NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 2 (2022): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Tri Wahyuni Arum Sari]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.35813
<![CDATA[AbstractDevelopments in the business world that have agreements based on syariah principles in Indonesia, may lead to a conflict that ends in a syariah economic dispute,either in the form of default or against the law. This article aims to analyze acts against the law in syariah economic disputes. This research is a library research with a normative method. The analysis results show that elements of illegal acts arguedby the plaintiff has actually been fulfilled, but the defendant can prove otherwise so that the religious court's decision rejects all existing claims.For the second case, the element of the act against the law was fulfilled, even though the other defendant was only the affected party.From several existing decisions,both the plaintiff and panel of judges did’nt include the arguments for illegal acts in Syariah Economic Law Compilation (KHES),So that another conclusion is that actions against the law are not clearly regulated in Syariah Economic Law Compilation (KHES).keyword: legal certainty; tort; syariah economic disputeAbstrakPerkembangan dalam dunia usaha yang perjanjiannya berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung sengketa ekonomi syariah, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum dalam gugatan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode normatif . Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi unsurnya, tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan pengadilan agama menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun pihak tergugat lain hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Kata kunci: kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah]]>
<![CDATA[Degradasi Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Muhammad Mizan Aufa]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.39069
<![CDATA[AbstractA new paradigm or understanding of Article 15 paragraph (2) and (3) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary was born after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII / 2019. One of the impacts is the degradation of the executorial power in the execution of the fiduciary. This research aims to determine and analyze how the degradation of executive power in the execution of fiduciary after the Constitutional Court Ruling. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection techniques used were field studies and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively. The executive power in the execution of the fiduciary has degraded into a conditional executorial power, namely, the debtor must acknowledge the breach of contract and submit the object of the guarantee voluntarily. Therefore, the Government should immediately arrange regulations related to fiduciary to create justice for the parties and society.Keywords: relegation; executorial power; fiduciary executionAbstrakParadigma atau pemahaman baru terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusialahir setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Salah satu dampaknya adalah terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia. penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami degradasi menjadi kekuatan eksekutorial bersyarat yaitu debitor harus mengakui adamya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.Oleh karena itu Pemerintah seharusnya segera melakukan penataan peraturan terkait jaminan fidusia untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dan masyarakat.Kata kunci: degradasi; kekuatan eksekutorial; eksekusi jaminan fidusia]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Transaksi Pajak Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kendal ]]>
<![CDATA[Alda Aulia Ardellia]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.41416
<![CDATA[AbstractTax disputes can occur between taxpayers and the government because of differences in calculations regarding the amount of tax that must be paid. Likewise, in the sale and purchase of land and buildings, there can be tax disputes due to differences in calculations between the seller and the buyer and the government (local government) regarding the amount of PPh and BPHTB that must be paid in practice. Underpaid Tax (SKPKB).“This research uses a normative juridical”approach. “The settlement of tax disputes on land and building sale and purchase transactions in Kendal Regency is carried out by means of a negotiation process between the taxpayer and the”Dispenda through a Notary/PPAT. If the negotiation is not successful, the taxpayer will take legal remedies for objections, appeals and reviews. In practice, taxpayers do not take such legal remedies, but taxpayers through a Notary/PPAT still pay/pay the underpayment in accordance with the Underpaid Tax Assessment Letter. Obstacles that arise in resolving Tax Disputes include: Difficulty in Negotiation, because each Party (taxpayer and Dispenda) feels that the calculation is correct. Lack of understanding of taxpayers about legal remedies for objections (taxpayers feel that the objection process takes a long time).Keywords: tax disputes; buy and sell; landAbstrakSengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak dengan pemerintah karena adanya perbedaan perhitungan mengenai besarnya pajak yang harus dibayar. Demikian juga dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan dapat terjadi sengketa pajak dikarenakan