2) Distribusi pendapatan (pengeluaran), dan (3) Penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan effektif dalam upaya pencegahan illegal logging. Untuk itu pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan dapat terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan illegal logging.
Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat di DAS Asahan, Sumatera Utara
Sanudin Sanudin;
Bambang S. Antoko
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.357-367
DAS Asahan merupakan DAS regional dengan wilayah yang melintasi empat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Toba Samosir, Simalungun dan Kota Tanjung Balai. Dalam hal pengelolaan DAS maka keluaran yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh masukan (output) (input) seperti fisik, manajemen dan sosial ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi wilayah DAS Asahan. Hal ini sangat penting karena kawasan DAS kajian bertipe lintas kabupaten/kota sehingga dengan mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat maka dapat diketahui strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik DAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di DAS Asahan adalah 732 orang/km2 sehingga termasuk kategori padat (> 250 orang/km2 ) menurut FAO (1985). Pendapatan perkapita di DAS Asahan Rp. 9.672.207,29/orang/tahun sehingga lebih rendah dibandingkan pendapatan nasional sebesar Rp. 10.571.444,64/orang/tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87% pada tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2004 sebesar 5,13%. Struktur ekonomi industri berada di Kabupaten Toba Samosir dan Asahan sedangkan struktur pertanian ditemukan di Kabupaten Simalungun dan Kota Tanjung Balai.
PENDEKATAN SISTEM DALAM PENDUGAAN NILAI EKONOMI TOTAL EKOSISTEM HUTAN : NILAI GUNA HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU
Bahruni Bahruni;
Endang Suhendang;
Dudung Darusman;
Hadi S. Alikodra
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.369-378
Nilai ekonomi total ekosistem hutan berasal dari berbagai jenis hasil hutan, mencakup hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk juga jasa fungsi ekologis. Pendekatan sistem digunakan di dalam pendugaan nilai ekosistem hutan, dengan dasar pertimbangan adanya karakteristik saling keterkaitan berbagai hasil hutan tersebut. Pada umumnya, masing-masing pihak atau stakeholders mempunyai penilaian yang berbeda-beda tergantung pada persepsi dan kepentingan masing-masing pihak. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana mengukur dinamika nilai ekonomi total ekosistem hutan, dan bagaimana cara mengharmoniskan berbagai kepentingan stakeholders itu di dalam pengelolaan hutan. Hasil simulasi dengan intensitas penebangan tegakan 0%, 50%, 76% dan 100% menunjukkan bahwa nilai ekonomi total (nilai guna kayu dan non kayu) tidaklah statis, tetapi nilai ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekosistem hutan, sebagai akibat tindakan pengelolaan hutan. Harmonisasi kepentingan stakeholders di dalam pengelolaan hutan dapat dievaluasi melalui distribusi nilai ekonomi total, dan pemenuhan kriteria kelestarian sumber daya hutan, yang di dalam simulasi penelitian ini dapat dicapai pada intensitas penebangan tegakan 50%.