Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia Nadya Kumala Dewi; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46044

Registration..process for..fiduciary security certificate..regulated..in..Article..11 to Article..18 of Fiduciary..Guarantee Law. This writing aims to determine legal protection of creditors for objects of fiduciary security that aren’t registered at current fiduciary registration office and their weaknesses. This study uses a normative juridical approach, namely using concept of positivist legis. Research specification used is descriptive analysis, type and source of data comes from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Theory used in analyzing main problem is theory of legal protection and theory of legal certainty. Legal protection creditors for goods registered at Fiduciary Registration Office is regulated in Article.1 paragraph.(2),.Article 6,.Article 7,.Article 10b,.Article.11 to Article 17,.Article 20,.Article.23 paragraph (2),.Article 25.paragraph (2),.Article 27.paragraph.(1) and.(2),.Article 29.paragraph (1),.Article 30,.Article 35,.and.Article 36.UUJF..The weaknesses include: title of execution takes a long time, costs a lot of money, debtor isn’t cooperative, debtor is stalling for execution by making legal remedies, defense of first level court decisions are deemed unsatisfactory, and object of Fiduciary Guarantee isn’t submitted by debtor.Keywords: Legal Protection; Creditors; Fiducia AbstrakProses pendaftaran sertiﬁkat jaminan ﬁdusia diatur dalam Pasal11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum.kreditur.atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di.Kantor pendaftaran. ﬁdusia saat ini dan kelemahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis dan sumber.data berasal.dari data.sekunder yang meliputi bahan hukum primer,.sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam menganalisis pokok permaslahan yaitu teori perindungan hukum dan teori kepastian hukum.Perlindungan hukum kreditur atas barang ﬁdusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur.dalam.Pasal.1.ayat (2), Pasal.6,.Pasal 7,.Pasal.10 b,.Pasal.11-Pasal 17, Pasal.20, Pasal.23 ayat ( 2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Kelemahannya antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upaya hukum, pembelaan tingkat pertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan ObjekkJaminannFidusiaatidak diserahkan olehhdebitur.Kata.Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditor; Fidusia

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ramadhani S. Mohamad Yusuf; Kholis Roisah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46061

The practice of working agreements for a specified period in Indonesia still faces many problems and obstacles in the field. This raises the question of whether the implementation of PKWT is in accordance with statutory regulations or vice versa. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of the work agreement for a certain period of time made by the employer whether it is in accordance with statutory regulations or not. This research uses empirical normative research method. The results of this study, the researcher found that the practice of fixed-time working agreements in the field still contradicts existing laws and regulations. This is because the Manpower Law is still unable to accommodate the risk if one of the parties to the agreement ends the working relationship unilaterally before the agreed period ends. This has led to confusion in the claim for compensation against the party who canceled the agreement. This condition is not conducive to creating jobs that are conducive to protecting the rights of workers and employers themselves.Keywords: Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle AbstrakPraktik Perjanjiannkerja untukkwaktu tertentui(PKWT) di Indonesia masih menemui banyak permasalahan dan hambatan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan PKWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya. Tujuanidari penulisanijurnal inimyaitu untukmmengetahui penerapan perjanjiannkerja waktuntertentu yanggdibuat pihak pemberi kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di lapangan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan UU Ketenagarkerjaan masih belum mampu mengakomodir mengenai resiko apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini menimbulkan carut marut dalam penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang membatalkan perjanjian tersebut yang. Kondisi ini tidaklah kondusif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang kondusif terhadap perlindungan hak-hak pekerja maupun terhadap pemberi kerja sendiri.Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Hak Pekerja; Asas Berkontrak

Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19 Cheung Joan Karmel; Yunanto Yunanto
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46022