perbedaan perhitungan antara penjual dan pembeli dengan pemerintah (Pemerintah Daerah) tentang besarnya PPh dan BPHTB yang harus di bayar dalam praktek kadang-kadang terdapat sengketa pajak, yang diakibatkan karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penelitan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun penyelesaian sengketa pajak atas transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kendal dilakukan dengan cara proses negosiasi antara wajib pajak dengan pihak Dispenda melalui Notaris/PPAT. Apabila dengan bernegosiasi tidak berhasil, maka wajib pajak akan menempuh upaya hukum keberatan, banding dan peninjauan kembali. Pada prakteknya wajib pajak tidak menempuh upaya hukum tersebut tetapi wajib pajak melalui Notaris/PPAT tetap melunasi/membayar kurang bayar tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hambatan yang timbul dalam menyelesaikan Sengketa Pajak antara lain : Kesulitan dalam Negosiasi, karena masing-masing Pihak (wajib pajak dan Dispenda) merasa bahwa perhitungannya benar. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang upaya hukum keberatan (wajib pajak merasa proses keberatan memerlukan waktu yang lama).Kata Kunci : sengketa pajak; jual beli; tanah]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017) ]]>
<![CDATA[Sifa Fauziah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37605
<![CDATA[AbstractInter Sprot Marketing Company (ISM Company) filed a lawsuit at the Semarang Commercial Court. At the judicial review level, the Panel of Judges at the Supreme Court stated that the Defendant was proven to have committed an illegal act in the form of copyright. There needs to be a juridical study of the judges' considerations in adjudicating copyright cases between ISM Company and Metro Hotel Internasional Semarang Company at the Judicial Review level. The approach method that will be used by the writer is normative juridical and comparative study. The results of the discussion of the problem are 1) The basis for the consideration of the Supreme Court Council on the Judicial Review Decision is in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because world broadcasts are included in the category of cinematographic works, so they are automatically protected by copyright. 2) The World Cup broadcast is a cinematographic work based on Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: decision; supreme court; copyrightAbstrakPT Inter Sprot Marketing (PT ISM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Metode pendekatan yang akan digunakan Peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan studi komparatif. Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tayangan siaran piala dunia masuk dalam kategori karya sinematografi, sehingga secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. 2) Tayangan siaran Piala Dunia merupakan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci: putusan; mahkamah agung; hak cipta]]>
<![CDATA[Kealpaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Erna Erna]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37680
<![CDATA[AbstractThe granting of dependent rights is a deed made by the land deed official called PPAT concerning the object of dependent rights that are within the working area of PPAT. Deed of granting dependent rights (PPAT) is a deed governing the granting of dependent rights between crediors and debtors concerning debtor’s debt to creditors, the object of guarantee in the form of land, in addition to also can be objects that include or contained on the land. Provision of dependent rights to guarantee the repayment of debtor’s debt to the creditor concerned, in order to be guaranteed repayment. APHT must be done by the dependent rights giver, but for a special situation can be made a deed of power of attorney imposing dependent rights called SKMHT SKMHT deed in addition to ppat is also made by notary public. Failure in the creation of the deed of granting of dependent rihts causes it cannot be registered the right of dependents on land, therefore it is very important the principle of prudence by the land deed official in the making of the deed.keywords: responsibilities; land deed officials; granting of dependent rightsAbstrakPemberian hak tanggungan adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebut PPAT mengenai objek hak tanggungan yang berada dalam wilayah kerja PPAT. APHT yaitu akta yang mengatur tentang pemberian hak tanggungan antara kreditor dan debitor mengenai hutang debitur kepada kreditor, objek jaminannya berupa tanah, selain itu juga dapat benda-benda yang meliputi atau yang terdapat diatas tanah tersebut. Pemberian Hak Tanggungan untuk menjaminan pelunasan hutang debitor terhadap kreditor yang bersangkutan, agar terjamin pelunasannya. APHT harus dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, tetapi untuk suatu keadaan khusus dapat dibuat akta SKMHT. Akta SKMHT selain dibuat PPAT juga dibuat oleh Notaris. Kealpaan dalam pembuatan APHT menyebabkan tidak dapat didaftarkan Hak Tanggungan Atas Tanah, oleh karena itu sangat penting prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta.kata kunci: tanggung jawab; pejabat pembuat akta tanah; pemberian hak tanggungan]]>
<![CDATA[Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise ]]>
<![CDATA[Alkautsar Raga Trenggono]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.26892
<![CDATA[AbstractThere are many franchise businesses, one of which was researched in this writing is the "Choco Latte" beverage franchise. In this study try to see whether the franchise agreement "Choco Latte" including Franchise as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and how the rights and obligations of the parties referred to in the franchise contract. The approach method used in this study is socio legal. Based on the results of this study, the rights and obligations of the parties referred to in the Choco Latte franchise contract as the franchisor give rights to the franchisee everything needed such as providing products, training services, network development and marketing and other rights stipulated in the agreement. While the franchisee's obligations to the franchisor include paying royalties, helping to develop the company in accordance with its vision and mission, carrying out business activities in accordance with the specified Standard Operating Procedures.Keywords: liability rights; franchise; trade secretsAbstrakAda banyak usaha waralaba, salah satu yang diteliti dalam penulisan ini yaitu franchise minuman “Choco Latte”. Dalam penelitian ini mencoba melihat apakah perjanjian waralaba “Choco Latte” termasuk Franchise sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal. Berdasarkan hasil penelitian ini, hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise pihak Choco Latte sebagai franchisor memberikan haknya kepada franchisee segala sesuatu yang diperlukan seperti memberikan produk, pelayanan training, pengembangan jaringan maupun pemasaran dan hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban franchisee terhadap franchisor diantaranya membayar royalti, membantu mengembangkan perusahaan sesuai dengan visi misinya, menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditentukan.Kata kunci: hak kewajiban; franchise; rahasia dagang]]>
<![CDATA[Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Desa Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/BOT) ]]>
<![CDATA[Niken Ayu Istifani]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37141
<![CDATA[AbstractThe supervision and utilization of village assets provided for the Laws and Regulations authorizes the Village Government to increase village income through Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer / BOT) collaboration with investors, this is the basis for the agreement between the Banjardawa Village Government as the owner. Village Treasury Land with CV. Engineering Cadets through Investor Agreement (Development) Number: 050/184/2011. This research uses qualitative research with empirical juridical methods. The results revealed that first, the implementation of the management and utilization of village assets through a build, operate and transfer (BOT) agreement was carried out to increase the income of Banjardawa Village, which has village treasury lands that were not fully utilized. Second, the build-to-use agreement ( Build, Operate and Transfer / BOT) has advantages and disadvantages that will be obtained for both the Banjardawa Village Government and CV. Taruna Teknik as investor. Making agreements using sufficient knowledge and understanding can lower the raised risks from the utilization of village assets through the Bangun Guna Serah collaboration.Keywords : agreement; bot; village assetsAbstrakPengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang disediakan dalam Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan desa menggunakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/BOT) bersama pihak investor hal ini menjadi dasar adanya perjanjian antara Pemerintah Desa Banjardawa sebagai pemilik Tanah Kas Desa dengan CV. Taruna Teknik melalui Surat Perjanjian Investor (Pengembangan) Nomor : 050/184/2011.Riset ini menerapkan model riset kualitatif serta metode yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dilakukan untuk memberi peningkatan perolehan Desa Banjardawa yang memiliki tanah kas desa yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, Kedua, Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) mempunyai keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan baik untuk pihak Pemerintah Desa Banjardawa maupun CV. Taruna Teknik selaku investor. Pembuatan perjanjian dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan aset desa melalui kerjasama Bangun Guna Serah.Kata Kunci : perjanjian; bot; aset desa]]>
<![CDATA[Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Akbar Nugraha]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.35954
<![CDATA[AbstractThe PPAT and PPATS formations in the city of Tasikmalaya have been fulfilled but the appointment of the head sub-district as PPATS is still being made, with the appointment of the head sub-district as PPATS the head sub-district has additional duties apart from being regional heads as well as PPATS. This study aims to determine the procedures for the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT, as well as the obstacles that arise from the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT. This research uses normative legal research methods. The results of the research are that in order to be appointed as Temporary PPAT, the sub-district head is obliged to attend education and training organized by the National Land Agency of the Republic of Indonesia, which can be implemented in collaboration with professional organizations for Land Deed Making Officials. The obstacle is that the sub-district head carries out the main and additional duties as regional head as well as the Temporary PPAT, so that in carrying out his duties the PPAT deed is not optimal.keywords: temporary land deed-making; head sub-districtAbstrakFormasi PPAT dan PPATS di wilayah kota tasikmalaya sudah terpenuhi namun penunjukan camat sebagai PPATS masih dilakukan, dengan ditunjuknya camat sebagai PPATS camat memiliki tugas tambahan selain sebagai kepala wilayah juga sebagai PPATS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penunjukan camat sebagai PPAT Sementara, serta kendala yang timbul dari penunjukan camat sebagai PPAT Sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk dapat ditunjuk menjadi PPAT Sementara, maka camat wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kendalanya adalah camat mengemban tugas pokok dan tugas tambahan sebagai kepala wilayah serta PPAT Sementara, sehingga dalam menjalankan tugasnya membuat akta PPAT tidak maksimal.kata kunci : pejabat pembuat akta tanah sementara; camat]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) “UD. Permata Furni” ]]>