The world is now facing a novel pandemic caused by COVID-19, prompting countries, including Indonesia to take steps to contain gushing numbers of COVID-19 cases. The pillar of Indonesia’s response is enforcing a Large Scale Social Restriction (LSSR) to minimize physical contacts in society, one of them through closing down schools and workplaces. Notary, as a member of society, is also obliged to maintain this social distancing policy and minimize meetings with clients physicaly. Such means is possible through Cyber Notary Concept, a concept where notaries do their jobs using various high technologies, including internet. Indonesian Regulation has mentioned this concept once in the Indoensian Notary Codes, but no further regulation follows to execute this concept. Author will be using the normative legal research method for this paper. This reasearch is aiming is to study the urgenciesof forming regulations regarding the practice of Cyber Notary to prop up the government in the attempt of surpressing the escalating numbers of those who are infected by the virus. Cyber Notary is one effective way to decrease physical contacts between notaries and their clients, because this kind of activities could be done with the technology of ellectronics, therefore following regulation is desperatelyneeded.Keywords: Cyber Notary; Technology; UrgencyAbstrak Dunia sekarang ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menuntut setiap negara, termasuk Indonesia untuk melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Salah satu cara adalah dengan melakukan penjagaan jarak fisik melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Notaris sebagai warga negara juga memilik kewajiban untuk sedapat mungkin menghindari kontak fisik ataupun berhadapan dengan kliennya. Hal demikian dimungkinkan melalui konsep Cyber Notary, suatu konsep dimana dalam menjalankan fungsi jabatannya, seorang notaris menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Namun konsep ini belum dapat diterapkan karena kekaburan dan minimnya pengaturan Cyber Notary di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami urgensi pengaturan Cyber Notary sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalahpemerintah harusnya segera dapat lebih memperhatikan peraturan pelaksanaan praktik Cyber Notary di Indonesia melalui pembuatan peraturan baru maupun pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai penyempurna dan penjelas pengaturan Cyber Notary yang secara cepat dibutuhkan masyarakat untuk meminimalisis kegiatan tatap muka dan kehadiran fisik di depan notaris, yang seharusnya dapat dilakukan melalui media telekonferensi dan tanda tangan elektronik.Kata Kunci: Cyber Notary; Teknologi; Urgensi

Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Di Perumnas Semarang II) Ulfah Safrihayati; Paramita Prananingtyas
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46039

Land is an important aspect of Indonesian life. Therefore, the land must be managed properly so that its utilization can provide prosperity for the people. The purpose of this paper is to determine the implementation of buying and selling between Perum Perumnas Semarang II with consumers and to know the legal protection given to residential consumers in case of default. The preparation of this writing was carried out using a sociological juridical research approach. Based on the results of the study, it is concluded that, 1) the buying and selling process at Perum Perumnas Semarang II is carried out before the PPAT and regarding the contents of the land and Building Sale and Purchase Binding Agreement at Perum Bukit Pesona 7 is in accordance with the Guidelines for House Buying and Selling Binding based on the Decree of the Minister of Public Housing Kepmenpra) No. 9 / KPTS / l995; 2) legal protection for consumers at Perum Perumnas Semarang II who experience default, that is, they can sue directly to Perum Perumnas. An alternative solution is that consumers can submit a dispute resolution request to BPSK.Keywords: dispute; consumer; land rights AbstrakTanah merupakan aspek penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui pelaksanaan jual beli antara Perum Perumnas Semarang II dengan konsumen serta mengetahui perlindangan hukum yang diberikan terhadap konsumen perumahan apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) proses jual beli pada Perum Perumnas Semarang II dilaksanakan di hadapan PPAT dan mengenai isi dari Pejanjian Pengikat Jual beli Tanah dan Bangunan pada Perum Bukit Pesona 7 telah sesuai dengan Pedoman Pengikat Jual Beli Rumah berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat (Kepmenpra) No. 9/KPTS/Tahun l995; 2) Perlindungan hukum bagi konsumen pada Perum Perumnas Semarang II yang mengalami wanprestasi, yaitu dapat menuntut secara langsung kepada Perum Perumnas. Solusi alternatif yaitu konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK.Kata kunci: sengketa; konsumen; hak atas tanah

Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli Dibawah Tangan Untuk Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kabupaten Kubu Raya Muhammad Aldi Al-Himni; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46055

Transfer of Land Rights is a legal act of transferring rights to land whether intentionally or not, with the aim of releasing these rights from the original holders and becoming the rights of other parts. In reality, transfer of land rights is still carried out under hand because land ownership is still difficult to obtain legal certainty. The formulations of the problems that will be discussed in this study are firstly, how is the legal consequences for purchase of land which carried out under the hands and the registration process for the first time, second how the implementation of registration of land rights which uncertified at the Land Office of Kubu Raya Regency. This study used a normative juridical approach and the specifications in this study are descriptive analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the sale and purchase that occurs under the hand is considered valid as long as there are material conditions that can be fulfilled.Keywords: buying and selling under the hand; registration; affirmation of rightsAbstrakPeralihan hak atas tanah merupakan bentuk dari perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang pada dasarnya bertujuan supaya hak tersebut dapat terlepas dari pemilik awal dan menjadi hak dari pihak lain. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang melakukan peralihan hak atas tanah dibawah tangan sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut masih sulit didapatkan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama, bagaimanakah akibat hukum yang terjadi pada jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dan proses pendaftarannya untuk pertama kali, kedua bagaimanakah contoh dari implementasi pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan terhadap beberapa tanah tanpa sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi pada penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian maka di dapat hasil jual beli yang terjadi di bawah tangan di anggap tetap sah selama terdapat syarat-syarat materiil yang dapat terpenuhi.Kata kunci: jual beli di bawah tangan; pendaftaran; penegasan hak

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Kredit Perumahan Rakyat Melalui Oper Kredit Rendiyan Ramadhan; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46034

An underhand sale and purchase agreement can harm the buyer if the seller does not have the good faith to carry out his obligations, causing a lawsuit. The problem in this journal is how the legal power of buying and selling under the hands of land and KPR-BTN buildings in the Housing Villa Intan III Blok P.7 No.7 Cirebon and what the legal consequences are for the acquisition of land rights after the District Court's decision was issued. The method used is juridical empirical. The results of this journal's research are, first, before the verdict was made, the power of law regarding buying and selling under the hands was not strong and unsafe because it did not cause the transfer of land rights, while after the Cirebon District Court decision No. then the sale and purchase under the hand is legally binding and strong, secondly, BTN must submit the certificate of land and building to the buyer to reverse the name on behalf of the buyer, who has transferred the rights to the land. The conclusion is that the judge's decision is in accordance with the exception of Article 1457 of the Civil Code as a consideration because after the existence of the UUPA, book II of the Civil Code is no longer valid and the sale and purchase relating to land uses the UUPA. Meanwhile, buying and selling in general uses Article 1457 of the Civil Code.Keywords: buying and selling; credit oper; underhandAbstrakPerjanjian jual-beli dibawah tangan dapat merugikan pihak pembeli apabila pihak penjual tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan gugatan. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana kekuatan hukum jual beli di bawah tangan tanah dan bangunan KPR-BTN di Perumahan Villa Intan III Blok P.7 No.7 Cirebon dan bagaimana akibat hukum terhadap perolehan hak atas tanah pasca putusan Pengadilan Negeri tersebut dikeluarkan. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian jurnal ini yaitu pertama sebelum adanya putusan, kekuatan hukum mengenai jual-beli dibawah tangan tidak kuat dan tidak aman karena tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah sedangkan setelah adanya putusan PN Cirebon No.38/Pdt.G/20l6/PN.Cbn, maka jual-beli dibawah tangan tersebut adalah sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, kedua yaitu BTN harus menyerahkan sertipikat tanah dan bangunan tersebut kepada pembeli untuk dibalik nama atas nama pembeli, yang telah beralih hak atas tanahnya. Simpulan bahwa keputusan hakim telah sesuai kecuali Pasal l457 KUHPerdata sebagai pertimbangan karena setelah adanya UUPA maka buku II KUHPerdata sudah tidak berlaku dan jual-beli yang berkaitan dengan tanah menggunakan UUPA. Sedangkan jual-beli secara umum menggunakan Pasal l457 KUHPerdata.Kata kunci: dibawah tangan; jual beli; oper kredit