<![CDATA[Ulfi Nihaya]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37657
<![CDATA[AbstractProtection for workers is very necessary in order to provide basic rights for every worker, to guarantee equal opportunities and grants in general, in order to realize the welfare of workers. Therefore, work agreements must be in accordance with the law so that their use can provide fair rights for workers. The purpose of this paper is to find out and analyze work agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) between workers and “UD. Furni Gems". The preparation of this writing was carried out using a normative juridical research approach. Based on the results of the study, it was concluded that, l) Employment agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) must be in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 2) UD. PERMATA FURNI in Article 1 is inconsistent with and contrary to Article 58 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Article 4 of the work agreement is not appropriate and contradicts Article 54 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regarding the omission of wages and the method of payment which is a mandatory part of the employment agreement.Keywords: salary; time period; certain time work agreement (pkwt)AbstrakProteksi bagi buruh sangat diperlukan guna memberikan hak dasar setiap buruh, untuk menjamin peluang serta pemberian sama pada umumnya, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus sesui dengan undang-undang agar pemanfaatannya dapat memberikan hak yang adil bagi pekerja. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui dan menganalisa perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara pekerja dengan “UD. Permata Furni”. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) Perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. PERMATA FURNI dalam Pasal 1 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 4 perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait tidak dicantumkannya besaran upah dan cara pembayarannya yang merupakan bagian wajib dalam perikatan kerja.Kata kunci : upah; jangka waktu; perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt)]]>
<![CDATA[Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris ]]>
<![CDATA[Andi Maulana]]>;
<![CDATA[Ngadino Ngadino]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37786
<![CDATA[AbstractThe Supervisory Council has the authority to supervise and provide guidance to Notaries. The supervision carried out by the Notary Public often raises doubts about the existence of a Conflict of Interest in supervision. The problem examined in this study is to analyze the implementation of MPD duties from the Notary element in supervising the Notary in Semarang City and the Semarang City MPD from the Notary element in carrying out the supervision of the Notary. The method used in this research is the socio-legal approach method with analytical descriptive research specifications. The results of this study are 1) The Semarang City Regional Supervisory Council from the Notary element in carrying out supervision of Notaries is very important, because in this case, the Supervisory Council of Notary Public must have better knowledge and experience in the Notary profession. 2) Many parties have doubts about the objectivity of the Supervisory Council, especially those originating from the Notary element. This is because a Notary who is a member of the Supervisory Council is a Notary who is currently active as a Notary, so this raises doubts.Keywords: regional supervisory council; supervisors; notaryAbstrakMajelis Pengawas memiliki kekuasaan guna mengawasi serta membina Notaris. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Unsur Notaris sering mengakibatkan rasa ragu terhadap munculnya Konflik Kepentingan pada pengawasan. Masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan tugas MPD dari unsur Notaris dalam mengawasi Notaris di Kota Semarang, dan MPD Kota Semarang dari unsur Notaris dalam mengawsasi Notaris. Penelitian ini memakai metode pendekatan socio-legal research berupa penelitian analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Sangat penting bagi MPD Kota Semarang dari unsur Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dari sudut pandang notaris, sebab dalam hal ini Majelis Pengawas Dari Unsur Notaris wajib mempunyai pengetahuan yang luas serta pengalamannya sebagai Notaris. 2) Banyak pihak yang meragukan objektifitas dari Majelis Pengawas, terutama yang asalnya dari unsur Notaris. Pasalnya, Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas merupakan Notaris yang saat ini aktif sebagai Notaris, sehingga menimbulkan keraguan.Kata kunci: majelis pengawas daerah; pengawas; notaris]]>