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Overlapping Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Annisa Meinar Saraswati; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46050

Right of Ownership is the right desired by everyone, because property rights are the highest rights and the strongest rights compared to other land rights. The purpose of this research was to find out the implementation of land ownership certificate cancellation due to overlapping in the Semarang City Land Office, to find out the legal consequences of the cancellation of land ownership certificates due to overlapping, and to find out what the injured party could do to cancel the certificate of rights belongs to the land because of overlapping. Based on the research carried out, it can be seen that the cancellation of the certificate of ownership of land was carried out due to overlapping in the issuance of certificates, namely 2 (two) fields of SHM No. 518 and 519 which were boarded by 3 (three) No. SHMs. 2361, 2362 and 2363 which were later canceled by the State Administrative Decision Number: 049 / G / 2014 / PTUN. Smg. the legal consequences of the cancellation of land title certificates, namely the land ownership certificate disputed in the case will be transferred to the party who wins the case, while those who lose the case must give up their rights.Keywords: Soil; Cancellation of Ownership Certificate; Overlapping AbstrakHaki Miliki adalahi haki yangi diinginkani oleh isetiapi orang, ikarena haki miliki merupakani hak yangi palingi tinggii sertai haki palingi kuati dibandingkani dengani haki atasi tanahi yangiilain. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah iuntuk imengetahui ipelaksanaan ipembatalan sertifikati haki miliki atasi tanahi karenai overlappingi di iKantor iPertanahan iKota iSemarang, untuki mengetahuii akibati hukumi terhadapi adanyai pembatalani sertifikati haki miliki atasiitanah karenaiioverlapping, serta iuntuk imengetahui iyang bisai dilakukani pihaki yangi dirugikani atas pembatalani sertifikati haki miliki atasi tanahi karenai overlapping. Berdasarkan ipenelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa ipembatalan isertifikat haki miliki atasi tanahi dilakukan ikarena adanya ioverlapping dalam penerbitan sertifikat, yaitu 2 (dua) bidang SHM No. 518 dan 519 yang ditumpangi 3 (tiga) SHM No. 2361, 2362 dan 2363 yangi kemudiani dibatalkani olehi Putusani Tata Usahai NegaraiiNomor: 049/G/2014/PTUN.Smg. iakibat ihukum idari ipembatalan isertifikat ihak miliki atasi tanahi yaitui sertifikat ihak milik iatas tanahi yang idisengketakan dalam perkara akan beralihi kepadai pihaki yangiimemenangkan iperkara, sedangkan bagi pihak yang kalah dalam perkara harus melepaskan haknya.Kata Kunci: Tanah; PembatalaniSertifikatiHakiMilik; Overlapping

Peran PPAT Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Muhamad Fadli Maghribi; Budi Ispriyarso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46027

Taxes defined by significant source of state income in economic development, one of which is land and building taxes. Land Deed Making Official is public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or ownership rights over apartment units. In certain legal acts whose deeds are made by the PPAT, there are conditions, one of which is that the PBB of the last year has been paid. This provision has major effect in increasing orderly tax payments. Based on these things, the problems in this study are: What is the role of the Land Deed Making Official (PPAT) in taxation aspect in the sale and purchase of land and buildings. The purpose of this research is to determine how the role of PPAT in collecting tax aspects in buying and selling land and buildings. The methods in this research is normative juridical approach with statutory approach and conceptual approach. The research are reesulting; The role of PPAT in tax collection is very large for the state in order to increase the source of state revenue which is not the main authority of a PPAT itself.Keywords: Tax; Land and building tax; Land deed making official. AbstrakPajak didefinisikan sebagai sumber pemasukan negara yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan . Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Di dalam perbuatan hukum tertentu yang aktanya dibuat oleh PPAT terdapat syarat salah satunya bahwa PBB tahun terakhir sudah lunas. Ketentuan tersebut berpengaruh besar dalam meningkatkan tertib bayar pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam aspek perpajakan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari PPAT dalam pemungutan aspek perpajakan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menghasilkan; Peran PPAT dalam pemungutan pajak sangatlah besar kepada negara dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan negara yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan seorang PPAT itu sendiri.Kata kunci: Pajak; PBB; PPAT.

Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas Muhammad Kasanda; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46045

The article entitled, "legal protection with corrective justice to other bussiness partners in a merger of limited liability companies", will disscuss: how is regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies. The results of this research are first : regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies has been regulated in limited liability companies law which has provided protectiob to other business partners, as well as in the implementing regulation which can be distinguished into structural protection, financial with silent majority and super majority systems, and protection with the localization systems. Second: the merger of limited liability companies gives corrective legal protection for other bussiness partners by applying the principle of appraisal rights, as form of the protection for weak parties in a merger. So the corrective justice is in charge to rebuilding the equality. Third: the concept of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies based on corrective justice in the future is to apply, justice, tranparency, accountability, responsibility.Keywords: Limited Liability Company; Business Partners; Merged Limited Liability CompanyAbstrakArtikel ini berjudul, “Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Korektif terhadap Mitra usaha lainnya dalam Penggabungan Perseroan Terbatas” ini akan membahas mengenai: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian preskriptif, penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : Pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana telah memberikan perlindungan kepada mitra usaha lainnya, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara structural, financial dengan sistem silent majority dan super majority, serta perlindungan dengan sistem lokalisasi. Kedua : Penggabungan perseroaan terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dengan menerapkan prinsip appraisal rights, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger. Sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Ketiga : Konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan perseroan terbatas yang berbasis keadilan hukum korektif di masa yang akan datang yaitu dengan menerapkan Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas.Kata kunci : Perseroan Terbatas; Mitra Usaha; Penggabungan Perseroan Terbatas

Akibat Hukum Pemenang Lelang Dan Kesalahan Membuat Akta Risalah Lelang Muhammad Afif Boby Wijaya; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46062

The minutes of auction are binding authentic evidence, the legality of an auction document. The purpose of this research is to see and analyze the legal consequences if the auction participants who have been declared winners of the auction do not fulfill their obligations within a predetermined time limit. As well as to find out and analyze the legal consequences if the Class II Auction Officer had an error when compiling the auction minutes deed. The method used in this research is juridical empirical by conducting field studies. This research finds that auction participants who have become auction winners do not fulfill their obligations within the stipulated time limit, there are sanctions imposed on the auction buyers, in accordance with Article 50 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Finance No. 40 / PMK.07 / 2006. If the Class II Auction Officer has an error when compiling the auction minutes deed, it can be corrected immediately and there is no write-off of any existing mistakes, if it is correct then printing is done..Keywords: Minutes of Auction Deed; Collateral Object; Auction OfficerAbstrakRisalah lelang merupakan bukti otentik yang mengikat, keabsahan suatu dokumen lelang. Tujuan dalam penelitian yakni guna melihat serta menganalisa akibat hukum jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang. Metode yang dipakai pada penelitian yakni Yuridis Empiris dengan melakukan studi lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa peserta lelang yang sudah menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, terdapatnya sanksi yang dijatuhkan ke pembeli lelang, sesuai dengan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006. Apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang bisa langsung dilakukan perbaikan dan tidak terdapat pencoretan terhadap kekeliruan yang ada, jika telah tepat barulah dilakukan pencetakan.Kata Kunci: Akta Risalah Lelang; Objek Jaminan; Pejabat Lelang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA